Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH

gjotz's Site

Blog EntryJan 26, '12 8:42 PM
for everyone

The Most Important Asset Is The Minds and Souls of the Masses (A Letter By a Billionaire)

Posted on December 6, 2011


You people are so aloof that you think gold and stocks are the most important assets, the most important asset is your mind. The most important asset in my possession is your minds, your visions, your soul. Have you read Dead Souls by Gogol? My favorite book by far! You are all but dead souls, to be cultivated, to be owned, to be controlled.

You poor are so stupid that you think that things are more important than minds, it is the mind that is the most precious possession.  I own the minds of millions, billions, they watch my media productions, they work along my lines of thought. I own the minds of so many people, that it breaks my heart, really, when a child watches Disney, yet another owned mind.

I own the minds of your children, I direct their energy from infancy onto death, you work for my system, for my machine. I own your visions, the way you see yourself as an independent citizen when you’re just a collective slave.

The mind is all that matters, my governments, my corporations, my celebrities, seep into your mind and start to eat away. The music manufactured by my music slaves is meant to turn you away, to numb you slowly but surely.

The films produced by my Hollywood directors are meant to keep you on the grid, the carrot in front of the stick, to keep working without complaint.

It is all programmed, the society that you live in, is wired to control your mind in every way. The corporations that I own are designed to create consumer appetites that keep you hungry for more stuff! Your mind is drugged, trust me, I know, I hire those that make and sell the drugs. Your outlook is poisoned by consumerism, by false desires, by a need for instant gratification.

You are a mental slave to my system, your mind belongs to me, like a piece of gold, like a stock certificate, like a dollar bill.

 

a Billionaire


(http://theactivists.wordpress.com/2011/12/06/the-most-important-asset-is-the-minds-and-souls-of-the-masses-a-letter-by-a-billionaire/)


Blog EntryApr 19, '09 8:34 AM
for everyone

Naomi Klein, besar kemungkinan bakal menjadi penghela gerakan anti-neolib. Seperti Noam Chomsky dan Howard Zinn muda. Karyanya dikutip sana sini. Berikut terjemahan Mellyana Frederika, kontributor Mediabersama.com. atas tulisan Larissa MacFarquhar, Outside Agitator: Naomi Klein and the New New Left yang dimuat di www.newyorker.com pada 3 Desember 2008. [http://www.mediabersama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:naomi-klein-sang-penghasut-bagian-1-dari-9&catid=937:sosok&Itemid=155]

Silakan menikmati.

jotz

Naomi Klein, "Si Penghasut" 

Naomi Klein
Di luar Bloor Cinema di Toronto tertera pengumuman “The Last Mistress” pada pukul 04.00, “Naomi Klein–The Shock Doctrine”–pada pukul 07.00 dan “Little Shop of Horros” pukul 09.30. Bisnis di toko sebelah tampak hangat, sehangat malam itu. Berbekal tiket ke acara Naomi Klein, orang-orang mengantri sampai ke ujung jalan. Di luar pintu masuk, seorang pria paruh baya dan perempuan berumur sibuk menjual “Socialist Action” seharga 1 dollar (Mereka menjual edisi bulan September yang memuat artikel mengenai kontradiksi kapitalisme, perang kelas di Bolivia dan komentar dari Mumia Abu Jamal).

"Kami meminta maaf ada keterlambatan. Ini kebiasaan aktivis, jadi kalian pasti sudah terbiasa,” kata seorang panitia perempuan. Perempuan muda dengan baju hitam, celana jeans hitam dan anting-anting hitam. Atas nama penyandang dana penyenggara acara dia mengajak yang hadir untuk memerangi rasisme dan kemiskinan serta bekerja untuk pendidikan, menggalang solidaritas internasional, keadilan bagi para imigran dan pengungsi, solidaritas untuk Palestina dan Mowahk of Tyendinaga serta Algonquin of Barriere Lake. “Saya senang karena anda tidak akan bisa melihat audien dari panggung ini,” katanya, “karena saya tidak pernah berbicara di depan delapan ratus lima puluh orang kecuali dalam sebuah protes, dan anda bisa dengan mudah membaur didalamnya.” Dia menengok catatannya. ”Bagi audien yang berbeda—mereka yang memegang kapital dan kekuasaan di masyarakat—kata dan ide seorang Naomi Klein merupakan ancaman serius,” kata dia. “Kata-katanya menjadi sumber inspirasi…bagi kita yang pernah dan sedang dicap anti-globalisasi, antikolonialisasi, gerakan anti kemiskinan radikal dan dicap menuntut perubahan sistem secara total dan menyeluruh.

Klein mendatangi panggung. “Ini merupakan masa-masa penuh makna,” katanya sambil tersenyum. Paket dana talangan pertama yang diumumkan oleh Menter Keuangan, Henry Paulson baru saja ditolak oleh The House. “Presiden muncul di televisi dan mengumumkan akan ada Armageddon kalau tindakan ini tidak diambil…tetapi itu tidak terbukti!” dia terus berbicara disambut pengunjung yang riuh rendah bertepuk tangan. Dia memakai jeans berwarna gelap dengan sepatu boot tinggi, baju putih dengan blazer hitam panjang. Dia berpenampilan bak petarung memasuki gelanggang pertandingan. Dia tampak mengagumkan. 

Dia baru saja melalui harinya di balik sofa biru ruang keluarga, menunggu tanpa lelah apa yang akan terjadi di Washington lewat CNN. Dia mempersiapkan diri dengan bercangkir-cangkir kopi dan smoothie. Dia memeriksa perkembangan yang terjadi dari pesar di iPhone yang berasal dari kawannya, seorang ekonom yang ada di balik layar. Dia mengikuti anjloknya pasar saham sambil berpikir betapa bodoh seorang Paulson berpikir bahwa dia bisa mengontrol itu semua. “Itulah politisi yang berlagak pedagang.” Penyelenggara Negara tidak seharusnya bermain di dalam pasar, dia seharusnya “mengatur”.

Beberapa minggu terakhir merupakan masa sibuk. Sejak buku “The Shock Doctrine” diluncurkan, Naomi Klein–38 tahun–telah menjadi seseorang yang paling menonjol dan berpengaruh diantara kaum kiri Amerika – sebagaimana Howard Zinn dan Noam Chomsky tiga puluh tahun yang lalu. Nyaris setiap hari dia berbicara di seluruh dunia, dan ratusan orang datang untuk mendengarkan. Mereka mengunjungi websitenya dan mendaftarkan diri kedalam newsletter-nya serta mengirimkan surat penggemar yang penuh hasrat. Dia telah menjadi ikonnya ikon: Radiohead dan Laurie Anderson turut mempromosikan bukunya kepada penggemar mereka; laporannya di Baghdad menginspirasi John Cussack membuat film komedi “War, Inc”. Direktur film asal Meksiko, Alfonso Cuan merasa sangat yakin dengan “The Shock Doctrine” sampai membuat film promosi pendek dengan cuma-cuma. Sekarang, secara mendadak, Naomi Klein diminta dimana-dimana. Munculnya krisis ekonomi menjadi bukti teori “shock doctrine” dan semua orang menginginkan Naomi muncul di televisi dan menjelaskannya.

Tema utama The Shock Doctrine adalah bahwa kapitalisme dan demokrasi, pasar bebas dan manusia bebas, tidak bisa berjalan berdampingan sebagaimana klaim selama ini. Justru sebaliknya, kapitalisme–setidaknya kapitalisme fundamentalis, salah satu tipe yang dipromosikan oleh almarhum Milton Friedman dan kroni “Chicago School” (Mazhab Chicago)–menjadi begitu tidak popular dan berbahaya bagi semua orang kecuali si kaya dari yang terkaya, dimana perwujudannya membutuhkan tipuan terbaik dan yang lebih buruk lagi adalah terror dan siksaan. Friedman mempercayai bahwa pasar akan bekerja baik ketika dibebaskan dari campur tangan pemerintah, sehingga dia mengadvokasi penghapusan tarif, subsidi, aturan tentang upah minim, perumahan publik, jaminan sosial, peraturan finansial, perijinan, termasuk bagi dokter, ya, boleh dibilang menghapus seluruh ukuran yang dipakai untuk melindungi masyarakat dari logika kejam pasar. Naomi berargumentasi bahwa satu-satunya kondisi dimana populasi akan menerima reformasi gaya Friedman adalah ketika ada kondisi kejut, baik itu karena bencana alam, serangan teroris dan perang. Seseorang yang mengalami shock akan berada pada kondisi seperti anak-anak yang merindukan sosok orang tua pengontrol; serupa dengan itu, masyarakat dalam kondisi shock akan dengan mudah memberikan kuasa kepada para pemimpin dan mengijinkan mereka menghancurkan fungsi mengatur pemerintah.

Menurut observasi Friedman, masyarakat sering kali terkungkung oleh “tirani status quo” sehingga tidak mau menerima reformasi nyata, dan dia berargumentasi bahwa krisislah yang bisa meyakinkan masyarakat untuk berubah. Ide ini tidak sepenuhnya kontroversial. Tetapi Naomi Klein menyimpulkan kata-kata Friedman bahwa Chicago School adalah “gerakan yang berharap pada krisis layaknya petani berharap hujan pada musim paceklik”. Lebih buruk lagi, pengikut Friedman tidak bisa sabar, terkadang begitu tidak sabar untuk duduk berdoa kepada Tuhan. Bencana alam sulit untuk diciptakan, tetapi teror dan pengambilalihan kekuasaan mungkin diciptakan. “Beberapa dari pelanggaran HAM yang kejam di era sekarang,” tulisnya, ”yang seringkali dipandang sebagai tindak sadistis yang dilakukan oleh rejim anti demokrasi” [Pinochet di Chili, atau Junta Argentina] “sebetulnya merupakan tindakan yang ditujukan untuk menteror publik atau secara aktif mempersiapkan ruang untuk memperkenalkan reformasi pasar bebas secara radikal.

Klein untuk pertama kali memformulasikan tesisnya pada tahun 2004, saat dia melakukan reportase di Bagdad dan menyadari bahwa tujuan Paul Bremer adalah membangun kondisi kapitalis yang sempurna di Irak selagi masyarakat masih berkutat dalam “keterguncangan dan ketakutan” dari pemboman. Setelah itu, Naomi melihat bagaimana tanah nelayan di pesisir Sri Lanka dijual untuk dijadikan hotel setelah peristiwa tsunami. Lebih lanjut dia menyadari bahwa Friedman menyarankan untuk mengubah sekolah publik di New Orleans yang hancur karena badai dengan sekolah swasta. Pola itu mengagetkan. Sekarang, setelah guncangan tersebut menggoyang Washington, sesuatu yang berbeda justru terjadi. Di satu sisi, reaksi awal terhadap krisis ekonomi sejalan dengan teorinya–kejut atau the shock (kegagalan perbankan dan jatuhnya pasar) telah menginspirasi pemerintah untuk mengambil kekuatan besar (sebesar tujuh ratus milyar dollar tanpa prasyarat apapun) dengan klaim bahwa dalam krisis seperti itu setiap orang hanya perlu mempercayakan pengambilan tindakan yang benar, walaupun tindakan tersebut tampak seperti membuat si kaya menjadi kaya dengan mengorbankan orang lain. Itu merupakan bagian dari buku teks. Hanya saja, rencana tersebut tidak berjalan demikian. Para konstituen menulis ribuan surat protes, dan para blogger menulis kemiripan peristiwa tersebut dengan kejadian setelah 11 September, dan bagaimana dana talangan merupakan ekivalen ekonomi dari Patriot Act. Semuanya seperti yang Naomi tulis di bagian akhir buku: penangkal guncangan adalah ingatan. (Perbedaannya, tentu saja adalah bahwa yang ingin diterapkan oleh pemerintah bukan pembaruan gaya Friedman tetapi justru sebaliknya: intervensi besar ke dalam pasar. Walaupun demikian, inti dari intervensi tersebut tetap untuk menjamin bank, perbedaan yang tidak begitu mendasar menurut Klein.

“Bangsa Amerika ingat bahwa mereka berpikir Rudy Giuliani adalah ayah mereka setelah peristiwa 11 September, dan itulah sebabnya mereka berkeberatan mengatakan bahwa Paulson dan Goldman Sachs akan memperdulikan mereka,” kata Klein kepada audien di Bloor Cinema. “Menurut saya, kesalahan terbesar mereka dalam urusan penjaminan ini adalah betapa pendeknya tulisan dibuat. Hanya dua halaman dan tiga paragraf, dan terjadilah hal yang aneh, semua orang mebacanya.” Semua tertawa.”Itu terdengar seperti sebuah kup”

Dia melanjutkan lagi,”Amatlah berharga untuk memikirkan apa yang telah dilakukan kaum kanan selama tiga puluh lima tahun kebelakang sebagai konter revolusi yang telah menghambat kemenangan kita.” Sejarah The New Deal lebih dikenal sebagai sejarah F.D.R[1], kata dia, tetapi pembicaraan mengenai tekanan dari bawah tidak pernah mendapat perhatian yang cukup. Masyarakat terorganisasi, ketika tetangga mereka terusir dari rumah dan perkakas mereka tergeletak di jalan, yang lain akan mengembalikan semua itu ke dalam rumah mereka. Itulah bentuk aksi nyata yang memberikan kemenangan atas kontrol sewa, perumahan publik (public housing) dan pembentukan Fannie Mae[2]. Hal lain yang patut diingat, katanya, adalah bahwa pengorganisasian ini merupakan ancaman – dari revolusi sosialis – dan itulah yang memungkinkan F.D.R berkata ke Wall Street, ”Kita harus berkompromi untuk menghindari terjadinya revolusi.” Sekarang, pasar sahamlah yang menjadi kesempatan yang sama seperti pada saat terjadi kekacauan di tahun tiga puluhan, karena kita tengah melihat kegagalan “tangan ajaib” di depan mata kita.”Inilah saatnya berkata ‘model anda gagal’,”katanya.”inilah momen progresif yang ditunggu: untuk mengalahkan.”

Klein lahir tahun 1970, tetapi latar belakang politiknya dimulai sejak tahun tigapuluhan. Tahun tiga puluh dan empat puluhan adalah saat terakhir, menurutnya, dimana gerakan sosial masih punya taring untuk mendorong perubahan ekonomi radikal secara progresif. Saat itu juga merupakan saat terakhir dimana harapan politik yang berani dan besar ada di dalam keluarganya, saat terakhir sebelum semuanya menjadi sebuah utopia belaka bagi keluarga besar Klein.

Kakek dan neneknya, Anne dan Phillip, bertemu di Jack London Club–sebuah klub artis kiri–di Newark, New Jersey, di tahun tiga puluhan. (Kakak Phillip, Sol, bahkan lebih punya tekad– dia pindah ke Uni Sovyet setelah revolusi terjadi dan tidak pernah kembali lagi.) Awalnya, Phillip ingin menjadi pelukis dan di tahun 1936 dia mendapat pekerjaan sebagai animator di Disney. Dia bekerja untuk produksi “Fantasia”, “Snow White” dan “Pinocchio”. Para animator Disney berusaha mengorganisasi diri mereka secara sembunyi-sembunyi sejak awal tahun tiga puluhan, tetapi mereka baru berhasil melakukannya setelah bonus “snow white” yang dijanjikan tidak terjadi. Di akhir musim semi tahun 1941, mereka melakukan mogok kerja. Phillip dan Anne, anggota persatuan buruh yang bersemangat tinggal di tenda di depan studi, memasak disana dan melakukan piket bersama. Anak pertama mereka, Michael, ayah Naomi, waktu itu berumur tiga tahun dan turut tinggal di tenda. Mogok kerja itu selesai pada September, tetapi beberapa bulan setelah itu Phillip dipecat karena menjadi penghasut. Di tahun 1943, dia dan Anne kembali ke New Jersey dan bekerja di galangan kapal.

Sejak hidup mereka carut-marut karena politik, Anne dan Phillip mulai mengalami krisis kepercayaan. Penandatangan Molotov-Ribbentrop Pact oleh Salin menjadi pengkhianatan pertama. Ditambah lagi berita gulag di Uni Sovyet. Saat Khrushchev memberikan pidato rahasia di taun 1956, dimana dia mematahkan pengkultusan Stalin dan konsekuensinya, Phillip dan Anne, sebagaimana banyak orang lainnya, meninggalkan komunisme secara pahit. Mereka memutuskan untuk berpegangan kepada kepercayaan inti mereka yaitu keadilan sosial dan kesamaan ras, dan mengajarkan anak-anak mereka untuk percaya pada hal-hal tersebut, kecuali untuk satu serangan singkat – Anne membawa Michael yang berusia 10 tahun ke Partai Progresif di tahun 1948 dan melakukan perjalanan ke Washington untuk mendukung Rosenbergs – mereka mundur dari politik. Mereka mulai menghabiskan waktu di Nature Friends (kemudian disebut Kamp Midlave) – sebuat tempat retreat di Patersen, didirikan di tahun dua puluhan sebagai tempat dimana seluruh pekerja dari berbagai ras dapat bergabung dan menikmati alam. Nature Friends menjadi hidup mereka. Phillip membangun rumah di daerah itu, dan Anne menanam tanaman. Mereka pergi menonton penyanyi kiri seperti Pete Seeger, Paul Robeson dan Woody Guthrie. Pillip berupaya mengembangkan ambisinya sebagai pelukis tetapi semua rupa yang dibuatnya menyerupai karakter Disney. Dia mencoba memahat di besi dan setelah beberapa waktu hal itu baru membuatnya puas. 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae


Naomi Klein, "Si Penghasut" (Bagian 3 dari 9) 


Naomi Klein
Di sekolah menengah, Michael Klein adalah anggota band, komite siswa, dan kapten tim berenang. Tetapi sesungguhnya dia punya kehidupan ganda. Dia dikirim ke perkemahan musim panas sosialis, dan teman-temannya adalah anak-anak “merah” yang tinggal di New York. Bersama mereka dia bisa nyaman berbicara tentang kehidupannya tanpa perlu khawatir. Hal yang sulit dan menakutkan untuk menjadi anak seorang komunis. Salah satu kenangan masa kecilnya adalah saat ia melihat rombongan bus di Perkemahan Midvale di awal musim gugur 1949. Lusinan orang yang tengah menonton konser Paul Robeson terpaksa keluar dengan cedera karena diserang oleh batu dan pentungan oleh preman setempat. Rosenberg dieksekusi pada tahun 1953. Kedua anaknya menjadi yatim piatu. Mereka berumur 6 dan 10, tidak jauh berbeda dari Michael. Itu pun membuat Michael ketakutan.

Keyakinan seorang Michael Klein tidak berbeda dengan kedua orangtuanya. Seperti halnya mereka, ia menjaga jarak dengan partai politik. Di sekolah kedokteran, dia memprotes perang Vietnam dan bergabung dengan kelompok Physician for Social Responsibility. Ketika ia harus menjalani wajib militer, ia tidak menandatangani pernyataan dirinya tidak terlibat dalam organisasi komunis, sehingga pihak militer harus mengadakan dengar pendapat untuk menguji loyalitasnya dalam melayani negara. Pada saat yang sama, ia bertemu pembuat film sekaligus aktivis muda dari Philadelphia bernama Bonnie Sherr, dan menghamilinya. Di dalam proses negosiasi pemilihan, Bonnie Sherr melihat film dokumenter yang dibuat Canadian Broadcasting Corporation tentang tentara Amerika yang menjatuhkan napalm (bom api) di tengah populasi sipil. Menurutnya,”kalau sebuah lembaga pemerintah Kanada bisa membuat film seperti itu, lebih baik kita menikah dan melarikan diri ke Kanada.” Itulah yang kemudian mereka lakukan.

Mereka tinggal di Montreal. Michael bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit pemerintah. Bonnie, yang belajar film di California. Film pertamanya tentang napak tilas pertama Csar Chaves’s di Sacramento. Di Kanada, Bonnie membuat film berisi wawancara para penerima pelayanan kesehatan tentang pelayanan yang mereka terima. Dia juga membuat film seri tentang Saul Alinsky, kemudian film tentang gerakan perdamaian perempuan di Greenham Common dan di Uni Sovyet (“Ide politik saya tentang dialog sederhana saja,” katanya sekarang. ”Tahukah anda bahwa musuh adalah seseorang yang belum anda ketahui kisahnya.”) Di tahun 1980, dia berencana membuat film feminis tentang seks berjudul “Celebration”, tetapi kemudian malah membuat film pornografi berjudul “Not a Love Story”. Dia terlibat dalam kelompok film feminis di Badan Film Nasional bernama Studio D. Teman-teman di Studio D menggandrungi perbintangan (solstices) dan spiritualitas perempuan, sampai pada satu titik dia berkata pada anak perempuannya bahwa dia ingin menjadi penyihir.”Ibu saya selalu mengatakan hal seperti itu,” ungkap Klein tentang ibunya. ”Dia selalu ingin menjadi ibu bumi yang lebih hippie dibandingkan dirinya pada saat itu… Fantasi Joan Baez begitu kuat. Fantasi itu selama muncul sekali dalam beberapa tahun, dan dia akan belajar untuk menjadi “Greensleeves” lagi.

Karir kedua orangtua Naomi sangat “Kanada”, sehingga komitmen Klein kepada institusi publik merupakan dorongan emosional, melewati nalar seorang naomi bahwa laba bisa membelokan fungsi tertentu seperti misalnya pelayanan kesehatan. ”Kedua orang tua saya tinggal di masa bulan madu sektor publik,” katanya. “Ibu saya dan Studio D selalu ribut karena mereka tidak memperoleh sumberdaya yang menurut mereka patut diperoleh. Tetapi, dari perspektif luas, itu seperti, Ya Tuhan, kalian boleh memiliki studio perempuan yang membuat film tentang perubahan sosial di dalam sebuah institusi publik yang besar! Dan ayah pun bisa membuat sesuatu serupa dengan sistem pelayanan kesehatan dan memulai ruang bersalin di rumah sakit”– ayahnya mengakui pelayanan bidan dan pengobatan alternatif, dan turut serta dalam kampanye anti operasi yang tidak diperlukan dalam persalinan.” Sangat mudah untuk menentang ide pemerintah di Amerika dimana orang mengasosiasikan ruang publik sebatas kantor pos.

Naomi dan Seth, abangnya, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bangga akan sejarah keluarga dan kiri. “Saya tidak bisa mengatakan,” kata Seth Klein, ”kapan saya pernah tidak menyadari bahwa saya sangat menyukai film Disney dan sekaligus melihat Walt Disney adalah bajingan.” Ketika mereka mengendarai mobil ke Vermon di akhir pekan, Bonnie dan Michael akan memutar kaset-kaset dari Radio Pasifica yang menampilkan sejarah Amerika melalui musik rakyat seperti cerita McCarthyisme yang disampaikan band the Weavers, gerakan hak sipil melalui Freedom Singers. Ketika Seth masih kecil, dia khawatir bahwa tidak akan ada lagi perjuangan yang tersisa untuk dilakukan, tetapi Bonnie meyakinkan Seth bahwa ia akan menemukan sesuatu yang harus diperhatikan, dan sejak kecil dia sudah mulai mencari tahu apa itu–perjuangan yang membentuk jati dirinya. Ketika dia di kelas 6, ayahnya mengajak dia mendengarkan Helen Caldicott berbicara tentang bahaya senjata nuklir, dan Seth kemudian memutuskan, itulah perjuangannya. Seth memulai kelompok anti nuklir, dan setelah lulus dia mengambil setahun untuk bertualangan menjelajah negeri dengan kelompok tersebut sambil berbicara kepada mahasiswa.

Jika Seth adalah contoh yang tepat dari anak seorang, sebaliknya Naomi justru selalu sulit diajak terlibat dalam demonstrasi. Untuk Naomi selera feminis sang ibu mengganggu. “Dia tidak suka cara saya berpakaian,” kata Bonnie. “Kelompok Studio D memakai rok panjang dan baju gedombrang.” Naomi mengingat bahwa dia berusia delapan atau sembilan ketika “mengabiskan perjalanan melalui pegunungan Rockie sambil mendandani ulang tiap orang di dalam mobil. Sandal ayah diganti dengan setelan pakaian yang berwibawa, dan ibu memperoleh tatanan rambut serta satu stel blazer berwarna pastel, rok dan sepatu yang senada.” Naomi selalu berdebat dengan kedua orangtuanya. “Karena saya penipu ulung, saya jarang ketahuan,” Naomi berkata,”debat kami lebih banyak mengenai sikap diam dan tidak perduli daripada perlawanan saya, dan tentu saja “penolakan saya menjadi bagian dari keluarga”, demikian ayah selalu mengatakannya.


Naomi menghabiskan masa remaja di dalam kamar sambil menulis puisi atau belajar dandan di kamar mandi. Bonnie tidak bisa percaya. Bonnie khawatir Naomi akan menjadi anak menyebalkan yang hanya berpikir tentang pakaian dan menghabiskan waktu di depan cermin. “saya pikir kami khawatir berlebihan tentang urusan remaja yang membentuk Naomi,” kata Bonnie. “Dia membaca Judy Blume! Saya tak percaya. Saya seorang feminis dan saya ingin anak saya pintar matematika.” Mereka berkhayal membesarkan anak posta revolusi,” tulis Naomi di umur dua puluhan. ”Mereka berpikir apakah mereka sudah mencuci makanan bayi? Membaca pelatihan Orang Tua Efektif? Melarang mainan perang dan permainan bias gender lainnya?” Sekarang Bonnie berkata, ”Saya pikir Naomi berpikir ‘apa salahnya bersenang-senang?’ Dan ada sesuatu pada kami–dan saya tidak begitu suka mengakuinya–sesuatu seperti jujur yang berlebihan. Kami selalu berdebat tentang sesutu. Selalu ada orang jahat.” Kenyataannya bahkan lebih buruk dari itu. Naomi mengalami spiritual claustrophobia; Naomi berkesimpulan bahwa jalur apapun yang dia ambil dalam hidup–konformis atau penentang, pengacara atau penulis puisi–pada akhirnya akan sama membosankan dan tidak masuk diakal. Dan karena itu, ide kedua orangtuanya untuk bersenang-senang–yang antara lain memuat kegiatan di alam dan menjumpai mereka yang membutuhkan di dalam kondisi primitif artifisial (piknik “ponchoed”) bagi Naomi menjadi bukti perbedaan mendasar yang tak bisa diungkapkan antara dirinya dan kedua orangtuanya.” Orang tua saya hanya berpikir untuk berada di jalan dengan VW camper,” dia menulis. “Itu sudah cukup bagi mereka. Laut, langit malam, dan gitar akustik…”

Setelah Naomi lulus dari sekolah menengah, dua peristiwa besar menghapus sikap pemberontakan pada kedua orang tuanya dan pandangan politik mereka. Pertama, ibunya mengalami stroke dan membuatnya quadriplegic. Naomi memutuskan berhenti bekerja dan menghabiskan enam bulan bersama Bonnie di rumah sakit. Kemudian, pada semester pertama di Universitas Toronto, seorang penembak menembak mati empat belas perempuan di Ecole Polythecnique, Montreal karena “Saya membenci Feminis”. Sejak saat itu, dia memutuskan menjadi feminis.

Klein duduk di sebuah meja, di dalam studi MTV di Manhattan. Dia menggoyangkan kakinya ke belakang dan depan. Dia memakai kalung panjang dan boot pendek dengan hak tinggi. Dia bisa berbaikan dengan kedua orang tua, tetapi untuk urusan pakaian dia tetap berbeda dengan gaya aktivis pada umumnya. Naomi memakai jeans tetapi dandanannya tidak bercela seperti pembawa berita. Dia tertawa dan membuat candaan. Dia banyak tersenyum terutama di atas panggung, walaupun tidak pernah jelas apakah dia tersenyum karena terhibur, menjaga kesopanan, kesal atau alas an lain. Penampilan dia bersahabat tetapi tetap terjaga.

Sambil menunggu wawancara, dia ditanya oleh lelaki muda memakai T-shirt hitam, apa kegiatannya akhir-akhir ini. Dia menjawab bahwa dia tengah bekerja membuat versi film dari The Shock Doctrine yang disutradarai oleh sutradara film “Road to Guantanamo”.

“Apa kamu pernah menonton ‘Road to Guantanamo’, Tanya Naomi.
“Tidak. Tetapi saya pernah mendengarnya.”

Film itu bagus–dengan Tipton Three di setiap pergantian wawancara—tiga lelaki Inggris muda yang ditangkap di Guantanamo selama dua tahun—“dan mereka hanya seperti blokes, begitu. Momen terbaik di film itu adalah ketika salah satu dari mereka mengusulkan untuk pergi ke Afganistan karena mereka punya banyak naan. Itulah alasannya.”

Produser, seorang lelaki muda dengan jeans dan kaos polo berwarna jeruk asam, muncul.

“Kita akan berbicara tentang China dan Olimpiade, tentang Darfur dan intervensi,” kata pewawancara. “tetapi juga tentang kepribadianmu–bagaimana anda menjadi anda yang sekarang—karena penontonnya adalah generasi muda yang akan memandang setiap orang di dalam program itu. Tujuannya adalah agar mereka ingin menjadi seperti orang tersebut.

“Apakah anda akan bertanya tentang band kesukaan saya?,” tanyanya.
Ya, sayangnya kami akan menanyakannya.”
“Supaya anda tahu, saya akan katakana M.I.A.”
“Pilihan yang sudah pasti membuat anda masuk kelompok demografis kami,” kata produser.
“Memang saya ada disini untuk menjerat. Apa saya bisa minta teh?”

Sejak emosi Naomi terusik oleh peristiwa pembataian Montreal, Naomi menjadi rujukan anak muda. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kampus dalam urusan politik dan jurnalistik; dia pernah menjadi editor-in-chief koran kampus, the Varsity. Setelah tahun ketiga, koran the Globe dan Mail menawarkan dia pekerjaan sehingga membuat Naomi meninggalkan kampus. Pada usia 23 tahun dia mengambil alih posisi editor This Magazine, harian Kanada yang sebanding dengan The Nation. Beberapa tahun kemudian, dia mulai kehilangan kepercayaan terhadap negara kiri (the state of the left)–dia merasa negara berhaluan kiri tidak memiliki apa-apa untuk disampaikan selain ketidaksepakatan kiri dengan orang-orang yang bertolak belakang dengannya–dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke bangku kuliah.

Kembali ke kampus pada tahun 1996, dia menemukan bahwa semua telah berubah. Sebelumnya, di masa kuliah sarjana, dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk protes tentang kecilnya peran dan suara perempuan di dalam kurikulum dan media; politik kampus di 1989 adalah urusan identitas politik. Tetapi, mahasiswa di tahun 1996 tidak perduli dengan identitas, mereka bicara urusan ekonomi. Pada waktu itu, korporasi mulai memasuki dunia kampus: perusahaan minuman ringan bernegosiasi untuk mendapatkan perjanjian ekslusif, iklan muncul di kamar kecil. Ada perasaan bahwa korporasi telah menjadi terlalu berkuasa–bahkan lebih berkuasa daripada pemerintah, tetapi tidak bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali pemilik saham. Pada saat yang sama, korporasi besar menarik keberadaan fisik dari Amerika Serikat dan mulai membangun pabrik di luar negeri, secara visual dan semangat, mereka ada dimana-mana, memasukan logo mereka kedalam ruang yang dahulu merupakan ruang publik. Aktivis muda melihat itu dengan penolakan, barangkali karena salah satu ruang yang banyak dimasuki oleh korporasi adalah ruang pemuda dan aktivis, membungkus pemberontakan kedalam kampanye sedemikian rupa sehingga perlawanan tampak sia-sia.

Klein kembali keluar dari kampus dan mulai menulis buku tentang ancaman “budaya merek baru” (new branding culture). Dia memikirkan bagaimana Naomi kecil menyukai label merek yang berkilauan–semua orang punya itu–dan dia sampai pada kesimpulan tidaklah relevan jika gerakan sosial hanya mengutuk kenikmatan yang diberikan oleh label ternama tersebut. ”Minuman ringan dan merek komputer berperan sebagai dewa dalam budaya kita,” dia kemudian menuliskan. ”Mereka menciptakan simbol yang berkuasa, merekalah yang membangun monumen paling utopis bagi kita.” Dia mendapati gerakan anti korporasi bergejolak di seluruh dunia sebagai reaksi atas pembukaan pabrik di luar negeri dan instrusi berbagai merek di dalam negeri. Di tahun 1999, dia menyelesaikan “No Logo”, sebuah buku tentang merek dan gerakan sosial baru yang diinspirasikan oleh merek tersebut. Kemudian, merupakan keberuntungan, ketika No Logo sedang dicetak, ada sejumlah besar pemrotes berkumpul di pertemuan World Trade Organization di Seattle. Mereka seakan mendadak muncul dan hal itu membingungkan kaum kiri tua. Pada saat itulah “No Logo” muncul dan Klein sendiri yang memberikan penjelasan.

Klein tinggal bersama suami, Awi Lewis di sebuah rumah kecil di Toronto, di sebuah jalan yang sepi. Lewi adalah pembawa acara politik di televisi dan pembuat film dikumenter. Tahun ini dia meliput pemilu Amerika untuk jaringan Al Jazeera berbahasa Inggris. Rumah mereka sangat rapi, tidak ada yang berantakan. Diisi perabotan rumah tangga yang sederhana, seakan dibeli dengan satu kali perjalanan ke Crate & Barrel. Rumah itu tampak tidak ditinggali, dan memang tepat, karena rumah itu lebih banyak ditinggal: baik Lewis maupun Klein selalu berada di jalanan dan sejak pindah setahun yang lalu, hanya menghabiskan tidak lebih dari dua bulan di Toronto. Walaupun demikian, rumah itu penting bagi Naomi Klein. “Saya datang dari latar belakang pengelana dan saya lelah berkelana,” kata Kelin. “Di Montreal, kota dimana saya dibersarkan, jejak kami tidak ada lagi.” (Orang tua Klein pindah ke British Columbia setelah Bonnie terkena stroke, karena cuaca disana bersabahat untuk dilalui dengan kursi roda; Bonnie menjadi aktivis bagi orang cacat. Seth juga tinggal di British Columbia, bekerja dalam isu kemiskinan bagi para pemikir.) “Saya tidak suka pergi ke kota tempat saya dibesarkan dan merasa seperti orang asing,” kata Klein. “Ini adalah kota Avi, dia dan beberapa generasi di atasnya tinggal disini, dan ini adalah sebuah akar yang paling dekat yang bisa saya dapatkan.”

Walaupun Klein dan Lewis mengabiskan sebagian besar waktunya secara terpisah, mereka membuat titik temu untuk menjaga ketergantungan diantara mereka. Avi berusaha tidak bekerja ketika Naomi membutuhkannya. “Avi memberi makan Naomi dan mengurus Naomi ketika Naomi menulis,” kata Bonnie. ”Avilah yang melakukan editan pertama setiap tulisan Naomi.” Avi menemani Naomi dalam tur buku dimanapun dia bisa. Di tahun 2002, Klein dan Lewis memutuskan bahwa satu-satunya harapan untuk bisa menghabiskan waktu bersama-sama dalam jangka waktu panjang adalah dengan melakukan proyek bersama, dan mereka memutuskan membuat film. Saat itu, mereka sudah lelah untuk selalu menjadi oposisi, mereka selalu diminta memberi solusi alternatif, karena itu mereka memulai perjalanan mencari apa yang menurut mereka baik. Mereka memilih Argentina, dan membuat film dokumenter "The Take”, yang bercerita tentang sebuah kelompok pekerja yang dipecat dan mengambil pabrik mereka yang sudah ditutup kemudian menjalankannya kembali secara kolektif. Pada saat itu, Buenos Aires sedang rusuh, setiap saat setiap protes yang mereka rekam akan berakhir rusuh dan berakhir dengan tembakan polisi, dan karena itu selalu ada diskusi tentang apa yang harus dilakukan. Lewis ingin menghindar, Klein ingin bertahan. “Saya mencoba menghindari para kru dari situasi bahaya,” kata Lewis. Saya bilang, ”ingat keselamatan, ini bukan negara kita, kita ada disini atas nama solidaritas, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk mati.” Tetapi Naomi berkata,”ini prinsipnya: kalau sesuatu terjadi dan kita adalah satu-satunya yang menjadi saksi, kita punya tanggung jawab untuk menyebarluaskannya.”

Klein dan Lewis hampir selalu sepakat dalam banyak isyu politik, tetapi Klein tampak lebih siap mendobrak banyak hal; lebih sinis; lebih penuh amarah. “Saya pikir Avi terlalu cepat menolak gerakan revolusioner,” kata Naomi. “Saya pikir perubahan bertahap memang masuk akal dalam konteks Kanada, tetapi di pegunungan Chiapas hal tersebut tidak tepat. Saya tidak memuja kekerasan yang dilakukan para gerilyawan, tetapi saya pikir memang ada situasi yang memiliki dasar untuk melakukan perjuangan bersenjata. Kami bertengkar mengenai hal-hal seperti itu.” Berbeda dengan Klein yang berasal dari keluarga bekas komunis yang penuh kepahitan, Lewis datang dari keluarga politisi terkemuka, selalu menjadi seorang sosialis ketimbang komunis, dan sangat menjaga keyakinan tersebut. “Kenangan-kenangan awal saya adalah malam-malam konvensi dan pemilihan, melihat orang dewasa menangis atau merayakan sesuatu,” kata Lewis. “Kami di dalam keluarga memahami bahwa kami adalah bagian dari suatu gerakan dan Partai–dengan huruf kapital– adalah bagian besar dari hal tersebut.

Kiblat politik keluarga Lewis hampir tidak pernah berubah dalam beberapa ratus tahun ke belakang. Kakek buyut Avi Lewis Maishe Losz adalah pimpinan Jewish Labor Bund (perkumpulan pekerja Yahudi), sebuah partai sekuler sosialis di kota kecil sebelah timur Bialystok. Bund adalah kelompok anti-Bolshevik. Kelompok tersebut percaya bahwa revolusi harus dicapai melalui prose’s demokrasi, walaupun itu berarti kompromi. Karena itu, pernyataan para Bundis: “Lebih baik ikut arus kelompok terbesar walaupun tidak dalam arah yang sepenuhnya benar ketimbang memisahkan diri dari mereka dan bertahan menjadi puritan.” Tahun 1921, karena takut akan dibunuh oleh Red Army, Losz terbang ke Kanada. Anak Losz yaitu David Lewis menjadi pemimpin nasional partai sosialis demokratis Kanada, New Democratic Party (Partai Demokrasi Baru). NDP tidak pernah membentuk pemerintahan nasional, tetapi mereka membangun kekuasaan di tingkat provinsi: di Kanada sosialisme merupakan arus utama. David Lewis meyakinkan partai untuk menghilangkan penghapusan kapitalisme dari dalam manifesto, dan dia menghancurkan dogma dan ketidakdisipilinan dalam gerakan. (“Demi surga, kapan kita akan belajar bahwa politik kelas pekerja dan perjuangan untuk kekuasaan bukan kelas sekolah minggu?” tanyanya). Anak David yaitu Stephen yang merupakan ayah Avi, mengikuti tradisi keluarga dan dipilih menjadi ketua NDP di Ontario pada usia tiga puluh dua. (Ibu Avi, Michele Lendsberg, seorang jurnalis yang dikenal di Kanada karena gerakan feminisme dan kolom politik sayap kiri yang keras dimana para konservatif selalu disebut “jack-booted” atau “henchmen”). Di akhir enam puluhan, sebuah faksi yang disebut “the Waffle” mengancam perpecahan partai, Stephen Lewis menghancurkannya, sebagaimana ayahnya menghancurkan faksi-faksi sebelumnya. Bagi Stephen dan David, kesetiaan terhadap Partai adalah segalanya. Mereka tidak mengijinkan kaum kiri menghancurkan diri sendiri.

Stephen Lewis meninggalkan kantor tiga puluh tahun yang lalu, dan David Lewis meninggal di tahun 1081, tetapi di Kanada keluarga Lewis tetapi dikenal dan dicintai. “Saya tinggal di dunia fantasi dimana kamu harus mengatakan apa yang kamu percaya dan tidak boleh mundur dari itu karena pemilihmu bisa jadi tidak bersimpati dengan itu,” kata Stephen Lewis. “Itu menjelaskan kenapa kepemimpinan saya adalah salah satu yang dikenal tidak berarti, bahkan hal itu nyaris menjadi legenda.” Lewis baru saja menghabiskan lima tahun sebagai perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/ AIDS di Afrika, tetapi selang waktu kosong dari aktivitasnya mengkampenyekan HIV/ AIDS tidak membuat dia lebih diam. “Saya sekarang lebih fundamentalis,” katanya. “Saya sama sekali tidak punya kesabaran untuk kapitalisme. Saat ini saya lihat hampir tidak ada hal positif dari sisten internasional yang buruk ini, karena itu saya merangkul pandangan Naomi tentang bagaimana dunia berputar. Sesungguhnya, saya lelah dengan emosi retoris–saya ingin lebih terlibat dalam agresi fisik.

“Saya pikir, pada generasi orang tua saya ada perasaan terkalahkan,” kata Avi Lewis. “Mereka dibesarkan pada jaman setelah perang berakhir. Saat itu banyak hal di dunia ini bisa berubah–sebuah negara kesejahteraan (walfare state) sedang dibangun, dilindungi dan dikembangkan. Tetapi kehidupan dewasa mereka dilalui dengan melihat penurunan kualitas hidup sebagian besar orang di benua ini, dan mereka melihat apa yang sudah diperoleh di tahun enam puluhan dan tujuh puluhan sebagian besar menghilang, mereka merasa tidak ada lagi harapan. Di sisi lain, Naomi dan saya besar di masa kemunduran sudah terjadi, jadi kami terbiasa lebih pesimistis tetapi tidak merasa kalah, karena kami tidak pernah memiliki kemewahan sebuah harapan.

Hari-hari ini, Avi Lewis tampak makin menyerupai produk keluarga, sesuatu yang sebetulnya tidak selalu seperti itu. “Saya telah berupaya memberontak dengan begitu rupa, tetapi tidak dengan cara yang menyakitkan. Itu hanya bisa terjadi kalau saya memberontak secara politis,” katanya. “Saya adalah pembawa acara MuchMusic, sebuah MTV bagi kami. Saya tahu saya tidak melakukan politik sebagaimana saya dibesarkan dan karena itu batin saya mengalami konflik. Orangtua saya bertanya, ’Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Saya tahu kamu mencintai music dan keren sekali untuk bergaul dengan Bowie, dan terkadang kamu punya acara spesial selama satu jam tentang music dan politik di Afrika Selatan, yang agak berbau politik, tetapi apakah kamu sudah melakukan yang terbaik?’ Saya menjadi terasing dari warisan politik saya. Saya harus masuk ke dalam tradisi. Saya sudah memiliki platform tersebut sejak usia empat atau lima tahun.” Lewis bertemu Klein pada masa itu. Mereka berdua tengah meliput pemilu Kanada tahun 1993–Lewis untuk MuchMusic dan Klein untuk CBC. Sewaktu Lewis bertemu Klein, ia merasa bahwa Klein lebih bebas daripada keluarganya, dan ini mendorong dia untuk lari. “Saya selalu punya keyakinan bahwa Naomi adalah pemilik politiknya sendiri,” kata Lewis. “Dan ketika saya dekat dengannya, saya mulai menyesuaikan faham politik saya.”

Bagi orang tua Klein dan Lewis, satu-satunya perbedaan antara anak-anaknya dengan keluarga besar adalah masalah gaya. “Saya ingat ayah Stephen mendebat William F. Buckley ketika saya masih mahasiswa,” kata Michele Landsberg. “Tempat tersebut penuh dengan para pengarung jeram, dan kami girang bukan kepalang ketika David menghajar si ular William Buckley. Mengingat retorika David, yang dalam banyak hal sebetulnya lebih merupakan kenangan dan nostalgia para sosialis tua, yang berbicara tentang pekerja miskin di balik jas hujan yang sudah rusak. Naomi lebih banyak menggunakan ironi, karena “kami melewati masa-masa romantisme bagaimana kami mengubah dunia.” Tetapi jika orang tua mereka tidak pernah meragukan apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik; maka Lewis dan Klein tidak begitu yakin tentang itu. “Naomi sangat serius menanggapi tanggung jawab terhadap generasi muda yang mendengar dan memuja dia,” kata Lewis. “Dan itulah sebab utama mengapa dia menolak berkata, ’Ini solusi alternatifnya, ini yang harus kita lakukan dan perjuangkan.’ Kecurigaan terhadap orang yang punya jawaban –itulah karakteristik utama generasi kita, dan itu pulalah alasan mengapa saya tidak pernah masuk politik. Sangat susah bagi kami berdua ketika orang melihat kami untuk sebuah kepastian sebagaimana yang dimiliki generasi sebelumnya.” Salah satu dari sedikit pemimpin politik yang disukai Klein adalah Sub-Komandante Marcos, kepala Zapatista di Meksiko yang membuat ambiguitas dan keraguan menjadi suatu obsesi.

Dalam “No Logo”, Klein merayakan bentuk protes anti korporasi yang bersifat anarkis tanpa bentuk–apa yang dengan sarkasme disebut sebagai organisasi tanpa bentuk. Aktivis generasi kini menyebutnya sebagai “sebuah sistem kuasa yang secara prinsip bersifat sentralistik yang menantang, sebagai kritik dari sayap kiri terhadap solusi satu-untuk-semua dari pasar sayap kanan,” tulisnya. “Gerakan sosial seperti itu sering dianggap tanpa ideologi, minim pesan yang menyeluruh, tidak memiliki rencana utama. Itu memang benar dan kita seharusnya sangat berterimakasih untuk itu.” Masa kini, gerakan sosial sudah lama hilang, Klein tidak terlalu bersemangat tentang itu. “Saya merespon kaum kiri yang saat itu menurut saya mencoba memaksakan solusi mereka dengan cara-cara oportunis,” katanya. “Saya mengharapkan ada lebih banyak artikulasi muncul melalui jalur akar rumput, tetapi itu tidak terjadi–saya pikir seluruh diskusi rusak oleh 11 September. Arus utama kalangan NGO (Non-Goverenmental Organization) takut diasosiasikan dengan mereka yang tampak seperti teroris, dan mereka mulai berbicara tentang perang.” Lewis tidak pernah terpukau seperti Klein dalam hal ketidakdisiplinan gerakan sosial, dan Klein mengakui bahwa Lewis bisa jadi benar. “Melihat bagaimana segala sesuatu begitu mudah menguap tanpa ada satu lembaga yang menyerap energi tersebut dan memakukannya–semua terlalu singkat,” katanya. “Pengalaman itulah yang membuat saya merasaka bahwa kita perlu lebih terukur, baik itu melalui partai politik maupun mencurahkannya melalui tulisan.”

Pada akhirnya, terlepas dari kecurigraannya terhadap para pempin dan kepastian, Lewis mencintai dan menghargai tradisi keluarga. N.D.O secara teratur mendekatinya untuk menjalankan sebuah kantor (seperti Klein), dan dia memikirkan hal tersebut secara serius (tidak seperti Klein). Pada kampanye pemilihan umum baru-baru ini di Kanada, Kelin mengadvokasi strategi memilih–baik untuk memilih kelompok liberal maupun N.D.P, tergantung yang mana yang memiliki peluang menang di sebuah distrik—untuk mempromosikan tujuan yang lebih besar, yakni menggulingkan Tories. “Saya tidak cukup percaya kepada N.D.P untuk betul-betul peduli,” kata Klein. Avi mencoba berbicara dengan Klein tentang itu, sedangkan ayah mertua Klein terhenyak. “Saya tidak memiliki satu menit pun untuk strategi memilih,” kata Stephen Lewis. “Saya hanya percaya bahwa cara satu-satunya adalah anda memilih sesuai dengan keyakinan anda.” Tetapi Klein tidak banyak memakai partai politik. Ketika ditanya tentang itu, dia menjelaskan bahwa dia melihat banyak gerakan pembebasan yang dikhianati oleh para politisi yang mereka pilih, tetapi ketidaksabaran dia terutama muncul lebih dari itu: dia tampak tidak menyukai partai, dan memang benar, pemerintah dengan cara primitif hampir selalu melakukan cara Milton Friedman. Secara prinsip, dia adalah Keynesian, tetapi dia tidak percaya pada sentralisasi, lembaga, platform, teori–apapun kecuali inisiatif yang sangat kecil, bersifat lokal, ad-hoc dan spontan. Pada dasarnya, dia sangat sangat tidak suka didikte tentang apa yang harus dilakukannya.

Dalam “Shock Doctrine” terlihat jelas ketidaksukaan Naomi terhadap politik. Dia cenderung menggabungkan berbagai kelompok kanan yang sangat berbeda menjadi satu –neo-konservatif, kroni kapitalisme dan para libertan. (Pada akhirnya “The Shock Doctrine” lebih anti-korporasi ketimbang anti-Friedman). Dan dalam upaya memburu contoh-contoh dimana ideologi dipergunakan sebagai muka upaya-upaya pengkayaan diri kroni dan korporasi, dia bergerak ke posisi dimana politik dimanapun urusannya selalu tentang memperkaya diri. Kekuatan utama dia– mengikuti gerak uang; tidak pernah mengambil ideologi di atas nilai, tetapi selalu mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan dari situ; membantu kaum kiri untuk kembali ke analisis ekonomi yang terlupakan di masa “individu adalah politis”–adalah juga kelemahannya. Sudut pandang materialismenya terkadang tampak mengerikan untuk mempercayai bahwa politik itu ada. Pada satu titik, misalnya, dia berargumentasi bahwa kaum elit Israel kehilangan minat terhadap perdamaian karena perusahaan-perusahaan Israel memperoleh keuntungan besar dari bisnis teknologi keamanan dan memperoleh laba dari perang. Dia berargumentasi bahwa partai komunis China memukul balik para pemrotes di Tiananmen Square bukan untuk mempertahankan kekuasaan tetapi untuk mempertahankan program liberalisasi ekonomi Den Xiaoping (yang merupakan cabang dari paham ortodoks, kenyataannya, banyak pihak di dalam partai curiga–kecurigaan yang dipaksa hanya oleh pemrotes pro Barat).

“Saya bukan pemikir utopis,” kata Klein. “Saya tidak membayangkan masyarakat sosial ideal. Saya juga tidak terlalu suka membaca buku-buku seperti itu. Saya hanya merasa lebih nyaman berbicara tentang bagaimana kondisi yang ada.” Satu-satunya masa dimana ia merasa sedikit utopis adalah di Buenos Aires pada tahun 2002, pada saat sistem politik secara virtual terpecah–yaitu pada saat dia dan Lewis tengah membuat film “The Take”. “Itu merupakan masa yang luar biasa di Argentina, karena ruang vakum itu telah terbuka,” katanya. ”Mereka telah menumbangkan empat presiden dalam waktu dua minggu, dan mereka tidak punya gambaran tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Setiap istitusi berada dalam situasi krisis. Para politisi bersembunyi di rumah-rumah mereka. Ketika mereka keluar, para ibu rumah tangga akan menyerang dengan sapu. Dan, sewaktu berjalan-jalan di seputaran Buenos Aires di malam hari, ada begitu banyak pertemuan di setiap sudut jalanan. Di setiap lapangan ada lampu jalanan, orang-orang berkumpul dibawahnya, berbicara tentang apa yang harus dilakukan untuk membayar hutang dari luar, demi Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang terdiri dari seratus atau lima ratus orang. Dan mereka mengorganisir pembelian kebutuhan rumah tangga bersama-sama karena dengan cara itu mereka memperoleh harga lebih murah, mengatur barter karena nilai tukar yang tidak berharga. Itu merupakan hal yang paling memberikan inspirasi bagi saya.”

Klein percaya bahwa perubahan hanya bisa terjadi ketika gerakan sosial menjadi besar dan menggangu sehingga para politisi tidak bisa mentakacuhkannya. Itu merupakan argumentasi yang tidak pernah berhenti diperdebatkan dengan mertuanya. Stephen Lewis tidak yakin dengan daya tarik mereka sebagai kiri baru masa depan–dia menyetir ke Little Rock di 1957, ketika Orval Faubus dipanggil keluar dari militer, untuk menjadi saksi gerakan sipil kanan secara langsung- tapi pada akhirnya dia menjadi politisi. “Skeptimisme Naomi dan Avi bukan skeptimisme yang sama dengan saya, sekalipun mereka memiliki lebih banyak bukti daripada saya,” kata Stephen Lewis. “Ada masa dimana orang seperti Avi dan Naomi betul-betul berpikir bahwa gerakan sosial bisa mengambil alih kondisi. Tetapi anda mungkin punya gerakan hijau yang mempengaruhi pajak terhadap karbon, anda bisa berkampanye pelucutan nuklir yang mengurangi temperature peperangan, tetapi anda tidak akan pernah punya gerakan yang serba bisa, mulai dari mengurusi penitipan anak sampai bantuan luar negeri dan melihat itu sebagai bagian dari usaha mengubah dunia. Hal itu datang melalui politik.

Baik Klein maupun Lewis skeptis tentang Barack Obama. “Saya pernah ada pada kampanyenya dan melihat dia berbicara, dan saya merasakan perasaan yang dirasakan,” kata Lewis. “Itu sangat menggairahkan. Dan untuk tidak ikut bergairah tidaklah sopan. Kita mendambakan inspirasi, dan hidup menjadi menyedihkan jika selalu diisi dengan menganalisis segala sesuatu. Tetapi perasaan utama yang diciptakan oleh Obama adalah ketakutan, karena saya melihat orang-orang membodohi diri mereka sendiri. Jika anda melihat kebijakan Obama, apa yang ditampilkan adalah kemenangan paradigma politik sayap kanan sejak jaman Reagan, dan saya pikir dia bisa membuat kemunduran secara dramatis, karena bagi kalangan muda yang terlibat dalam dunia politik untuk pertama kalinya, adalah berbahaya jika mereka mengalami disilusi.” Karena Klein tidak berharap banyak dari politisi manapun, dia tidak mengharapkan Obama akan menjadi lebih progresif. “Saya tidak ingin tampak terlalu sinis, tetapi pertama kali saya melihat video “Yes We Can” yang dibuat oleh Will.I.Am, respon pertama saya adalah “wow, akhirnya ada juga politisi yang membuat iklan sebaik Nike,”katanya. “Slogan ‘Yes We Can’ dapat berarti apapun yang anda inginkan. Slogan tersebut sangat ‘Just Do It'.” Ketika anda mendengar itu, anda akan mendengar diri anda berpikir, Yeah! Kita akan menghentikan penyisaksaan dan menutup Guantanamo dan keluar dari Irak! Dan anda berpikir, tunggu dulu, apakah betul dia berkata demikian? Dia tidak betul-betul mengatakan itu bukan? Dia berkata kita akan mengirim lebih banyak tentara ke Afghanistan. Dia mengatakan apa yang ingin didengar oleh orang banyak, dan kemudian kembali di ruangan, dia membuat perjanjian dan menandatangani untuk status quo. Tetapi jika ada yang tidak suka Obama, maka mereka harus bergerak ke tengah.” Sampai titik itu, Klein mengambil setiap kesempatan yang ada untuk menasionalisasikan perusahaan minyak. “Adalah pekerjaan kaum kiri untuk bergerak ke tengah,”katanya. “Keluarlah dan katakan sesuatu yang gila! Dan setelah itu, mendadak, akan tampak lebih masuk akal bagi para politisi untuk mengambil posisi yang lebih beresiko.

Untuk seseorang yang mempercayai gerakan sosial begitu kuat, Klein bisa merasa mual jika berada di tengah. Para aktivis selalu jujur dan penuh dedikasi–sebagaimana orangtuanya. “Gerakan turun ke jalan membuat saya depresi,” katanya. “Berjalan kaki sambil berteriak—saya tidak dapat apa-apa dari itu semua.” Ketika ia berpartisipasi dalam gerakan anti globalisasi, dia mengerti bahwa gerakan protes di luar pertemuan perdagangan tersebut adalah cara utama supaya didengar, tetapi tetap saja mereka terlihat sedikit komikal untuknya. “Apakah memang itu yang kita inginkan?” tulisnya di sebuah kolom di musim panas tahun 2000. “Sebuah gerakan untuk menguntit pertemuan, mengikuti birokrat perdagangan seakan-akan mereka ‘Grateful Dead’?” Forum Sosial Dunia (World Social Forum) di Brazil merupakan tempat yang dia pikir akan seperti rumah, tetapi disana terlalu banyak suara brisik tidak jelas, dan Josh Bovs berada di sekitar itu dengan sejumlah pengawal untuk melindunginya dari paparazzi, dan para aktivis yang saling menuding satu sama lain rasis dan klasis, dan rentang budaya yang ada sulit diterima. “Ada sederet penari di atas panggung, kepala menunduk karena malu, dan kaki yang menghentak,” tulisnya, menjelaskan semuanya. “[Kemudian] orang mulai berlari, menanam alat-alat yang menurut mereka memberdayakan: palu, bata, kapak, buku, bolpen, keyboard komputer. Di babak akhir, seorang perempuan hamil menanam benih, benih-benih, yang disebut sebagai dunia lain.”

Satu-satunya jenis protes yang disukai adalah tipe Yippie, cukup teaterikal untuk bisa menghibur dan mentertawakan diri sendiri sampai pada tahapan yang masih dia toleransi. Pada protes di Kota Quebec pada waktu Amerika Sumit tahun 2001, contohnya–ketika pemerintah mengelilingi mereka dengan pagar pelindung yang tinggi, sekelompok aktivis membangun tembok ala jaman pertengahan dengan kayu dan menempatkan boneka Teddy diatasnya. “Kota Quebec begitu gila,” katanya. “Itu merupakan salah satu masa dimana tidak ada orang yang tahu apa yang sedang terjadi, dan ada beberapa momen terobosan, momen pembebasan, momen euphoria. Sebagian besar adalah generasi muda, dan mereka ditembak gas air mata, tetapi masih menikmati diri mereka sendiri, bermain kucing dan tikus dengan polisi. Apa yang saya sukai dari itu semua adalah kenyataan bahwa satu kota turut bergabung–orang-orang bekerja di kafe-kafe di jalan utama, dan para tetangga mempersiapkan plastik air untuk mencuci mata. Itu merupakan realitas alternatif.

Setelah kemarin Milton Friedman di 2006, Universitas Chicago memutuskan untuk mendirikan sebuah institusi sebagai penghormatan. Institusi itu ditentang banyak professor yang membentuk kelompok penentangan. Klein menawarkan diri untuk berdebat dengan seseorang dari pendiri institusi itu, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia melakukannya. Jadi Naomi setuju untuk datang ke Chicago dan berbicara tentang ketidaksetujuan dia terhadap kegiatan tersebut.

Sebuah malam diselenggarakan antara lain dengan sponsor dari Platypus Affiliated Society, kelompok membaca antara guru-mahasiswa dengan fokus tentang Frankfurt School (Mazhab Frankfurt) dan Periode Internasional Kedua Marxisme dan di depan, beberapa anggota Platypus, lelaki muda kurus tinggi dan pucat tetap mempersiapkan meja. Platypus didirikan atas ide bahwa kaum kiri punya pertimbangan yang benar tentang sejarah kaum kiri, terutama pada masa kelamnya, untuk itu sebuah studi sejarah diharapkan dapat membantu kaum kiri dari situasi bermasalah yang ditimbulkannya. (“Para pemrotes telah berubah menjadi sub-kebudayaan sempit yang berisi kebencian, frustasi dan kegusaran sebagai perilaku patologis karena integrasi sosial”, kalimat seperti itu yang biasa ditemui pada editorial Platypus Review.) Dilihat dari bobot terhadap otokritik, Platypus bukanlah konstituen alami untuk pekerjaan Klein, tetapi dia datang ke kelompok kampus yang membaca “The Shock Doctrine” dan juga Hayek dan Friedman. “Para konservatif terlibat pertanyaan seputar kebebasan dan utopia secara langsung,” Ian Morrison, editor newsletter Platypus berkata. “Kami terkejut bahwa Klein terlihat menjauh dari utopianisme, kami merasa kaum kiri masuk kesitu karena pembicaraan tentang pembebasan dari orang macam Bush.” Interograsi Platypus ke masa lalu telah membawa ke berbagai arah. Beberapa anggotanya juga bergabung di dalam kelompok baru Students for a Democratic Society, sebuah kebangkitan kelompok kiri baru dari enam puluhan. Di Agustus, Platypus berpartisipasi dalam peringatan bersejarah di Grant Park, mengingat Konvensi Demokratik tahun 1968 tanpa polisi. “Sebagai kelompok kaum muda, nyaris tanpa pengalaman sebagai aktivis, kegiatan itu merupakan satu-satunya kerangka yang dapat dipakai untuk menegaskan perlunya partisipasi aktif,” menurut berita Platypus Review. Bentuk lain tampak kedodoran dari sisi bahasa maupun ideologi… Kami tidak mau melihat sejarah—sejarah radikal kami—dari kejauhan tetapi langsung dari dalam… Kami berdebat, misalnya, etika menominasikan babi hidup sebagai presiden: apakah kita harus memberinya makan, dan dimana itu akan tinggal?” 

Para pria Platypus mengisi baris terdepan Assembly Hall, dan Klein berdiri di podium. Di depannya ada kerumunan baik, bukan saja orang-orang dari kampus. Tiga anarkis secara khusus mengemudi dari St Louis untuk melihat dia. “Apa yang kita jalani sejak Reagan adalah kebijakan yang membebaskan kekuatan keserakahan,” deklarasi Naomi. “Saya tidak berpikir bahwa sebuah proyek dapat betul-betul membangun dunia dan menghapus kemiskinan. Saya pikir itu merupakan perang kelas antara si kaya dan si miskin, dan menurut saya mereka menang, dan menurut saya si miskin bertarung balik.

Dia tidak tertarik membuat kiri menjadi arus utama, dia ingin meyakinkan bahwa kiri tidak perlu menjadi arus utama.“ (Itu) merupakan bagian yang membuat kita tidak terlalu kuat dari yang seharusnya,” katanya,” Siapa diantara kita yang percaya bahwa laba harus mengatur seluruh aspek kehidupan kita adalah bagian dari kita yang menerima narasi bahwa ide neoliberal menang di seluruh dunia karena mereka popular dan ide kita gagal.” Atas alasan itu, dan karena itu penting untuknya, di “The Shock Doctrine", tidak ada perkecualian–bagaimana reformasi pasar radikal terjadi karena persetujuan sekelompok orang. (Secara sambil lalu, dia menunjuk Reagan dan Sarkozy). Tetapi beberapa contoh yang dia berikan tidak terlalu masuk akal ketimbang yang lain. Dia berargumentasi bahwa Perang Falklands–penyerangan seminggu dengan akibat utama adalah gelombang patriotisme Inggris–merupakan ‘krisis politik yang cukup besar’, menciptakan kekacauan yang cukup bagi Margaret Thatcher untuk menerapkan agenda ekonominya. (Adalah benar, tanpa gelombang tersebut, Thatcher bisa jadi tidak memenangi pemilu, tetapi popularitas buruk tidak sama dengan kekalahan traumatis.) Klein menolak referendum yang dilakukan Boris Yeltsin sebagai “latihan propaganda” dimana sebagian besar pemilih mendukung reformasi Yeltsin, dengan basis yang tidak biasa bahwa hal itu tidak mengikat. Dia meneruskan dengan perang di Chechnya yang menurutnya bukan untuk menghancurkan secessionisme tetapi untuk melindungi kebijakan ekonomi Yeltsin. Karena itu, menurutnya, hal itu “berkontribusi signifikan kepada jalan tol penyaliban Chicago School (Mazhab Chicago).” “Naomi adalah pengenal pola,“ kata Lewis. “Beberapa orang merasa dia membengkokan contoh supaya cocok dengan tesisnya. Tetapi kekuatan dia yang besar adalah bagaimana dia membantu orang mengenali pola-pola di dunia, karena itu adalah langkah penting pertama untuk menjalankan perubahan.

Sepanjang “The Shock Doctrine”, Klein menggambarkan Friedman sebagai sosok setan. Bab pertama buku tersebut menggambarkan eksperimen psikiatri yang menyeramkan yang dilakukan tahun lima belasan oleh seorang Donald Ewen Cameron, dimana subyek disiksa dengan terapi kejut. Klein menggambarkan itu sebagai metafora terapi kejut ekonomi yang dilakukan atas nama Friedman. Bab berikutnya tentang Friedman, diberi judul Dokter Terapi Kejut Lain (The Other Doctor Shock). Film promosi Klein dibuat bersama Alfonzo Cuaren bahkan lebih sadis–sebuah imitasi yang mengguncang dari jejak tapak pasien yang mengalami terapi kejut, gambar tahanan yang disiksa dan suara anak kecil meraung di sebuah ruang bergema. “Tidak mampu meningkatkan kualitas agenda mereka secara demokratis, Friedman dan murid-muridnya kemudian memilih kekuatan terapi kejut,” kata suara Klein dengan tenang menteror mengiringi gambar tersebut seperti iklan kampanye penyerangan. “Friedman mengerti bahwa sebagaimana tahanan dapat dilembutkan untuk interogasi melalui terapi kejut, demikian juga halnya sebuah bencana besar dapat melembutkan kita untuk penyaliban pasar bebas radikal.

Mengapa Klein menempatkan Friedman begitu kuat? Barangkali karena dia ingin menggambarkan secara paralel antara kapitalisme dan komunisme, untuk membuat dua sejarah mereka semirip mungkin, dan untuk itu dia tidak butuh korporasi kapitalisme ad-hoc yang berantakan dan pragmatis tetapi puris, kapitalisme utopis Chicago School (Mazhab Chicago). Otokrat kejam perayu pasar bebas, walaupun ada banyak yang tidak menempatkan Friedman seperti Stalin mengotori Marx, entah bagaimana, kesalahan Pinochet dan Suharto maupun Yeltsin merupakan kesalahan individu, karena ketertarikan mereka untuk kekuasaan, keserakahan dan minuman. Pengikut Friedman tidak dapat lagi bisa lolos dengan menggelengkan kepala mereka ketika melihat penasihat mereka mulai membunuh orang, begitulah yang Klein percaya. Mereka seharusnya merasa bodoh, sesama pengikut, aksesoris: mereka seharusnya menyadari ketidakperdulian dan tanggungjawabnya, sebagaimana kakek dan neneknya dan komunis di generasi mereka dipaksa melakukan hal tersebut.

“Kakek dan nenek saya merupakan pengikut berat Marxisme dan di tahun tiga puluh dan empat puluhan. Mereka begitu percaya kepada mimpi egalitarisme yang ditampilkan Uni Sovyet,” kata Klein kepada audien di Chicago. “Ilusi mereka dihancurkan oleh realitas gulag, represi ekstrim, hipokrisi, dan perjanjian Stalin dengan Hitler… Kaum kiri merasa bertanggungjawab dengan kejahatan atas nama ideologi ekstrem, dan saya percaya ini merupakan proses yang sehat… Ketika anda mulai mengeluarkan kebijakan resep, ketika anda mulai memberi nasihat kepada kepala pemerintahan, anda tidak lagi memiliki kemewahan untuk menghakimi berdasarkan bagaimana ide anda dapat mengubah dunia. Anda mulai merasa cukup dengan bagaimana mereka mempengaruhi dunia, bahkan ketika realitas berlawanan dengan seluruh teori utopis anda.

Sehari setelah kegiatan di Chicago, Klein direkam untuk “The Colbert Report” kemudian pergi langsung ke bandara menuju Perancis. Dia kembali dan melanjutkan kegiatan untuk berbicara di Texas, Colorado, California dan Wisconsin, melakukan dua panel di New York lalu terbang ke Chicago untuk festival kemanusiaan dan ke Miami untuk pameran buku. Dia menghabiskan seminggu di Polandia. Kemanapun dia pergi, dia terperangkap dengan temanya. “Kehancuran Wall Street bagi penganut Friedman layaknya kehancuran Tembok Berlin bagi kaum komunis otoritarian, sebuah tudingan kepada sebuah ideologi,” katanya. Sangat jelas bagi dia bahwa bulan yang lalu membuktikan apa yang sudah dia katakana bertahun-tahun. Sekarang, seandainya saja dia bisa cukup berbicara kepada banyak orang dan menjelaskan dengan meyakinkan, barangkali kaum kiri bisa berhenti membahasi tangannya dan mulai minta maaf. Tampak tidak mungkin, tetapi dia akan tetap mencoba.

Penerjemah: Mellyana Frederika, kontributor Mediabersama.com.





Bukan main... Ternyata ada blog khusus yg menelisik soal uang. Top banget, terutama bagi saya yg awam sekali soal ini. Saya menikmatinya, dan sedikit banyak membuka wawasan sempit saya. Tanpa izin sang pengelola blog, saya memberanikan diri utk mempromosikan blog http://pohonbodhi.blogspot.com/. Silakan membaca... Pissss...

jotz

Kamis, 2009 April 16

Hak Pemerintah Untuk Mencetak Uang

Pemilu barusan berlalu… Berita-berita konyol mulai muncul di koran tentang perilaku aneh beberapa caleg malang yang gagal mendapatkan suara. Para caleg, yang menghabiskan banyak uang untuk mencetak poster, spanduk, dan kolom iklan di koran, berharap uang “investasi”nya kembali. Tapi sayang, harapan tidak selalu sama dengan kenyataan.

Di poster, spanduk, dan iklan mereka, mereka menggambarkan diri mereka dengan berbagai kosakata yang mereka harap agak khusus, seperti : jujur… cerdas… anti korupsi… nasionalis… religius… sayang rakyat… dan bla bla bla lainnya.

Sedangkan, bagi yang berhasil memenangkan suara, belum resmi terpilih / dilantik saja, orang-orang ini sudah sibuk dengan koalisi antar partai, alias ciri-ciri khusus yang mereka jual saat kampanye harus dikompromikan dengan ciri-ciri khusus anggota dewan yang lain.

Ibarat keluarga Anda membeli tiket tour dengan travel A untuk berlibur ke Bali, keluarga tetangga Anda membeli tiker tour dengan travel B untuk berlibur ke Surabaya, tetapi A dan B berkoalisi tanpa izin kalian dan memutuskan untuk membawa kalian 2 berkeluarga untuk berlibur ke Lombok. Hehe...

Saya tidak ikut memilih, karena saya tidak percaya dengan orang-orang itu. Orang yang tidak mengetahui penyebab masalah tidak bisa menyelesaikan masalah. Dokter yang tidak bisa mendiagnosa penyakit pasiennya tidak bisa memberikan obat kepada pasiennya.

Apakah tidak memilih lantas adalah hal yang lebih baik? Saya tidak tahu… Yang saya tahu hanya saya tidak mempercayai calon-calon yang ada. Saya tidak sanggup pergi ke TPS dan mencontreng nama-nama mereka.

Transkrip terbaik mengenai sistem “demokrasi” yang sedang kita “nikmati” mungkin adalah Protocols of Zion. Wakil rakyat yang tidak kompeten, antara idiot dan moron, antara setan dan iblis, pilih salah satu.

Berbagai masalah sosial-ekonomi-politik-budaya-dll di dunia ini, sudah berada di titik di mana solusi apapun yang coba Anda tawarkan, tidak mungkin lagi diaplikasikan tanpa menciptakan pertengkaran besar. Ini adalah bagian dari Divide & Conguer.

Bela A salah, bela B juga salah.
Ke kiri salah, ke kanan juga salah.
Mengkritik pemerintah salah, tidak mengkritik juga salah.

Semua masalah dimulai dari uang kawan…

Debt based money system membutuhkan debt (hutang) sebagai sumber energi. Kalau Anda tidak bisa membayangkan efek kurangnya hutang terhadap sistem ini, bayangkan saja seseorang yang hanya bisa memakan sepotong roti kecil + segelas air putih setiap hari… Hari demi hari, dia akan semakin kurus… Sampai dia kekurangan gizi dan akhirnya mati.

Tunggu… Kan pemerintah berbagai negara sedang sibuk dengan paket stimulus mereka, situasi sebentar lagi pasti akan membaik, bukan begitu?

Stimulus dibiayai dengan berbagai cara (beda negara beda kondisi):

Yang memiliki tabungan akan menstimulir perekonomian dengan tabungan…

Yang tidak memiliki tabungan akan menstimulir dengan uang pinjaman (hutang)…

Yang tidak sanggup meminjam (surat hutang tidak laku) akan menstimulir dengan monetisasi hutang (uang baru, dibayar kembali secara perlahan-lahan dalam bentuk pajak di tahun-tahun mendatang)…

Mengapa begitu? Ini adalah upaya terakhir untuk memompa debt (hutang) dalam debt based money system. Efek runtuhnya hutang konsumen (kredit) dikurangi dengan meningkatkan hutang pemerintah. Replacing private debts with public debts…

Bagi Anda yang mulai memahami mekanika penciptaan uang, stimulus seperti ini adalah bukti paling kuat tidak ada penguasa negara manapun yang berani menantang debt based money system!

Isu paling penting mengenai sistem penciptaan uang dunia adalah bolehkan pemerintah mencetak uang sebagai debit, bukan sebagai hutang kepada siapapun?

Money as public creation (government)
Vs
Money as private creation (banks)

Propaganda paling sukses di dunia mengenai sistem penciptaan uang mungkin adalah bahwa penciptaan uang tidak boleh diserahkan kepada pemerintah! Untuk itulah sebenarnya saya mempromosikan buku The Lost Science of Money kepada Anda sebelumnya.

Dulunya, saya juga mempercayai konsep ini sampai saya sadar kalau negara memang bisa mencetak uang begitu gampang seperti yang sering dikatakan orang, mereka tidak perlu menerbitkan begitu banyak jenis surat hutang lagi.

Pemerintah tidak bisa dipercaya? Lantas bankir swasta bisa??? Kalau bisa, mengapa tidak ada satu generasi (± 25 tahun) pun yang berlalu tanpa krisis ekonomi?

Pemerintah berkolaborasi dengan bankir? Ya dan tidak, tergantung makna pemerintah bagi Anda. Kalau Anda berpikir pemerintah selama ini adalah sebuah institusi yang independen, bukan institusi turunan dari kekuatan finansial, maka iya, ada kolaborasi. Tapi kalau Anda bisa melihat bahwa pemerintahan berbagai negara hanyalah puppet dari kekuatan finansial, maka tidak, tidak ada kolaborasi. The Money Power has been in charge, they always are!

Kapitalisme dan Sosialisme adalah hal yang sama, kalau Anda bisa melihat siapa pengendali kekuasaan yang sebenarnya.

Sebagai gambaran untuk Anda, disederhanakan, suplai uang sekarang adalah begini…

Pemerintah X menerbitkan surat HUTANG sejumlah $1 juta. $1 juta ini kemudian dibelanjakan dalam proyek / pekerjaan pemerintah. Orang-orang yang mendapatkan $1 juta ini lalu membelanjakan uang-uang ini dalam masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan uang ini, menabungkan sebagian uang tersebut ke bank. Bank menjadikan uang ini + modal mereka sebagai basis untuk menciptakan kredit (hutang) baru kepada masyarakat yang lain (konsumen). Volume kredit yang tercipta adalah berkali-kali lipat dari uang yang ada (fractional reserved system).

Kredit memang bukan uang, tetapi kredit memiliki fungsi yang sama dengan uang.

Penyebab bank bisa mendapatkan masalah (walaupun mereka memiliki hak untuk menciptakan kredit) adalah karena tidak ada yang bisa memastikan apakah orang-orang yang mengajukan kredit kepada perbankan akan memenuhi janji untuk melunasi hutang mereka, dan tidak ada juga yang bisa memastikan jaminan (kolateral) yang diberikan sebagai dasar pinjaman tidak akan mengalami penurunan nilai.

Bila kerugian dari kredit yang mereka ciptakan lebih besar dari modal mereka, modal akan menjadi negatif (insolvent), bank pun bangkrut. Orang-orang yang mengira mereka memiliki uang di bank baru kemudian sadar bahwa uang di rekening mereka sudah menguap di tengah udara. Poops… Hilang.

"Kredit bisa dianggap = uang, selama krediturnya masih solvent"

Surat hutang pemerintah ada bunganya… Hutang konsumen juga ada bunganya…

Sumber pendapatan yang lain dari pemerintah??
• Pajak
• Pendapatan dari perusahaan negara

Yang membayar pajak adalah rakyat negara bersangkutan, yang memberi pendapatan kepada perusahaan negara juga adalah rakyat negara bersangkutan (kecuali kalau penjualan perusahaan negara itu 100% ekspor). Jadi ujung-ujungnya yang membiayai nyaris semua pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman adalah rakyat negara bersangkutan…

Skema ini tidak ada hubungannya dengan medium apa yang dijadikan uang… Emas, perak, perunggu, tembaga, kertas, elektronik… Semuanya berakhir dengan cara yang sama…

Pinjam X bayar X, plus bunga X… 
Pinjam Y bayar Y, plus bunga Y… 
Pinjam Z bayar Z, plus bunga Z…

Gold standard?? Kawan, kalau uang selama ratusan tahun ini masih adalah koin emas fisik, saya ragu Anda akan melihat pertambahan populasi seperti ini...

Semua ekspansi aktifitas perdagangan, industri, dan teknologi dibiayai oleh pertumbuhan masif suplai uang yang ada... Kalau emas fisik adalah uang, peradaban dunia pada 2009 ini tidak akan seperti yang sedang Anda lihat lagi... & Anda kemungkinan tidak akan duduk di depan komputer dan membaca blog seperti sekarang...

Colonial Scripts & Greenback

Berita buruk mengenai colonial script dan greenback mungkin tidak perlu Anda dengar dari saya, ada banyak artikel di internet yang menceritakannya. Dua-duanya gagal karena over supply (dicetak terlalu banyak).

Tapi 1 hal yang perlu Anda ketahui adalah, yang memalsukan uang kertas ini bukanlah pemerintah. Dua-duanya dipalsukan secara masif oleh kekuatan finansial di London untuk mengembalikan pengendalian Amerika ke tangan bankir internasional di Inggris.

“Dalam jangka panjang, siapa yang mengendalikan suplai uang sebuah negara, dialah yang mengendalikan negara tersebut”

Untuk mengendalikan suplai uang Amerika, bankir internasional (Rothschild cs) harus mengembalikan medium uang yang mereka kuasai (emas) sebagai uang di Amerika. Uang kertas harus diganti dengan uang emas!

… Hari ini, tentu saja, kebutuhan bagi mereka untuk kembali ke emas sebagai uang sudah tidak ada, karena yang memonopoli uang kertas (bank note) pun adalah mereka sendiri. Dua-duanya sudah dalam kontrol mereka. Manfaat terbesar kampanye emas di internet adalah untuk menjual emas di harga setinggi-tingginya kepada orang-orang yang sanggup membeli.

Siapa pemilik bisnis pertambangan utama emas dunia? Bank-bank mana yang membiayai (memberikan kredit kerja) kepada perusahaan-perusahaan pertambangan utama dunia? Coba research-lah sendiri…

Dan kalaupun secara ajaib dunia kembali lagi ke gold standard (fractional reserved gold standard!), kekuatan yang samalah yang masih akan menjadi bankir dan menciptakan kredit kepada manusia-manusia yang ada.

Sedikit lucu melihat kampanye anti produk Amerika, anti Israel, anti Zionis, dan produk-produk yang lain, begitu gampang bagi sebagian orang untuk menyampaikan ide memboikot KFC, McDonald, Coca-Cola, dll, saya penasaran kapan orang-orang yang sama akan berpikir untuk melancarkan kampanye memboikot emas?

Membeli emas adalah tindakan perlawanan terhadap bankir internasional?? Hehe…

Harga emas boleh naik boleh turun, dan itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa proses penciptaan uang masih harus datang dari aplikasi kredit kepada perbankan!

Harga emas meroket?? Ya, itu akan membuat orang-orang yang menyimpan emas untuk bertambah kaya, tetapi demikian juga dengan para Money Masters, mereka juga akan bertambah kaya! Jauh melebihi kita.

Gampang mencari berita bank sentral menjual cadangan emas mereka untuk "menekan" harga... Yang tidak gampang adalah mencari berita siapa yang sedang membeli! Who is the last buyer??

Mereka-mereka yang berdebat bahwa kembali ke emas akan menyelesaikan masalah, bahwa “fiat” money (kertas) adalah hasil kreasi iblis… tidak tahu siapa yang sedang menjadi BOS…

Apa sebenarnya colonial script & greenback?

Bayangkan $1 juta pada contoh di atas… $1 juta itu adalah uang, bukan kredit! $1 juta itu akan eksis secara permanen di masyarakat tanpa bunga, dan tidak perlu dikembalikan kepada siapapun.

Itu adalah uang, sebagai alat tukar (medium of exchange) di masyarakat. Berbeda dengan kredit / IOU (promise to pay money), colonial script & greenback adalah the money itself!

Adalah hak dan kewajiban dari pemerintah untuk mencetak uang dan mengedarkannya untuk digunakan oleh komunitas yang mereka wakili. Mereka tidak perlu untuk menjerumuskan diri mereka ke jurang hutang sejak awal.

Pemerintah tidak bisa dipercaya? Baik, kalau demikian buatlah sistem di mana departemen yang menciptakan suplai uang harus bisa dikontrol oleh publik dengan memaparkan data yang transparan.

Masih tidak bisa dipercaya? Lantas itu otomatis berarti perbankan swasta lebih bisa dipercaya? Perbankan swasta pasti lebih jujur dibanding pemerintah?? Come on...

Setiap kali ada krisis, perbankan swasta meminta tolong kepada pemerintah (rakyat). Di hari-hari baik, semua keuntungan adalah milik mereka, di hari-hari buruk, semua kerugian akan dibagi rata dengan rakyat negara bersangkutan... Sungguh model bisnis yang sempurna.

Kalau pemerintah bisa menolong mereka, mengapa tidak sejak awal mengambil alih mandat penciptaan uang dari mereka saja?

Mengapa?? Karena PUBLIK, cukup bodoh untuk menerimanya!

Ini ada 2 contoh link tentang skema penciptaan uang yang lain, yang satu dari Richard Cook, yang satu dari Ellen Brown, kalau ada waktu silahkan baca lebih lanjut di link mereka.


Note:
(Saya tidak mengatakan semua orang yang mempromosikan emas sebagai uang adalah antek Money Masters, saya hanya merasa sejumlah besar dari mereka adalah korban propaganda populer bahwa emas adalah uang "sejati." Dunia ini tidak ada uang sejati. ALL MONEY IS FIAT BY DECREE)


Blog EntryNov 8, '08 8:43 AM
for everyone

Temen saya di kampung, ketika terseret krisis keuangan global, dipesankan tetangganya: "Duit itu setan, jangan gantungkan hidup kau sama duit!" Ketus, khas orang tua jadul, tapi cukup mengena. Ketimbang menelan bulat-bulat saran itu, sang temen menelusuri kisah tentang uang. Di tengah pencariannya, ia berkesimpulan: uang memang khas manusia, kreasi manusia, unik karena kemudian makin menjadi makhluk hidup, bisa beranak (berbunga, riba), dan tak terkontrol saat berlebihan. 

Silakan menikmati telusuran ala kadarnya.

jotz



Tentang Uang: Kreasi Manusia Yang Lepas Kontrol

Uang tidak muncul begitu saja di bumi ini. Seperti bahasa, uang adalah khas manusia. Dan, setelah hampir tiga ribu tahun (tiga milenium!), kekuatan uang tampak jelas dalam setiap urusan manusia. Kini, uang –dalam segala bentuknya-- menggantikan atau mendominasi bermacam-macam ikatan dan hampir seluruh aktivitas manusia modern. Diyakini, ia masih akan tetap mendominasi beberapa abad mendatang, minimal satu milenium.

Uang adalah titik api dunia modern. Uang mendefinisikan berbagai hubungan antarmanusia, bukan cuma antara konsumen dan pedagang di pasar, buruh dan majikan di tempat kerja. Dalam dunia modern, uang semakin sering mendefinisikan hubungan antara orang tua dan anak, antar-teman, antara politisi dengan konstituen, antar-tetangga, antara rohaniwan dengan jemaatnya. Uang membentuk institusi-institusi sentral pasar dan perekonomian modern. Disekelilingnya menggerombol institusi-institusi pendukung; kekerabatan, agama dan politik.

Pada mulanya, saat dunia masih sepi, kecil, sederhana dan belum kompleks, manusia bertukaran dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Daging rusa dengan sepikul jagung, bahan pakaian dengan sebotol minyak lampu, dan lain sebagainya. Barter berlangsung intensif, karena para anggota komunitas kecil tersebut mengenali satu sama lain, sehingga mengerti apa kebutuhan tetangganya. Barter berlangsung sederhana dan personal. Semua pihak merasa nyaman.

Berkembang dalam lingkungan yang lebih luas, barter kemudian membutuhkan pengaturan. Beberapa komunitas bersepakat untuk melakukan barter di hari-hari tertentu, jadi lah tradisi hari pasar. Lalu penentuan kesetaraan nilai barter (tukar) antara masing-masing komiditi. Jack Weatherford menyebut ini adalah era uang komoditas (Sejarah Uang, h 11). Misalnya, tiga butir permata senilai dengan dua keranjang penuh telur, atau seekor sapi senilai dengan 50 karung beras, dan lain sebagainya. Bukan lah kesepakatan nilai yang baku, karena ketersediaan barang dan kebutuhan sangat kondisional. Nilai barang memang tidak tetap, bahkan tidak bisa stabil. Manakala panen jagung berlimpah, nilai tukarnya pun menjadi turun. Setelah wabah nilai seekor sapi sehat tentu sangat tinggi. Bagaimana melakukan barter antara penjual jagung dengan pemilik sapi yang keduanya masing-masing tidak membutuhkan? Persoalan barter kemudian bergerak menjadi rumit dan kompleks.

Pada posisi ini mulai dibutuhkan suatu alat tukar dengan nilai yang biasa disepakati. Tujuannya: mempermudah proses barter. Agar pertukaran bisa terjadi dimana saja, dengan siapa saja, dan komoditi apa saja. Saat ini lah, di beberapa peradaban, mulai muncul apa yang dinamakan sebagai “uang”. Fungsinya: sebagai alat tukar tunai yang mempermudah barter.

Di banyak peradaban, uang telah lama menjadi pendorong utama kultur masyarakatnya. Memberi arah dan peran besar, terutama bagi anggota masyarakat yang berhubungan dengan fungsi uang.

Bangsa Aztec menggunakan cokelat sebagai uang, atau lebih tepatnya, bibit kakao. Lazim disebut biji. Dengan biji kakao tersebut orang Aztec bisa membeli buah-buahan, sayur-mayur, kacang, perhiasan, senjata dan lain-lain. Bahkan juga untuk membeli barang dagangan istimewa seperti alkohol dan budak. Untuk jasa, belum didapati dokumen soal itu.

Pasar-pasar Aztec terletak dekat dengan gedung-gedung utama pemerintah sehingga para penguasa/pejabat bisa mengawasi dengan ketat. Biasanya terdapat areal khusus untuk pasar. Luas. Diluar zona tersebut dilarang keras berdagang. Sanksinya keras: mati. Di sini kentara jelas peran pasar dan uang amat penting dalam kultur masyarakat Aztec. Uang kakao beredar luas di kalangan pedagang.

Sementara elite Aztec (penguasa dan rohaniwan) memperlakukan uang sebagai layanan ritual. Mereka tidak terlibat dalam aktivitas keseharian yang melibatkan uang, namun mengikat para pedagang Aztec untuk terlibat penuh dalam ritual persembahan mereka yang amat berdarah.

Tiap tahun saat pertengahan musim dingin, masyarakat Aztec memiliki liturgi puncak sebagai Panquetzaliztli (Pengibaran Bendera). Ritual ini adalah perayaan kesuksesan dan kemakmuran mereka dengan inti acara persembahan korban manusia. Tidak seperti prajurit yang menangkap calon korban dalam suatu peperangan, kelas pedagang harus membeli korban mereka seharga lebih dari 40 jubah tenun (Inga Clendinnen, Aztecs: An Interpretation, Cambridge Univ Press, 1991, h 114).

Seiring dengan makin kuatnya Imperium Aztec, musuh mereka pun makin sedikit. Bahkan dalam setahun sering tak terjadi penaklukan. Kelas prajurit pun kehilangan pasokan korban manusia, sehingga ritual Panquetzaliztli kemudian lebih banyak didominasi peran pedagang. Ia hanya memiliki perbedaan tipis dengan kelas penguasa dan rohaniwan.

Kiranya telah menjadi kebiasaan dalam sejarah awal manusia, manakala suatu imperium/peradaban/rezim stabil, pedagang serta merta akan menduduki posisi sentral.

Uang Komoditas

Era uang komoditas memiliki banyak bentuk pada masanya dan peradabannya. Komoditas penting, seperti garam, tembakau, kayu gelondongan, ikan asin, beras hingga kain, pernah dipergunakan sebagai uang komoditas dalam sejarah. Penduduk pribumi India menggunakan buah almond. Di Guatemala, jagung. Orang-orang Babylonia dan Assyiria kuno memanfaatkan barley (jawawut, jelai). Penduduk asli Kepulauan Nikobar memakai kelapa. Di Mongolia orang memakai balok-balok teh. Filipina, Jepang, Burma dan kawasan Asia Tenggara, orang menggunakan beras. Bangsa Norwegia menggunakan mentega, dan pada zaman pertengahan mereka menggunakan ikan cod kering.

Di Cina, Afrika Utara dan Mediterania, orang menggunakan garam. Kata Inggris modern: salary, dan kata Italia, Spanyol serta Portugis: salario, berasal dari kata Latin: sal, yang artinya: garam. Atau lebih tepatnya, salrius, yang artinya “terbuat dari garam”. Diperkirakan serdadu Romawi dibayar dengan garam, atau mereka menerima uang untuk membeli garam sebagai bahan penyedap masakan mereka.

Ternak juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam perekonomian kebanyakan bangsa Eropa kuno, mulai dari Irlandia hingga Yunani dan seluruh anak benua India. Hingga pada modern kini masih didapati peran ternak dalam perdagangan di Afrika timur dan selatan, di kalangan suku Masai, Samburu, Dirika dan Nuer.

Bahkan manusia pun pernah dipakai sebagai ukuran uang. Di Irlandia kuno, gadis-gadis budak merupakan nilai lumrah untuk menilai obyek-obyek seperti sapi, perahu, tanah dan rumah. Para perampok dan pedagang Viking menjual perempuan-perempuan muda kepada pedagang budak di kawasan Laut Tengah. Di daerah itu perempuan berambut merah (blonde) nilainya selangit. Pria Irlandia sangat tidak berharga sebagai budak (?). Di beberapa wilayah Afrika, budak pria lebih bernilai ketimbang budak perempuan dan anak-anak.

Dari semua bentuk uang, budak ternyata paling tidak bisa diandalkan karena tingginya risiko kematian dan melarikan diri. Perdagangan budak mencapai puncaknya setelah Christopher Columbus menemukan Amerika. Walter White Jr (1968) menemukan bahwa perdagangan budak ke Amerika mayoritas disponsori oleh pedagang Yahudi (Who Brought Slave to America?, essay on www.iamthewitness.com) .

Uang Purba

Pada penghujung milenium ketiga SM, bangsa Mesopotamia mulai menggunakan batangan logam mulia sebagai alat tukar. Tablet lempung Mesopotamia bertuliskan huruf paku dari tahun 2500 SM, menyebutkan penggunaan perak sebagai sebuah bentuk pembayaran. Emas sepertinya masih terlalu langka pada masa itu.

Seribu lima ratus tahun kemudian, sekitar awal 1000 SM, uang, dalam bentuk koin-koin emas atau perak primitif, diperkirakan muncul di Asia Barat yang kini wilayah Turki. Kalangan numismatik meyakini hal itu adalah revolusi besar dalam sejarah manusia. Seperti menemukan missing-link. Perkembangan teknologi dan organisasi manusia memungkinkan hal itu terjadi.


Uang Logam

Sebuah bangsa kecil di Laut Tengah memotori peradaban uang berikutnya. Bangsa Lydia, berkembang dan surut di Anatolia Kuno, sepanjang pantai Sardis, memelopori pembuatan dan penggunaan uang logam, pada 640-630 SM. Bangsa Lydia bukan bangsa penakluk, prajurit dan pembangun besar; ia lebih dikenal sebagai bangsa pedagang.

Nama Lydia hanya disinggung dalam karya sejarawan Yunani Herodotus, yang hanya sekali menyebut tokoh Lydia: Croesus. Pendahulu Croesus telah membangun fondasi kokoh bagi kemakmuran dengan menghasilkan parfum dan kosmetik terbaik di dunia kuno, dan yang terpenting: koin, uang bentuk baru yang revolusioner. Perdagangan dan pasar adalah urat nadi kerajaan Lydia.

Herodotus menyebut bangsa Lydia sebagai bangsa kapeloi, yang bermakna “pedagang” atau “penjual”, namun dengan konotasi negatif yang dekat dengan istilah “pengasong” atau “penjaja minyak ular”. Herodotus adalah prototipe mentalitas Bangsa Yunani yang lebih menghargai etos penaklukan, militerisme, keunggulan peradaban, keunggulan peradaban dan ide-ide, ketimbang sekedar hanya menjadi pedagang (kapeloi).

Di Pantai Sardis yang strategis ini, semua pedagang dari Afrika, Eropa dan sebagian Asia bertemu, untuk kemudian membawa hasil dagangan mereka ke tujuan masing-masing. Bangsa Lydia menyediakan hanya tempat dan alat tukarnya (!). Dan revolusi perdagangan modern dimulai kota teluk Sardis ini.

Mereka membuat koin pertama dari elektrum, campuran alamiah emas dan perak, yang memang banyak terdapat di wilayah Lydia. Mereka memotongnya menjadi bulatan-bulatan oval, yang lebih tebal dari koin modern, atau seukuran ruas ibu jari manusia dewasa. Sebagai jaminan keasliannya, raja-raja Lydia memerintahkan tiap koin itu dicap hanya oleh percetakan kerajaan dengan emblem kepala singa. Pada masa pemerintahan Croesus (560-546 SM), semua koin elektrum diganti dengan koin emas murni dan perak murni.

Pasar, dalam pengertian modern, muncul di era ini. Sistem ini terjadi pada sekitar abad 7 SM. Tiap orang bisa membeli kebutuhan mereka di pasar Sardis, dan koin-koin berlaku dalam perdagangan itu.

Uang Kertas

Uang Kertas, Uang Digital, Uang Plastik, dll, kemudian Pasar Uang (khas abad 20) masih dalam pengerjaan (under construction, hehehe, banyak banget sih referensi yg hrs dipake!).

Riba

Kapan riba (bunga, interest, rate) mulai diterapkan dalam perdagangan uang? Belum ada kepastian. Sejalan dengan sejarah perkembangan agama, soal ini pun telah menjadi momok tersendiri. Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam. Berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Agama Yahudi melarang praktek pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci agama Yahudi, baik dalam Perjanjian Lama maupun undang-undang Talmud.

Kitab Keluaran 22:25 menyatakan:
“Jika engkau meminjamkan uang kapada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”

Kitab Ulangan 23:19 menyatakan:
“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.”

Kitab Imamat 35:7 menyatakan:
“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang-mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”
Konsep Bunga di Kalangan Kristen

Abad 30, Yesus (Isa Almasih) amat geram terhadap ulah pedagang uang, dan untuk pertama kalinya menggunakan kekerasan, mengusir para pedagang uang dari Bait Allah, karena menilai tindakan monopoli itu meruskan kesucian rumah Allah. Beberapa hari kemudian Yesus (Isa Almasih) disalib.

Kala itu di Yerusalem, kaum Yahudi membayar pajak ibadah dengan koin khusus, setengah sheker (setengah ounce perak murni). Koin jenis ini adalah satu-satunya koin perak murni tanpa gambar raja. Karena itu bagi kaum Yahudi, koin ini lah satu-satunya yang bisa diterima oleh Tuhan. Sayangnya, koin ini terbatas jumlahnya. Para pedagang mengumpulkan hampir semua koin ini, dan memainkan harga koin ini kepada masyarakat. Mereka memaksa orang Yahudi untuk membayar mahal untuk mendapat keuntungan besar.

Namun Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-5 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan : “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI -tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.

Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I-XII)

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperi-kemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.

St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktek bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). St. Agustin berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.

St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bunga sama dengan perampokan. Larangan praktek bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon): Council of Elvira (Spanyol, 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mem-praktekkan pengambilan bunga. Barangsiapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan. Council of Arles (314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. First Council of Nicaea (325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (1311) yang menyatakan barangsiapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (murtad).

Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.

Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal Abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta per-bedaan antara dosa individu dan kelompok.

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut : Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.

Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI-Tahun 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain adalah John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:
- Dosa apabila bunga memberatkan.
- Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles).
- Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
- Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

1898: Paus Leo XIII mempersoalkan bunga pinjaman yang merebak di masyarakat:

“Di satu sisi ada sekelompok orang yang memegang kekuasaan karena mereka memiliki kekayaan besar, yang mengendalikan semua pekerja dan perdagangan, yang memanipulasi untuk kepentingan pribadi semua suplai uang, yang bahkan lebih berpengaruh ketimbang pemerintah sendiri. Di sisi lain ada sekelompok besar yang tidak berdaya dan hidup menderita. Bunga pinjaman (riba) yang sudah berkali-kali dilarang oleh Gereja masih saja dipraktekkan hingga hari ini, walau dalam bentuk yang berbeda, agar sekelompok kecil orang kaya bisa mendapatkan keuntungan dari orang miskin yang hidup hanya sedikit lebih baik dibanding seorangbudak.” (Andrew Hitchcock, www.iamthewitness.com & www.thesinagogueofsatan.com)


Riba dalam Islam

Islam memiliki pandangan yang sangat jelas tentang riba. Memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 : ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti.

Ini berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. Yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam.

Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak ban.

Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi’ah.

- Riba Qardh: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
- Riba Jahiliyyah: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- Riba Fadhl: Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- Riba Nasi’ah: Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Amerika Serikat rata-rata setiap hari mengexport 1,5 milyar Dollar uang kertas dan pencetak uang kertas dollar tersebut bukan pemerintah Amerika! Dan tidak ada kewajiban bagi Amerika sbg pemilik dollar untuk menukar uang kertas dollar dengan emas.

Dan The Fed adalah milik swasta. 

Berikut adalah pemegang saham Federal Reserve:
1. Rothschild Bank of London
2. Rothschild Bank of Berlin
3. Warburg Bank of Hamburg
4. Warburg Bank of Amsterdam
5. Lehman Brothers of New Tork
6. Lazard Brothers of Paris
7. Kuhn Loeb Bank of New York
8. Israel Moses Seif Bank of Italy
9. Goldman, Sachs of New York
10. Chase Manhattan bank of New York

Presiden AS hanya berwenang menunjuk 2 dari 7 Dewan Gubernur The Fed. Masa jabatan presiden AS hanya 4 tahun, sementara masa jabatan dewan gubernur The Fed 14 tahun (!). Senat AS memang diperlukan untuk menyetujui penunjukkan 2 dewan gubernur itu, tapi seperti selalu terjadi, suara mereka selalu bisa dibeli karena bankir lah yang mendanai kampanye mereka.

Berikut empat tahap bagaimana The Fed menciptakan uang tanpa modal:

1. Federal Open Market Committee menyetujui pembelian surat hutang pemerintah AS;
2. Surat hutang itu kemudian dibeli Federal Reserve;
3. Federal Reserve akan membayar surat hutang itu dengan kredit elektronik ke rekening bank pemerintah;
4. Bank menggunakan deposit ini sebagai cadangan uang, yang bisa dipinjamkan ke masyarakat hingga 10 kali lipat deposit tersebut. Semuanya dengan bunga.

Pada masa pemerintahan Woodrow Wilson, The Fed mendapat landasan hukum pada 22 Desember 1913. Sistem The Fed benar-benar dirancang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan uang orang lain. Mereka selalu tahu lebih dulu kapan terjadi kepanikan dan kapan untuk mengakhirinya. Inflasi dan deflasi sama menguntungkannya bagi mereka yang mengendalikan keuangan.

Pada 1916 Presiden Wilson menyadari kerusakan parah yang dia lakukan dengan menciptakan Federal Reserve. “Kita telah menjadi salah satu pemerintahan terburuk dalam peradaban. Bukan lagi pemerintahan yang memiliki kebebasan berpendapat, bukan lagi pemerintahan yang dijalankan mayoritas suara, melainkan sebuah pemerintahan yang didominasi sekelompok kecil orang. Sebagian orang-orang besar di Amerika, di dunia perdagangan dan manufaktur sedang takut akan sesuatu. Mereka tahu ada sebuah kekuatan yang begitu terorganisir, begitu tak terlihat, begitu rumit, yang mana mereka sebaiknya tak bicara terlalu keras bila ingin mengutuknya.”

Penemu Thomas Alfa Edison mengritik pedas peran The Fed dalam sebuah artikel di New York Times, 6 Desember 1921. “Bila sebuah negara bisa menerbitkan surat hutang maka dia pun bisa menerbitkan mata uang. Elemen yang yang membuat surat hutang baik juga akan membuat mata uangnya baik... Benar-benar gila mengatakan sebuah negara bisa menerbitkan surat hutang sebesar 30 juta dolar tetapi tidak boleh menerbitkan 30 juta dolar mata uang. Keduanya adalah janji untuk membayar. Tetapi yang satu menguntungkan si pemberi riba, satunya lagi menguntungkan rakyat banyak.”

Menjelang kematiannya, 1924, Woodrow Wilson sempat berkata: “Saya secara tak sengaja telah menghancurkan negaraku.”

Apa yang menyebabkan negara-negara berkembang yang sebetulnya sangat kaya sumber alam hidup dalam kemiskinan, kelaparan dan dililit utang yang seakan-akan tak mungkin terbayar?

Hal tersebut sama sekali bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang didesain. Bencana finansial, demikian ia menyebutnya, tercipta bukan dari proses kebetulan, tapi kreasi dari sekelompok kecil manusia.

Para pelaku satanic finance itu menggunakan ''Tiga Pilar Setan'', yakni fiat money, fractional reserve requirement, dan interest (bunga bank) untuk menghisap darah korbannya, khususnya negara-negara berkembang.

- Fiat money : tahukah anda bahwa kita menggantungkan ekonomi kita hanya pada selembar kertas yang kita namakan uang kertas (bank notes).
Tahukan anda bahwa sebenarnya kekayaan kita apabila kita punya banyak uang maka hanyalah ilusi karena uang kertas kita hanyalah kertas yang dijamin oleh pemerintah.
Tahukah anda bahwa tidak ada jaminan bahwa uang kita akan diganti oleh emas sesuai dengan pengertian kita saat ini.
Tahukah anda apabila anada punya uang kertas (dollar) tidak akan bisa ditukar dengan emas oleh pemilik dollar yaitu amerika.

"Tahukah anda bahwa export terbesar Amerika Serikat adalah uang kertas dollar.

"Tahukah anda bahwa The Fed (Federal Reserve) sebagai pencetak uang dollar adalah perusahaan swasta bukan milik pemerintah AS.

- Fractional Reserve Requirement (FRR) : Persentase Cadangan Minimal

Tahukah anda bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia (termasuk kita) hanya menyediakan FRR 10% atau cadangan minimal kekayaan nya hanya 10%

-> artinya anda hanya perlu cadangan modal 10 trilyun untuk mendapat kekayaan masyarakat 100 Trilyun.
-> artinya hanya ada kekayaan sebesar 10 Trilyun (antara lain emas) untuk membuat uang sebanyak 100 Trilyun.
-> Makanya kalo semua nasabah mengambil uang simpanan di bank, bank tersebut tidak akan mampu membayar. Demikian pula negara. Kalo semua negara menguangkan devisa dollarnya maka si Banker yg punya dollar tidak akan mampu membayar.


- Interest : (bunga bank)

Anda sudah tau sendiri bahwa bunga bank adalah Riba...
Bunga bank memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin anda tau kan bahwa sekali jadi kaya (gara-gara riba) susah jadi miskin

Ketiga pilar ini disatukan maka seusai rumus ekonomi

MV=PY

M : Jumlah uang kertas
V : Kecepatan uang beredar
P : Volume barang dan jasa yang ada
Y : rata-2 harga barang dan jasa

MV = Jumlah uang kertas yang beredar ( sektor moneter)
PY = Sektor Riil (jumlah nilai barang & jasa)

Apabila MV (jumlah uang beredar) terus ditambah (untuk menambal kekurangan anggaran misalnya). Apabila dengan P yang tetap karena kapasitas produksi barang dan jasa terbatas maka Y akan terus naik.

Itulah inflasi. Sampai kapan? Sampai perekonomian kolaps.







Blog EntryOct 13, '08 6:03 AM
for everyone
Hehehe, ada opini menarik. Silakan menikmati...

jotz


06 October 2008
[kkn-watch] Inside Yudhoyono's anti-corruption machine

http://insideindonesia.org/content/view/1104/47/
Inside Yudhoyono's anti-corruption machine
Despite attempts to re-engineer Indonesia's governance mechanisms, corruption remains a chronic problem

Luky Djani
'Save Indonesia from corruption'. Despite high profile prosecutions
and institutional reform, a culture of corruption is still firmly
entrenched in government institutions
Mayu Shimizu


Urip Tri Gunawan is an Indonesian prosecutor with a famous nickname: the 'six billion rupiah prosecutor'. On 2 March 2008 he was arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) just outside the house of Sjamsul Nursalim, the former owner of Bank Dagang Nasional Indonesia (Indonesian National Trade Bank, BDNI). In his car, officials discovered money amounting to US$660,000 covered nicely in a box. This high profile arrest understandably created a sensation as Gunawan was the leader of a special task force unit consisting of 35 prosecutors appointed by the Attorney General to resolve the longstanding Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) corruption case.

Shortly after the monetary crisis struck Indonesia in 1997 the government and the Central Bank (BI) channelled huge amounts of funds to banks such as Bank Bali and BDNI in an attempt to restore public confidence in the banking sector. However, these funds were allegedly used by the banks' owners for private ends and even transferred to offshore accounts. The overall loss of state funds was estimated to be a whopping 147 trillion rupiah (about US$16 billion). Despite the BLBI scandal coming to emblemise the extent of entrenched corruption at the national level, all attempts by subsequent governments to prosecute those involved had failed to achieve results. Adding to the scandal, only two days before Gunawan's arrest, the Attorney General's Office had declared an official end to the BLBI case due to the success of its task force, whom the Attorney General Hendarman Supandji had praised as 'prosecutors with integrity and courage'.
Corruption remains an ongoing problem in Indonesia despite the dismantling of the former authoritarian system

Corruption remains an ongoing problem in Indonesia despite the dismantling of the former authoritarian system. It is a telling irony that in pursuing its election promise of making inroads into curtailing corruption, Yudhoyono's government has inadvertently exposed the extent to which it is still firmly entrenched within state institutions.

Catching small fry?

The outcomes of President Yudhoyono's central anti-corruption strategy of so-called 'zero tolerance', formalised in 2005 via a presidential decree, have to date been ambiguous at best. More diligent law enforcement has been one of a swag of strategies employed by the government. However, on average, the time consumed in processing a single case has been roughly two and a half years. Hardly the 'shock therapy' some had envisioned.

Compounding the problem, politicians and political parties have used corruption scandals as a political commodity in a bid to increase popularity. The uncovering of corruption scandals has been tainted with political infighting, and not in the context of appropriate 'check and balances' among the political parties. There have been many allegations of 'tebang pilih', or 'selective felling' in the identification and pursuit of alleged corruptors. Those pursued through legal processes have been either the weakest link in a corruption network or a political rival to the government. Whether this has been an intentional political strategy of the government or merely a pragmatic tactic to pursue 'easier' cases, the outcome has been increasing public scepticism.

Based on data collected by Indonesian Corruption Watch, from 2004 to 2007 approximately 510 corruption cases were investigated with an estimated cost to the state of nearly 25 trillion rupiah (about US$2.7 billion). Considering the considerable costs to the state, what do we know about those investigated? Those convicted so far have mainly been rank-and-file bureaucrats, local politicians, low ranking Ministry of State Owned Enterprise employees and a token spattering of middle-level businessmen. A few cases have involved high profile figures, such as the case of the misappropriation of off-budget funds involving former Fisheries Minister Rokhmin Dahuri, former Religious Affairs Minister Said Agil Husin Al Munawar and former minister of State Owned Enterprise Laksamana Sukardi. But by the time these cases came to be processed, those under investigation no longer held ministerial positions and consequently didn't have the strong political backing apparently needed to avoid accountability.
Endeavours to eradicate corruption also show the extent to which 'anti-corruption' itself has become both a lucrative agenda and fast growing industry

What about national politicians or corporate tycoons who in the public's imagination are considered to be at the top of the corruption pyramid? It seems that so far 'zero tolerance' law enforcement has not only been discriminatory but has also provided a virtual safe haven for some perpetrators. The late former president Suharto and his family for instance have enjoyed virtual legal protection for years. Conglomerates that were granted special privileges during the New Order regime were either forced to repay their financial debts to the state with their bulging assets, or simply moved their assets and operations outside of the country. Most of their owners escaped legal process and some now live comfortably in other countries. Yudhoyono did remove former state secretary Yusril Ihza and the Minister for Law and Human Rights, Hamid Awaludin, from their ministerial posts after it was alleged they assisted Tommy Suharto use a state bank account to transfer his money from abroad. But this was as far as things went, and no further legal proceedings were taken.

There are several explanations for this inconsistency in law enforcement. Firstly, the government desperately wants to project an image of itself as an anti-corruption crusader. By 'frying small fish' the government can highlight the number of cases being prosecuted in the hope that this will boost its overall anti-corruption credentials. On the other hand, corruption allegations against former ministers in Yudhoyono's cabinet have been conveniently sidelined, as these cases would significantly damage the government's credibility.

Secondly, the government appears constrained by concerns over the continuing political influence and financial power of Suharto's children, business cronies and loyalists such as former military chief Wiranto. The failure of Yudhoyono to pursue Suharto while he was alive can also perhaps be partly explained by military tradition. As a junior in military rank to Suharto, it would have been considered a matter of 'tidak tahu adat' or not 'respecting tradition', if he had pursued legal proceedings against his former military commander-in-chief.
Anti-corruption industry
'Stop corruption in this country'. Anti-corruption poster produced
by the Campaign for a Life Free of Corruption Alliance


Endeavours to eradicate corruption have also shown the extent to which 'anti-corruption' itself has become both a lucrative agenda and fast growing 'industry'. Since coming to power in 2004, the Yudhoyono administration has adopted the 'good governance' paradigm as a platform in combating corruption, a paradigm which has also been at the core of programs promoted by foreign donor agencies such as the World Bank.

In its 2004 analysis of corruption syndromes in Indonesia, the World Bank argued that weakness of regulation, poorly funded public institutions and a lack of well-trained staff were important causes of a lack of public accountability, which inevitably led to corruption. The World Bank report recommended that attempts to bring good governance should isolate vested interests from decision-making processes. By transferring political decisions into the hands of well-trained technocrats, the World Bank argued that debate would focus on substantive issues. This was an alternative to debate becoming politicised by competing vested-interests.

Most of the foreign donors' good governance programs like those funded by the World Bank follow the formula of political scientist Larry Diamond: 'There is no way to control corruption without spending money to build institutions.' This institution-building approach is one also favoured by government officials who, from central government down to the village level, have now become eloquent in the discourse and rhetoric of 'good governance'. They often consider programs such as computerisation, skills training, and public outreach as little more than additional 'projects' from which they can cream benefits.

Recent raids by the KPK on the custom and excise office in Tanjung Priok show that institution-building on its own is not sufficient. The office had been a pilot project of the Ministry of Finance, and was staffed entirely by newly recruited and well-trained officials with a reputation for honesty, who had been selected from other customs offices. In order to avoid temptation, their salaries were tripled and rigid monitoring and evaluation mechanisms were put in place. Despite this, the KPK found evidence of 'grease money' from business counterparts and the existence of an extra-legal 'parallel system' whereby decisions were negotiated via a complex network of middlemen and under the table deals.
Programs such as computerisation, skills training, and public outreach are little more than additional 'projects' from which they can cream benefits

These cases show that the government's anti-corruption initiatives have been both ineffective and counterproductive. Good governance programs have been welcomed not only because of the huge 'incentives' in term of funds provided by donors, but more importantly because the programs do not significantly jeopardise the entrenched interest of existing politico-business networks.
A way out?

There are at least two ways to help rectify this situation. First, there needs to be an overall shift in the approach towards combating corruption. In order to be effective, strategies must start by tackling the fundamental causes of corruption, for example, the collusion of interests between public officials and the business sector. To counter this, decision-making regarding the allocation and distribution of public resources must include the public at large. 'Accountability' needs to be understood as an ongoing process involving direct participation and consultation with the public, rather than simply the tabling of accountability reports by public officials.

Secondly, greater resources need to be directed to the Indonesian Anti-Corruption Commission (KPK) as the leading agency in combating corruption. Currently there is still a lack of coordination and leadership in anti-corruption measures. Those very institutions entrusted with upholding the law and tackling the corruption epidemic, such as the Attorney General's Office and the Ministry of Public Administration Reform have proven not only incapable and ineffective, but also tainted by corruption and conflict of interests themselves. ii

Luky Djani (lukydd@yahoo.com) is a researcher at Indonesia Corruption Watch and is currently doing a PhD at the Asia Research Centre, Murdoch University.

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com











Mungkin saya nyinyir untuk soal yg satu ini. Sejak "kampanye" pemberantasan illegal logging (illog) Pemilu 2004 lalu hingga terpilih jadi penguasa, Pemerintahan SBY-JK jelas tidak memiliki komitmen jelas atas penegakkan kasus illog. Sudah banyak kasus illog yg mandeg tak jelas gara-gara izin presiden yg tak keluar-keluar juga. Mulai dari kasus illog Papua, Riau, Kalimantan Timur, hingga kini Bengkulu.

Kepolisian kita sudah memproses, namun izin pemeriksaan kepala-kepala daerah hingga menteri terkait tak juga keluar dari istana. Ada apaan tuh...

Penguasa kita kini more like campaigners than a leader.

jotz

link: http://kkn-watch.blogspot.com/2008/10/kkn-watch-pemeriksaan-terkait-kkn.html

08 October 2008
[kkn-watch] Pemeriksaan Terkait KKN "Illegal Logging" Tunggu Izin Prsiden + Izin Presiden Hambat Penyidikan, Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Refleksi: Apakah akan ada izin dari presiden bila yang terkait KKN adalah sobat, kawannya?
http://www.antara.co.id/arc/2008/10/7/pemeriksaan-terkait-kkn-illegal-logging-tunggu-izin-prsiden/

07/10/08 05:14
Pemeriksaan Terkait KKN "Illegal Logging" Tunggu Izin Prsiden


Bengkulu (ANTARA News) - Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Sukirno mengatakan, pemeriksaan terhadap Bupati Seluma, Murman effendi sebagai saksi dalam kasus KKN "illegal logging" di wilayah itu, masih menunggu keluarnya izin dari presiden.

"Kita tunggu izin presiden, namun bila izin itu tidak keluar dalam jangka 60 hari, maka pemeriksaan Bupati Seluma itu tetap akan dilakukan," kata Kapolda Bengkulu seperti dikutip Kabid Humas AKBP Y Suyatno di Bengkulu, Senin.

Menurut dia, sampai sekarang izin itu baru berjalan sekitar 22 hari, diharapkan bisa segera keluar.

Khusus dugaan keterlibatan Bupati Seluma dalam praktik "illegal logging" di daerah itu, masih berpeluang besar untuk menyeret orang kuat di Seluma itu ke pengadilan, namun masih menunggu kelengkapan syarat administrasi dari pemerintah, karena bersangkutan (Bupati-red) merupakan pejabat negera.

Sementara para tersangka lain dalam kasus illegal logging itu, proses hukumnya sudah sampai ke tingkat pengadilan, tersangkanya antara lain Kepala dinas kehutanan dan stafnya serta dua tersangka dari warga masyarakat.

Sebelum turunnya surat dari Presiden RI itu, pihaknya sudah menyiapkan personil senior untuk memeriksa Bupati seluma H Murman Effendi tersebut.

"Kita sedang menuggu turunnya surat izin pemeriksaan dari Presiden, karena surat izin itu merupakan kewenangan Mabes Polri untuk mengajukan permohonan kepada Presiden agar Bupati Seluam diperiksa," katanya.

Selama ini bupati Seluma belum menjadi saksi di persidangan dari tujuh tersangka peraktek illegal logging yang sekarang sudah diproses di pengadilan, sedangkan kayu itu ditangkap di rumah pribadinya.

Dalam berita acara pidana (BAP) dari Polda nama bupati Seluma sudah dijadikan saksi, namun semua itu tergantung kebutuhan jaksa dan hakim untuk menghadirkan bersangkutan (Bupati Seluma), katanya.

Pihak polda tidak akan melakukan pemeriksaan tebang pilih, terhadap pelaku illegal logging, bila sudah cukup bukti siapa saja tetap akan dijadikan tersangka termasuk Bupati Seluma H Murman effendi, tegasnya.(*)

COPYRIGHT © 2008

+++++

http://www.antara.co.id/arc/2008/10/7/izin-presiden-hambat-penyidikan-rugikan-negara-miliaran-rupiah/

07/10/08 04:23
Izin Presiden Hambat Penyidikan, Rugikan Negara Miliaran Rupiah



Semarang (ANTARA News) - Izin pemeriksaan dari Presiden terhadap empat kepala daerah di Jawa Tengah yang sampai sekarang belum keluar menjadikan penyelidikan terhadap kasus keempat kepala daerah tersebut terhambat dan merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Uung Abdul Syakur, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng di Semarang, Senin, mengatakan, sebenarnya Kejati Jateng bertekad segera menuntaskan empat kasus yang melibatkan kepala daerah tersebut, tapi hal itu justru terkendala izin pemeriksaan dari Presiden.

Empat kepala daerah tersebut yakni Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi, Bupati Batang Bambang Bintoro, Wali Kota Magelang Fahriyanto, dan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip.

Bupati Kelik Sumrahadi diduga melakukan penyimpangan APBD 2006 di pos dana fasilitasi atau yang dikenal dengan kasus calo anggaran. Kerugian negara akibat penyimpangan itu ditaksir sekitar Rp2,765 miliar.

Kasus Bupati Bambang Bintoro, yakni dugaan penyimpangan APBD 2004, dalam bentuk bagi-bagi uang negara untuk anggota DPRD periode 1999-2004, dengan kerugian mencapai Rp796 juta.

Sementara untuk dugaan korupsi Wali Kota Fahriyanto dan Sukawi Sutarip masing-masing dugaan penyimpangan pengadaan tanah Stadion Madya, di Kampung Sanden, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, dan dugaan penyimpangan APBD 2004 Semarang di pos dana komunikasi.

Dugaan penyimpangan dua kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara Rp11 miliar dan Rp5 miliar.

"Kita sudah berupaya bekerja secepat mungkin, tetapi belum bisa tuntas karena masalah birokrasi perizinan," katanya.

Kejati Jateng tidak dapat berbuat banyak terkait belum turunnya izin pemeriksaan dari Presiden.(*)
__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com





Blog EntryAug 18, '08 9:35 AM
for everyone

Ane merinding mendengar rekaman pidato Bung Tomo ini. Baru kali ini merinding, gemeter. Bukan gaya tukang obat, tukang kibul, tukang ramal palsu, seperti pidato para pemimpin negeri ini lainnya.

jotz

Pidato Bung Tomo di RRI Surabaya, 11 September 1945.

Bismillahirrahmanirrahim…
Merdeka!!!

Saoedara-saoedara ra’jat djelata di seloeroeh Indonesia,
teroetama, saoedara-saoedara pendoedoek kota Soerabaja
Kita semoeanja telah mengetahoei bahwa hari ini tentara Inggris telah menjebarkan pamflet-pamflet jang memberikan soeatoe antjaman kepada kita semoea.
Kita diwadjibkan oentoek dalam waktoe jang mereka tentoekan, menjerahkan sendjata-sendjata jang kita reboet dari tentara djepang.

Mereka telah minta supaja kita datang pada mereka itoe dengan mengangkat tangan.
Mereka telah minta supaja kita semoea datang kepada mereka itoe dengan membawa bendera poetih tanda menjerah kepada mereka.

Saoedara-saoedara,
didalam pertempoeran-pertempoeran jang lampaoe, kita sekalian telah menundjukkan bahwa ra’jat Indonesia di Soerabaja
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Maloekoe,
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Soelawesi,
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Poelaoe Bali,
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Kalimantan,
pemoeda-pemoeda dari seloeroeh Soematera,
pemoeda Atjeh, pemoeda Tapanoeli & seloeroeh pemoeda Indonesia jang ada di Soerabaja ini,

didalam pasoekan-pasoekan mereka masing-masing dengan pasoekan-pasoekan ra’jat jang dibentuk di kampoeng-kampoeng,
telah menoenjoekkan satoe pertahanan jang tidak bisa didjebol,
telah menoenjoekkan satoe kekoeatan sehingga mereka itoe terdjepit di mana-mana

Hanja karena taktik jang litjik daripada mereka itoe, saoedara-saoedara
Dengan mendatangkan presiden & pemimpin-pemimpin lainnja ke Soerabaja ini, maka kita toendoek oentoek menghentikan pertempoeran.
Tetapi pada masa itoe mereka telah memperkoeat diri, dan setelah koeat sekarang inilah keadaannja.

Saoedara-saoedara, kita semuanja, kita bangsa Indonesia jang ada di Soerabaja ini akan menerima tantangan tentara Inggris ini.
Dan kalaoe pimpinan tentara Inggris jang ada di Soerabaja ingin mendengarkan djawaban ra’jat Indonesia, ingin mendengarkan djawaban seloeroeh pemoeda Indonesia jang ada di Soerabaja ini

Dengarkanlah ini hai tentara Inggris,
ini djawaban ra’jat Soerabaja
ini djawaban pemoeda Indonesia kepada kaoe sekalian

Hai tentara Inggris!,
kaoe menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera poetih takloek kepadamoe,
menjuruh kita mengangkat tangan datang kepadamoe,
kaoe menjoeroeh kita membawa sendjata-sendjata jang kita rampas dari djepang oentoek diserahkan kepadamoe

Toentoetan itoe walaoepoen kita tahoe bahwa kaoe sekalian akan mengantjam kita oentoek menggempoer kita dengan seloeroeh kekoeatan jang ada,

Tetapi inilah djawaban kita:
Selama banteng-banteng Indonesia masih mempoenjai darah merah jang dapat membikin setjarik kain poetih mendjadi merah & putih,
maka selama itoe tidak akan kita maoe menjerah kepada siapapoen djuga!

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja, siaplah keadaan genting.

Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.

Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
Dan oentoek kita, saoedara-saoedara, lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
Sembojan kita tetap: MERDEKA atau MATI.

Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
pertjajalah saoedara-saoedara,
Toehan akan melindungi kita sekalian

Allahu Akbar..! Allahu Akbar..! Allahu Akbar…!
MERDEKA!!!


Audionya bisa didenger di:
1. http://infokito.net/go.php?http://infokito.net/file/OrasiBungTomo-bag.1.wma
2. http://infokito.net/go.php?http://infokito.net/file/OrasiBungTomo-bag.2.wma





Blog EntryAug 10, '08 8:47 PM
for everyone

Selagi anak-anak muda Indonesia berebut mencari posisi politik, dunia sudah berubah bentuk. Problemnya bukan lagi soal aliran, ideologi, ke-Indonesia-an, kemandirian ekonomi dan hal-hal usang lainnya, yang dijargonkan para agen pemasaran/iklan organisasi politik kita. Generasi muda diumbung-umbung jadi "new leaders" sembari dengan sadar melupakan penjarah yang sebenarnya: corporatism. "...you have corporatism: big business and big government combining their formidable powers to regulate and control the citizenry".

Ane ambil cukilan The Guardian, 12 September 2007 lalu, resume buku The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism-nya Naomi Klein, sebagai sebuah kacamata melihat persoalan lokal kita dalam konteks global. Silakan melihat...

jotz


The Age of Disaster Capitalism
by Naomi Klein, September 12, 2007

The Guardian/UK

The following is excerpted from Naomi Klein’s recently published book, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism:

As George Bush and his cabinet took up their posts in January 2001, the need for new sources of growth for US corporations was an urgent matter. With the tech bubble now officially popped and the DowJones tumbling 824 points in their first two and half months in office, they found themselves staring in the face of a serious economic downturn. John Maynard Keynes had argued that governments should spend their way out of recessions, providing economic stimulus with public works. Bush’s solution was for the government to deconstruct itself - hacking off great chunks of the public wealth and feeding them to corporate America, in the form of tax cuts on the one hand and lucrative contracts on the other. Bush’s budget director, the think-tank ideologue Mitch Daniels, pronounced: “The general idea - that the business of government is not to provide services, but to make sure that they are provided - seems self-evident to me.” That assessment included disaster response. Joseph Allbaugh, the Republican party operative whom Bush put in charge of the Federal Emergency Management Agency (Fema) - the body responsible for responding to disasters, including terrorist attacks - described his new place of work as “an oversized entitlement programme”. Then came 9/11, and all of a sudden having a government whose central mission was self-immolation did not seem like a very good idea. With a frightened population wanting protection from a strong, solid government, the attacks could well have put an end to Bush’s project of hollowing out government just as it was beginning.

For a while, that even seemed to be the case.” September 11 has changed everything,” said Ed Feulner, old friend of Milton Friedman, the guru of unfettered capitalism and president of the Heritage Foundation, 10 days after the attack, making him one of the first to utter the fateful phrase. Many naturally assumed that part of that change would be a re-evaluation of the radical anti-state agenda that Feulner and his ideological allies had been pushing for three decades, at home and around the world. After all, the nature of the September 11 security failures exposed the results of more than 20 years of chipping away at the public sector and outsourcing government functions to profit-driven corporations. Much as the flooding of New Orleans exposed the rotting condition of public infrastructure, the attacks pulled back the curtain on a state that had been allowed to grow dangerously weak: radio communications for the New York City police and firefighters broke down in the middle of the rescue operation, air-traffic controllers didn’t notice the off-course planes in time, and the attackers had passed through airport security checkpoints staffed by contract workers, some of whom earned less than their counterparts at the food court.

The first major victory of the Friedmanite counter-revolution in the United States had been Ronald Reagan’s attack on the air-traffic controllers’ union and his deregulation of the airlines. Twenty years later, the entire air transit system had been privatised, deregulated and downsized, with the vast majority of airport security work performed by underpaid, poorly trained, non-union contractors. After the attacks, the inspector general of the department of transportation testified that the airlines, which were responsible for security on their flights, had skimped significantly to keep costs down.

On September 10, as long as flights were cheap and plentiful, none of that seemed to matter. But on September 12, putting $6-an-hour contract workers in charge of airport security seemed reckless. Then, in October, envelopes with white powder were sent to lawmakers and journalists, spreading panic about the possibility of a major anthrax outbreak. Once again, 90s privatisation looked very different in this new light: why did a private lab have the exclusive right to produce the vaccine against anthrax? Had the federal government signed away its responsibility to protect the public from a major public health emergency? Furthermore, if it was true, as media reports kept claiming, that anthrax, smallpox and other deadly agents could be spread through the mail, the food supply or the water systems, was it really such a good idea to be pushing ahead with Bush’s plans to privatise the postal service? And what about all those laid-off food and water inspectors - could somebody bring them back?

The backlash against the pro-corporate consensus only deepened in the face of new scandals such as that of Enron. Three months after the 9/11 attacks, Enron declared bankruptcy, leading thousands of employees to lose their retirement savings while executives acting on insider knowledge cashed in. The crisis contributed to a general plummeting of faith in private industry to perform essential services, especially when it came out that it was Enron’s manipulation of energy prices that had led to the massive blackouts in California a few months earlier. Friedman, aged 90, was so concerned that the tides were shifting back toward Keynesianism that he complained that “businessmen are being presented in the public as second-class citizens”.

While CEOs were falling from their pedestals, unionised public sector workers - the villains of Friedman’s counter-revolution - were rapidly ascending in the public’s estimation. Within two months of the attacks, trust in government was higher than it had been since 1968 - and that, remarked Bush to a crowd of federal employees, is “because of how you’ve performed your jobs”. The uncontested heroes of September 11 were the blue-collar first responders - the New York firefighters, police and rescue workers, 403 of whom lost their lives as they tried to evacuate the towers and aid the victims. Suddenly, America was in love with its men and women in all kinds of uniforms, and its politicians - slapping on NYPD and FDNY baseball caps with unseemly speed - were struggling to keep up with the new mood.

When Bush stood with the firefighters and rescue workers at Ground Zero on September 14 he was embracing some of the very unionised civil servants that the modern conservative movement had devoted itself to destroying. Of course, he had to do it (even Dick Cheney put on a hard hat in those days), but he didn’t have to do it so convincingly. Through some combination of genuine feeling on Bush’s part and the public’s projected desire for a leader worthy of the moment, these were the most moving speeches of Bush’s political career.

For weeks after the attacks, the president went on a grand tour of the public sector - state schools, firehouses and memorials, the Centres for Disease Control and Prevention - embracing and thanking civil servants for their contributions and humble patriotism. He praised not only emergency services personnel but teachers, postal employees and healthcare workers. At these events, he treated work done in the public interest with a level of respect and dignity that had not been seen in the US in four decades. Cost-cutting was suddenly off the agenda, and in every speech the president gave, he announced some ambitious new public programme.

But far from shaking their determination to weaken the public sphere, the security failures of 9/11 reaffirmed in Bush and his inner circle their deepest ideological (and self-interested) beliefs - that only private firms possessed the intelligence and innovation to meet the new security challenge. Although it was true that the White House was on the verge of spending huge amounts of taxpayer money to launch a new deal, it would be exclusively with corporate America, a straight-up transfer of hundreds of billions of public dollars a year into private hands. The deal would take the form of contracts, many offered secretively, with no competition and scarcely any oversight, to a sprawling network of industries: technology, media, communications, incarceration, engineering, education, healthcare.

What happened in the period of mass disorientation after the attacks was, in retrospect, a domestic form of economic shock therapy. The Bush team, Friedmanite to the core, quickly moved to exploit the shock that gripped the nation to push through its radical vision of a hollow government in which everything from war fighting to disaster response was a for-profit venture.

It was a bold evolution of shock therapy. Rather than the 90s approach of selling off existing public companies, the Bush team created a whole new framework for its actions - the war on terror - built to be private from the start. This feat required two stages. First, the White House used the omnipresent sense of peril in the aftermath of 9/11 to dramatically increase the policing, surveillance, detention and war-waging powers of the executive branch - a power-grab that the military historian Andrew Bacevich has termed “a rolling coup”. Then those newly enhanced and richly funded functions of security, invasion, occupation and reconstruction were immediately outsourced, handed over to the private sector to perform at a profit.

Although the stated goal was fighting terrorism, the effect was the creation of the disaster capitalism complex - a fully fledged new economy in homeland security, privatised war and disaster reconstruction tasked with nothing less than building and running a privatised security state, both at home and abroad. The economic stimulus of this sweeping initiative proved enough to pick up the slack where globalisation and the dotcom booms had left off. Just as the internet had launched the dotcom bubble, 9/11 launched the disaster capitalism bubble. “When the IT industry shut down, post-bubble, guess who had all the money? The government,” said Roger Novak of Novak Biddle Venture Partners, a venture capitalism firm that invests in homeland security companies. Now, he says, “Every fund is seeing how big the trough is and asking, ‘How do I get a piece of that action?’”

It was the pinnacle of the counter-revolution launched by Friedman. For decades, the market had been feeding off the appendages of the state; now it would devour the core.

Bizarrely, the most effective ideological tool in this process was the claim that economic ideology was no longer a primary motivator of US foreign or domestic policy. The mantra “September 11 changed everything” neatly disguised the fact that for free-market ideologues and the corporations whose interests they serve, the only thing that changed was the ease with which they could pursue their ambitious agenda. Now the Bush White House could use the patriotic alignment behind the president and the free pass handed out by the press to stop talking and start doing. As the New York Times observed in February 2007, “Without a public debate or formal policy decision, contractors have become a virtual fourth branch of government.”

And so, in November 2001, just two months after the attacks, the department of defence brought together what it described as “a small group of venture capitalist consultants” with experience in the dotcom sector. The mission was to identify “emerging technology solutions that directly assist in the US efforts in the global war on terrorism”. By early 2006, this informal exchange had become an official arm of the Pentagon: the Defence Venture Catalyst Initiative (DeVenCI), a “fully operational office” that continually feeds security information to politically connected venture capitalists, who, in turn, scour the private sector for start-ups that can produce new surveillance and related products. “We’re a search engine,” explains Bob Pohanka, director of DeVenCI. According to the Bush vision, the role of government is merely to raise the money necessary to launch the new war market, then buy the best products that emerge out of that creative cauldron, encouraging industry to even greater innovation. In other words, the politicians create the demand, and the private sector supplies all manner of solutions.

The department of homeland security, as a brand-new arm of the state created by the Bush regime, is the clearest expression of this wholly outsourced mode of government. As Jane Alexander, deputy director of the research wing of the department of homeland security, explained, “We don’t make things. If it doesn’t come from industry, we are not going to be able to get it.”

Another is Counterintelligence Field Activity (Cifa), a new intelligence agency created under Donald Rumsfeld that is independent of the CIA. This parallel spy agency outsources 70% of its budget to private contractors; like the department of homeland security, it was built as a hollow shell. As Ken Minihan, former director of the National Security Agency, explained, “Homeland security is too important to be left to the government.” Minihan, like hundreds of other Bush administration staffers, has already left his government post to work in the burgeoning homeland security industry, which, as a top spy, he helped create.

Every aspect of the way the Bush administration has defined the parameters of the war on terror has served to maximise its profitability and sustainability as a market - from the definition of the enemy to the rules of engagement to the ever-expanding scale of the battle. The document that launched the department of homeland security declares, “Today’s terrorists can strike at any place, at any time, and with virtually any weapon,” which conveniently means that the security services required must protect against every imaginable risk in every conceivable place at every possible time. And it’s not necessary to prove that a threat is real for it to merit a full-scale response - not with Cheney’s famous “1% doctrine”, which justified the invasion of Iraq on the grounds that if there is a 1% chance that something is a threat, it requires that the US respond as if the threat is a 100% certainty. This logic has been a particular boon for the makers of various hi-tech detection devices: for instance, because we can conceive of a smallpox attack, the department of homeland security has handed out half a billion dollars to private companies to develop and install detection equipment.

Through all its various name changes - the war on terror, the war on radical Islam, the war against Islamofascism, the third world war, the long war, the generational war - the basic shape of the conflict has remained unchanged. It is limited by neither time nor space nor target. From a military perspective, these sprawling and amorphous traits make the war on terror an unwinnable proposition. But from an economic perspective, they make it an unbeatable one: not a flash-in-the-pan war that could potentially be won but a new and permanent fixture in the global economic architecture.

That was the business prospectus that the Bush administration put before corporate America after September 11. The revenue stream was a seemingly bottomless supply of tax dollars to be funnelled from the Pentagon ($270bn in 2005 to private contractors, a $137bn increase since Bush took office), US intelligence agencies and the newest arrival, the department of homeland security. Between September 11 2001 and 2006, the Department of Homeland Security handed out $130bn to contractors - money that was not in the private sector before and that is more than the GDP of Chile or the Czech Republic.

In a remarkably short time, the suburbs ringing Washington, DC became dotted with grey buildings housing security “start-ups” and “incubator” companies, hastily thrown together operations where, as in late-90s Silicon Valley, the money came in faster than the furniture could be assembled. Whereas in the 90s the goal was to develop the killer application, the “next new new thing”, and sell it to Microsoft or Oracle, now it was to come up with a new “search and nail” terrorist-catching technology and sell it to the department of homeland security or the Pentagon. That is why, in addition to the start-ups and investment funds, the disaster industry also gave birth to an army of new lobby firms promising to hook up new companies with the right people on Capitol Hill - in 2001, there were two such security-oriented lobby firms, but by mid-2006 there were 543. “I’ve been in private equity since the early 90s,” Michael Steed, managing director of the homeland security firm Paladin told Wired, “and I’ve never seen a sustained deal flow like this.”

Like the dotcom bubble, the disaster bubble is inflating in an ad-hoc and chaotic fashion. One of the first booms for the homeland security industry was surveillance cameras, 30m of which have been installed in the US, shooting about 4bn hours of footage a year. That created a problem: who’s going to watch 4bn hours of footage? So a new market emerged for “analytic software” that scans the tapes and creates matches with images already on file.

This development created another problem, because facial recognition software can really make positive IDs only if people present themselves front and centre to the cameras, which they rarely do while rushing to and from work. So another market was created for digital image enhancement. Salient Stills, a company that sells software to isolate and enhance video images, started by pitching its technology to media companies, but it turned out that there was more potential revenue from the FBI and other law-enforcement agencies. And with all the snooping going on - phone logs, wire-tapping, financial records, mail, surveillance cameras, web surfing - the government is drowning in data, which has opened up yet another massive market in information management and data mining, as well as software that claims to be able to “connect the dots” in this ocean of words and numbers and pinpoint suspicious activity.

In the 90s, tech companies endlessly trumpeted the wonders of the borderless world and the power of information technology to topple authoritarian regimes and bring down walls. Today, inside the disaster capitalism complex, the tools of the information revolution have been flipped to serve the opposite purpose. In the process, mobile phones and web surfing have been turned into powerful tools of mass state surveillance by increasingly authoritarian regimes, with the cooperation of privatised phone companies and search engines, whether it’s Yahoo assisting the Chinese government to pinpoint the location of dissidents or AT&T helping the US National Security Agency to wiretap its customers without a warrant (a practice that the Bush administration claims it has discontinued). The dismantling of borders, the great symbol and promise of globalisation, has been replaced with the exploding industry of border surveillance, from optical scanning and biometric IDs to the planned hi-tech fence on the border between Mexico and the US, worth up to $2.5bn for Boeing and a consortium of other companies.

As hi-tech firms have jumped from one bubble to another, the result has been a bizarre merger of security and shopping cultures. Many technologies in use today as part of the war on terror - biometric identification, video surveillance, web tracking, data mining - had been developed by the private sector before September 11 as a way to build detailed customer profiles, opening up new vistas for micromarketing. When widespread discomfort about big-brother technologies stalled many of these initiatives, it caused dismay to both marketers and retailers. September 11 loosened this log jam in the market: suddenly the fear of terror was greater than the fear of living in a surveillance society. So now, the same information collected from cash cards or “loyalty” cards can be sold not only to a travel agency or the Gap as marketing data but also to the FBI as security data, flagging a “suspicious” interest in pay-as-you-go mobile phones and Middle Eastern travel.

As an exuberant article in the business magazine Red Herring explained, one such program “tracks terrorists by figuring out if a name spelled a hundred different ways matches a name in a homeland security database. Take the name Mohammad. The software contains hundreds of possible spellings for the name, and it can search terabytes of data in a second.” Impressive, unless they nail the wrong Mohammad, which often seems to happen, from Iraq to Afghanistan to the suburbs of Toronto.

This potential for error is where the incompetence and greed that have been the hallmark of the Bush years, from Iraq to New Orleans, becomes harrowing. One false identification coming out of any of these electronic fishing expeditions is enough for an apolitical family man, who sort of looks like someone whose name sort of sounds like his (at least to someone with no knowledge of Arabic or Muslim culture), to be flagged as a potential terrorist. And the process of putting names and organisations on watch lists is also now handled by private companies, as are the programs to crosscheck the names of travellers with the names in the data bank. As of June 2007, there were half a million names on a list of suspected terrorists kept by the National Counterterrorism Centre. Another program, the Automated Targeting System (ATS), made public in November 2006, has already assigned a “risk assessment” rating to tens of millions of travellers passing through the US. The rating, never disclosed to passengers, is based on suspicious patterns revealed through commercial data mining - for instance, information provided by airlines about “the passenger’s history of one-way ticket purchase, seat preferences, frequent-flyer records, number of bags, how they pay for tickets and even what meals they order”. Incidents of supposedly suspicious behaviour are tallied up to generate each passenger’s risk rating.

Anyone can be blocked from flying, denied an entry visa to the US or even arrested and named as an “enemy combatant” based on evidence from these dubious technologies - a blurry image identified through facial recognition software, a misspelled name, a misunderstood snippet of a conversation. If “enemy combatants” are not US citizens, they will probably never even know what it was that convicted them, because the Bush administration has stripped them of habeas corpus, the right to see the evidence in court, as well as the right to a fair trial and a vigorous defence.

If the suspect is taken, as a result, to Guantánamo, he may well end up in the new 200-person maximum-security prison constructed by Halliburton. If he is a victim of the CIA’s “extraordinary rendition” programme, kidnapped off the streets of Milan or while changing planes at a US airport, then whisked to a so-called black site somewhere in the CIA’s archipelago of secret prisons, the hooded prisoner will likely fly in a Boeing 737, designed as a deluxe executive jet, retrofitted for this purpose. According to the New Yorker, Boeing has been acting as the “CIA’s travel agent” - blocking out flightplans for as many as 1,245 rendition voyages, arranging ground crews and even booking hotels. A Spanish police report explains that the work was done by Jeppesen International Trip Planning, a Boeing subsidiary in San Jose. In May 2007, the American Civil Liberties Union launched a lawsuit against the Boeing subsidiary; the company has refused to confirm or deny the allegations.

Once the prisoners arrive at the destination, they face interrogators, some of whom will not be employed by the CIA or the military but by private contractors. According to Bill Golden, who runs the job website IntelligenceCareers.com, “Over half of the qualified counter-intelligence experts in the field work for contractors.” If these freelance interrogators are to keep landing lucrative contracts, they must extract from prisoners the kind of “actionable intelligence” their employers in Washington are looking for. It’s a dynamic ripe for abuse: just as prisoners under torture will usually say anything to make the pain stop, contractors have a powerful economic incentive to use whatever techniques are necessary to produce the sought-after information, regardless of its reliability.

Then there is the low-tech version of this application of market “solutions” to the war on terror - the willingness to pay top dollar to pretty much anyone for information about alleged terrorists. During the invasion of Afghanistan, US intelligence agents let it be known that they would pay anywhere from $3,000 to $25,000 for al-Qaida or Taliban fighters handed over to them. “Get wealth and power beyond your dreams,” stated a typical flyer handed out by the US in Afghanistan, introduced as evidence in a 2002 US federal court filing on behalf of several Guantánamo prisoners. “You can receive millions of dollars helping the anti-Taliban forces…This is enough money to take care of your family, your village, your tribe for the rest of your life.”

Soon enough, the cells of Bagram and Guantánamo were overflowing with goat herders, cab drivers, cooks and shopkeepers - all lethally dangerous, according to the men who turned them over and collected the rewards.

According to the Pentagon’s own figures, 86% of the prisoners at Guantánamo were handed over by Afghan and Pakistani fighters or agents after the bounties were announced. As of December 2006, the Pentagon had released 360 prisoners from Guantánamo (out of 759 held between 2001 and the end of 2006). The Associated Press was able to track down 245 of them; 205 had been freed or cleared of all charges when they returned to their home countries. It is a track record that is a grave indictment of the quality of intelligence produced by the administration’s market-based approach to terrorist identification.

In just a few years, the homeland security industry, which barely existed before 9/11, has exploded to a size that is now significantly larger than either Hollywood or the music business. Yet what is most striking is how little the security boom is analysed and discussed as an economy, as an unprecedented convergence of unchecked police powers and unchecked capitalism, a merger of the shopping mall and the secret prison. When information about who is or is not a security threat is a product to be sold as readily as information about who buys Harry Potter books on Amazon or who has taken a Caribbean cruise and might enjoy one in Alaska, it changes the values of a culture. Not only does it create an incentive to spy, torture and generate false information, but it creates a powerful impetus to perpetuate the fear and sense of peril that created the industry in the first place.

When new economies emerged in the past, from the Fordist revolution to the IT boom, they sparked a flood of analysis and debate about how such seismic shifts in the production of wealth were also altering the way we as a culture worked, the way we travelled, even the way our brains process information. The new disaster economy has been subject to none of this kind of far-reaching discussion. There have been and are debates, of course - about the constitutionality of the Patriot Act, about indefinite detention, about torture and extraordinary rendition - but discussion of what it means to have these functions performed as commercial transactions has been almost completely avoided. What passes for debate is restricted to individual cases of war profiteering and corruption scandals, as well as the usual hand-wringing about the failure of government to adequately oversee private contractors - rarely about the much broader and deeper phenomenon of what it means to be engaged in a fully privatised war built to have no end.

Part of the problem is that the disaster economy sneaked up on us. In the 80s and 90s, new economies announced themselves with great pride and fanfare. The tech bubble in particular set a precedent for a new ownership class inspiring deafening levels of hype - endless media lifestyle profiles of dashing young CEOs beside their private jets, their remote-controlled yachts, their idyllic Seattle mountain homes. That kind of wealth is being generated by the disaster complex today, though we rarely hear about it. While the CEOs of the top 34 defence contractors saw their incomes go up an average of 108% between 2001 and 2005, chief executives at other large American companies averaged only 6% over the same period.

Peter Swire, who served as the US government’s privacy counsellor during the Clinton administration, describes the convergence of forces behind the war on terror bubble like this: “You have government on a holy mission to ramp up information gathering and you have an information technology industry desperate for new markets.” In other words, you have corporatism: big business and big government combining their formidable powers to regulate and control the citizenry.

Naomi Klein’s new book, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, is now available. Visit her website at www.naomiklein.org







Temen-temen jurnalis yg tergabung di milis tenda-biru "mensyukuri" HUT satu tahunnya lewat pidato John Pilger. Menarik, krn mengingatkan kembali tugas jurnalistik sangat beda dengan tukang buat berita. Selamat mensyukuri...

jotz

The invisible government

16 Jun 2007
In a speech in Chicago, John Pilger describes how propaganda has become such a potent force in our lives and, in the words of one of its founders, represents 'an invisible government'.

The title of this talk is Freedom Next Time, which is the title of my book, and the book is meant as an antidote to the propaganda that is so often disguised as journalism. So I thought I would talk today about journalism, about war by journalism, propaganda, and silence, and how that silence might be broken. Edward Bernays, the so-called father of public relations, wrote about an invisible government which is the true ruling power of our country. He was referring to journalism, the media. That was almost 80 years ago, not long after corporate journalism was invented. It is a history few journalist talk about or know about, and it began with the arrival of corporate advertising. As the new corporations began taking over the press, something called “professional journalism” was invented. To attract big advertisers, the new corporate press had to appear respectable, pillars of the establishment—objective, impartial, balanced. The first schools of journalism were set up, and a mythology of liberal neutrality was spun around the professional journalist. The right to freedom of expression was associated with the new media and with the great corporations, and the whole thing was, as Robert McChesney put it so well, “entirely bogus”.

For what the public did not know was that in order to be professional, journalists had to ensure that news and opinion were dominated by official sources, and that has not changed. Go through the New York Times on any day, and check the sources of the main political stories—domestic and foreign—you’ll find they’re dominated by government and other established interests. That is the essence of professional journalism. I am not suggesting that independent journalism was or is excluded, but it is more likely to be an honorable exception. Think of the role Judith Miller played in the New York Times in the run-up to the invasion of Iraq. Yes, her work became a scandal, but only after it played a powerful role in promoting an invasion based on lies. Yet, Miller’s parroting of official sources and vested interests was not all that different from the work of many famous Times reporters, such as the celebrated W.H. Lawrence, who helped cover up the true effects of the atomic bomb dropped on Hiroshima in August, 1945. “No Radioactivity in Hiroshima Ruin,” was the headline on his report, and it was false.

Consider how the power of this invisible government has grown. In 1983 the principle global media was owned by 50 corporations, most of them American. In 2002 this had fallen to just 9 corporations. Today it is probably about 5. Rupert Murdoch has predicted that there will be just three global media giants, and his company will be one of them. This concentration of power is not exclusive of course to the United States. The BBC has announced it is expanding its broadcasts to the United States, because it believes Americans want principled, objective, neutral journalism for which the BBC is famous. They have launched BBC America. You may have seen the advertising.

The BBC began in 1922, just before the corporate press began in America. Its founder was Lord John Reith, who believed that impartiality and objectivity were the essence of professionalism. In the same year the British establishment was under siege. The unions had called a general strike and the Tories were terrified that a revolution was on the way. The new BBC came to their rescue. In high secrecy, Lord Reith wrote anti-union speeches for the Tory Prime Minister Stanley Baldwin and broadcast them to the nation, while refusing to allow the labor leaders to put their side until the strike was over.

So, a pattern was set. Impartiality was a principle certainly: a principle to be suspended whenever the establishment was under threat. And that principle has been upheld ever since.

Take the invasion of Iraq. There are two studies of the BBC’s reporting. One shows that the BBC gave just 2 percent of its coverage of Iraq to antiwar dissent—2 percent. That is less than the antiwar coverage of ABC, NBC, and CBS. A second study by the University of Wales shows that in the buildup to the invasion, 90 percent of the BBC’s references to weapons of mass destruction suggested that Saddam Hussein actually possessed them, and that by clear implication Bush and Blair were right. We now know that the BBC and other British media were used by the British secret intelligence service MI-6. In what they called Operation Mass Appeal, MI-6 agents planted stories about Saddam’s weapons of mass destruction, such as weapons hidden in his palaces and in secret underground bunkers. All of these stories were fake. But that’s not the point. The point is that the work of MI-6 was unnecessary, because professional journalism on its own would have produced the same result.

Listen to the BBC’s man in Washington, Matt Frei, shortly after the invasion. “There is not doubt,” he told viewers in the UK and all over the world, “That the desire to bring good, to bring American values to the rest of the world, and especially now in the Middle East, is especially tied up with American military power.” In 2005 the same reporter lauded the architect of the invasion, Paul Wolfowitz, as someone who “believes passionately in the power of democracy and grassroots development.” That was before the little incident at the World Bank.

None of this is unusual. BBC news routinely describes the invasion as a miscalculation. Not Illegal, not unprovoked, not based on lies, but a miscalculation.

The words “mistake” and “blunder” are common BBC news currency, along with “failure”—which at least suggests that if the deliberate, calculated, unprovoked, illegal assault on defenseless Iraq had succeeded, that would have been just fine. Whenever I hear these words I remember Edward Herman’s marvelous essay about normalizing the unthinkable. For that’s what media clichéd language does and is designed to do—it normalizes the unthinkable; of the degradation of war, of severed limbs, of maimed children, all of which I’ve seen. One of my favorite stories about the Cold War concerns a group of Russian journalists who were touring the United States. On the final day of their visit, they were asked by the host for their impressions. “I have to tell you,” said the spokesman, “that we were astonished to find after reading all the newspapers and watching TV day after day that all the opinions on all the vital issues are the same. To get that result in our country we send journalists to the gulag. We even tear out their fingernails. Here you don’t have to do any of that. What is the secret?”

What is the secret? It is a question seldom asked in newsrooms, in media colleges, in journalism journals, and yet the answer to that question is critical to the lives of millions of people. On August 24 last year the New York Times declared this in an editorial: “If we had known then what we know now the invasion if Iraq would have been stopped by a popular outcry.” This amazing admission was saying, in effect, that journalists had betrayed the public by not doing their job and by accepting and amplifying and echoing the lies of Bush and his gang, instead of challenging them and exposing them. What the Times didn’t say was that had that paper and the rest of the media exposed the lies, up to a million people might be alive today. That’s the belief now of a number of senior establishment journalists. Few of them—they’ve spoken to me about it—few of them will say it in public.

Ironically, I began to understand how censorship worked in so-called free societies when I reported from totalitarian societies. During the 1970s I filmed secretly in Czechoslovakia, then a Stalinist dictatorship. I interviewed members of the dissident group Charter 77, including the novelist Zdener Urbanek, and this is what he told me. “In dictatorships we are more fortunate that you in the West in one respect. We believe nothing of what we read in the newspapers and nothing of what we watch on television, because we know its propaganda and lies. Unlike you in the West, we’ve learned to look behind the propaganda and to read between the lines, and unlike you, we know that the real truth is always subversive.”

Vandana Shiva has called this subjugated knowledge. The great Irish muckraker Claud Cockburn got it right when he wrote, “Never believe anything until it’s officially denied.”

One of the oldest clichés of war is that truth is the first casualty. No it’s not. Journalism is the first casualty. When the Vietnam War was over, the magazine Encounter published an article by Robert Elegant, a distinguished correspondent who had covered the war. “For the first time in modern history,” he wrote, the outcome of a war was determined not on the battlefield, but on the printed page, and above all on the television screen.” He held journalists responsible for losing the war by opposing it in their reporting. Robert Elegant’s view became the received wisdom in Washington and it still is. In Iraq the Pentagon invented the embedded journalist because it believed that critical reporting had lost Vietnam.

The very opposite was true. On my first day as a young reporter in Saigon, I called at the bureaus of the main newspapers and TV companies. I noticed that some of them had a pinboard on the wall on which were gruesome photographs, mostly of bodies of Vietnamese and of American soldiers holding up severed ears and testicles. In one office was a photograph of a man being tortured; above the torturers head was a stick-on comic balloon with the words, “that’ll teach you to talk to the press.” None of these pictures were ever published or even put on the wire. I asked why. I was told that the public would never accept them. Anyway, to publish them would not be objective or impartial. At first, I accepted the apparent logic of this. I too had grown up on stories of the good war against Germany and Japan, that ethical bath that cleansed the Anglo-American world of all evil. But the longer I stayed in Vietnam, the more I realized that our atrocities were not isolated, nor were they aberrations, but the war itself was an atrocity. That was the big story, and it was seldom news. Yes, the tactics and effectiveness of the military were questioned by some very fine reporters. But the word “invasion” was never used. The anodyne word used was “involved.” America was involved in Vietnam. The fiction of a well-intentioned, blundering giant, stuck in an Asian quagmire, was repeated incessantly. It was left to whistleblowers back home to tell the subversive truth, those like Daniel Ellsberg and Seymour Hersh, with his scoop of the My-Lai massacre. There were 649 reporters in Vietnam on March 16, 1968—the day that the My-Lai massacre happened—and not one of them reported it.

In both Vietnam and Iraq, deliberate policies and strategies have bordered on genocide. In Vietnam, the forced dispossession of millions of people and the creation of free fire zones; In Iraq, an American-enforced embargo that ran through the 1990s like a medieval siege, and killed, according to the United Nations Children’s fund, half a million children under the age of five. In both Vietnam and Iraq, banned weapons were used against civilians as deliberate experiments. Agent Orange changed the genetic and environmental order in Vietnam. The military called this Operation Hades. When Congress found out, it was renamed the friendlier Operation Ranch Hand, and nothing change. That’s pretty much how Congress has reacted to the war in Iraq. The Democrats have damned it, rebranded it, and extended it. The Hollywood movies that followed the Vietnam War were an extension of the journalism, of normalizing the unthinkable. Yes, some of the movies were critical of the military’s tactics, but all of them were careful to concentrate on the angst of the invaders. The first of these movies is now considered a classic. It’s The Deerhunter, whose message was that America had suffered, America was stricken, American boys had done their best against oriental barbarians. The message was all the more pernicious, because the Deerhunter was brilliantly made and acted. I have to admit it’s the only movie that has made me shout out loud in a Cinema in protest. Oliver Stone’s acclaimed movie Platoon was said to be antiwar, and it did show glimpses of the Vietnamese as human beings, but it also promoted above all the American invader as victim.

I wasn’t going to mention The Green Berets when I set down to write this, until I read the other day that John Wayne was the most influential movie who ever lived. I a saw the Green Berets starring John Wayne on a Saturday night in 1968 in Montgomery Alabama. (I was down there to interview the then-infamous governor George Wallace). I had just come back from Vietnam, and I couldn’t believe how absurd this movie was. So I laughed out loud, and I laughed and laughed. And it wasn’t long before the atmosphere around me grew very cold. My companion, who had been a Freedom Rider in the South, said, “Let’s get the hell out of here and run like hell.”

We were chased all the way back to our hotel, but I doubt if any of our pursuers were aware that John Wayne, their hero, had lied so he wouldn’t have to fight in World War II. And yet the phony role model of Wayne sent thousands of Americans to their deaths in Vietnam, with the notable exceptions of George W. Bush and Dick Cheney.

Last year, in his acceptance of the Nobel Prize for Literature, the playwright Harold Pinter made an epoch speech. He asked why, and I quote him, “The systematic brutality, the widespread atrocities, the ruthless suppression of independent thought in Stalinist Russia were well know in the West, while American state crimes were merely superficially recorded, left alone, documented.” And yet across the world the extinction and suffering of countless human beings could be attributed to rampant American power. “But,” said Pinter, “You wouldn’t know it. It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn’t happening. It didn’t matter. It was of no interest.” Pinter’s words were more than the surreal. The BBC ignored the speech of Britain’s most famous dramatist.

I’ve made a number of documentaries about Cambodia. The first was Year Zero: the Silent Death of Cambodia. It describes the American bombing that provided the catalyst for the rise of Pol Pot. What Nixon and Kissinger had started, Pol Pot completed—CIA files alone leave no doubt of that. I offered Year Zero to PBS and took it to Washington. The PBS executives who saw it were shocked. They whispered among themselves. They asked me to wait outside. One of them finally emerged and said, “John, we admire your film. But we are disturbed that it says the United States prepared the way for Pol Pot.”

I said, “Do you dispute the evidence?” I had quoted a number of CIA documents. “Oh, no,” he replied. “But we’ve decided to call in a journalistic adjudicator.”

Now the term “journalist adjudicator” might have been invented by George Orwell. In fact they managed to find one of only three journalists who had been invited to Cambodia by Pol Pot. And of course he turned his thumbs down on the film, and I never heard from PBS again. Year Zero was broadcast in some 60 countries and became one of the most watched documentaries in the world. It was never shown in the United States. Of the five films I have made on Cambodia, one of them was shown by WNET, the PBS station in New York. I believe it was shown at about one in the morning. On the basis of this single showing, when most people are asleep, it was awarded an Emmy. What marvelous irony. It was worthy of a prize but not an audience.

Harold Pinter’s subversive truth, I believe, was that he made the connection between imperialism and fascism, and described a battle for history that’s almost never reported. This is the great silence of the media age. And this is the secret heart of propaganda today. A propaganda so vast in scope that I’m always astonished that so many Americans know and understand as much as they do. We are talking about a system, of course, not personalities. And yet, a great many people today think that the problem is George W. Bush and his gang. And yes, the Bush gang are extreme. But my experience is that they are no more than an extreme version of what has gone on before. In my lifetime, more wars have been started by liberal Democrats than by Republicans. Ignoring this truth is a guarantee that the propaganda system and the war-making system will continue. We’ve had a branch of the Democratic party running Britain for the last 10 years. Blair, apparently a liberal, has taken Britain to war more times than any prime minister in the modern era. Yes, his current pal is George Bush, but his first love was Bill Clinton, the most violent president of the late 20th century. Blair’s successor, Gordon Brown is also a devotee of Clinton and Bush. The other day, Brown said, “The days of Britain having to apologize for the British Empire are over. We should celebrate.”

Like Blair, like Clinton, like Bush, Brown believes in the liberal truth that the battle for history has been won; that the millions who died in British-imposed famines in British imperial India will be forgotten—like the millions who have died in the American Empire will be forgotten. And like Blair, his successor is confident that professional journalism is on his side. For most journalists, whether they realize it or not, are groomed to be tribunes of an ideology that regards itself as non-ideological, that presents itself as the natural center, the very fulcrum of modern life. This may very well be the most powerful and dangerous ideology we have ever known because it is open-ended. This is liberalism. I’m not denying the virtues of liberalism—far from it. We are all beneficiaries of them. But if we deny its dangers, its open-ended project, and the all-consuming power of its propaganda, then we deny our right to true democracy, because liberalism and true democracy are not the same. Liberalism began as a preserve of the elite in the 19th century, and true democracy is never handed down by elites. It is always fought for and struggled for.

A senior member of the antiwar coalition, United For Peace and Justice, said recently, and I quote her, “The Democrats are using the politics of reality.” Her liberal historical reference point was Vietnam. She said that President Johnson began withdrawing troops from Vietnam after a Democratic Congress began to vote against the war. That’s not what happened. The troops were withdrawn from Vietnam after four long years. And during that time the United States killed more people in Vietnam, Cambodia and Laos with bombs than were killed in all the preceding years. And that’s what’s happening in Iraq. The bombing has doubled since last year, and this is not being reported. And who began this bombing? Bill Clinton began it. During the 1990s Clinton rained bombs on Iraq in what were euphemistically called the “no fly zones.” At the same time he imposed a medieval siege called economic sanctions, killing as I’ve mentioned, perhaps a million people, including a documented 500,000 children. Almost none of this carnage was reported in the so-called mainstream media. Last year a study published by the Johns Hopkins School of Public Health found that since the invasion of Iraq 655, 000 Iraqis had died as a direct result of the invasion. Official documents show that the Blair government knew this figure to be credible. In February, Les Roberts, the author of the report, said the figure was equal to the figure for deaths in the Fordham University study of the Rwandan genocide. The media response to Robert’s shocking revelation was silence. What may well be the greatest episode of organized killing for a generation, in Harold Pinter’s words, “Did not happen. It didn’t matter.”

Many people who regard themselves on the left supported Bush’s attack on Afghanistan. That the CIA had supported Osama Bin Laden was ignored, that the Clinton administration had secretly backed the Taliban, even giving them high-level briefings at the CIA, is virtually unknown in the United States. The Taliban were secret partners with the oil giant Unocal in building an oil pipeline across Afghanistan. And when a Clinton official was reminded that the Taliban persecuted women, he said, “We can live with that.” There is compelling evidence that Bush decided to attack the Taliban not as a result of 9-11, but two months earlier, in July of 2001. This is virtually unknown in the United States—publicly. Like the scale of civilian casualties in Afghanistan. To my knowledge only one mainstream reporter, Jonathan Steele of the Guardian in London, has investigated civilian casualties in Afghanistan, and his estimate is 20,000 dead civilians, and that was three years ago.

The enduring tragedy of Palestine is due in great part to the silence and compliance of the so-called liberal left. Hamas is described repeatedly as sworn to the destruction of Israel. The New York Times, the Associated Press, the Boston Globe—take your pick. They all use this line as a standard disclaimer, and it is false. That Hamas has called for a ten-year ceasefire is almost never reported. Even more important, that Hamas has undergone an historic ideological shift in the last few years, which amounts to a recognition of what it calls the reality of Israel, is virtually unknown; and that Israel is sworn to the destruction of Palestine is unspeakable.

There is a pioneering study by Glasgow University on the reporting of Palestine. They interviewed young people who watch TV news in Britain. More than 90 percent thought the illegal settlers were Palestinian. The more they watched, the less they knew—Danny Schecter’s famous phrase.

The current most dangerous silence is over nuclear weapons and the return of the Cold War. The Russians understand clearly that the so-called American defense shield in Eastern Europe is designed to subjugate and humiliate them. Yet the front pages here talk about Putin starting a new Cold War, and there is silence about the development of an entirely new American nuclear system called Reliable Weapons Replacement (RRW), which is designed to blur the distinction between conventional war and nuclear war—a long-held ambition.

In the meantime, Iran is being softened up, with the liberal media playing almost the same role it played before the Iraq invasion. And as for the Democrats, look at how Barak Obama has become the voice of the Council on Foreign Relations, one of the propaganda organs of the old liberal Washington establishment. Obama writes that while he wants the troops home, “We must not rule out military force against long-standing adversaries such as Iran and Syria.” Listen to this from the liberal Obama: “At moment of great peril in the past century our leaders ensured that America, by deed and by example, led and lifted the world, that we stood and fought for the freedom sought by billions of people beyond their borders.”

That is the nub of the propaganda, the brainwashing if you like, that seeps into the lives of every American, and many of us who are not Americans. From right to left, secular to God-fearing, what so few people know is that in the last half century, United States adminstrations have overthrown 50 governments—many of them democracies. In the process, thirty countries have been attacked and bombed, with the loss of countless lives. Bush bashing is all very well—and is justified—but the moment we begin to accept the siren call of the Democrat’s drivel about standing up and fighting for freedom sought by billions, the battle for history is lost, and we ourselves are silenced.

So what should we do? That question often asked in meetings I have addressed, even meetings as informed as those in this conference, is itself interesting. It’s my experience that people in the so-called third world rarely ask the question, because they know what to do. And some have paid with their freedom and their lives, but they knew what to do. It’s a question that many on the democratic left—small “d”—have yet to answer.

Real information, subversive information, remains the most potent power of all—and I believe that we must not fall into the trap of believing that the media speaks for the public. That wasn’t true in Stalinist Czechoslovakia and it isn’t true of the United States.

In all the years I’ve been a journalist, I’ve never know public consciousness to have risen as fast as it’s rising today. Yes, its direction and shape is unclear, partly because people are now deeply suspicious of political alternatives, and because the Democratic Party has succeeded in seducing and dividing the electoral left. And yet this growing critical public awareness is all the more remarkable when you consider the sheer scale of indoctrination, the mythology of a superior way of life, and the current manufactured state of fear.

Why did the New York Times come clean in that editorial last year? Not because it opposes Bush’s wars—look at the coverage of Iran. That editorial was a rare acknowledgement that the public was beginning to see the concealed role of the media, and that people were beginning to read between the lines.

If Iran is attacked, the reaction and the upheaval cannot be predicted. The national security and homeland security presidential directive gives Bush power over all facets of government in an emergency. It is not unlikely the constitution will be suspended—the laws to round of hundreds of thousands of so-called terrorists and enemy combatants are already on the books. I believe that these dangers are understood by the public, who have come along way since 9-11, and a long way since the propaganda that linked Saddam Hussein to al-Qaeda. That’s why they voted for the Democrats last November, only to be betrayed. But they need truth, and journalists ought to be agents of truth, not the courtiers of power.

I believe a fifth estate is possible, the product of a people’s movement, that monitors, deconstructs, and counters the corporate media. In every university, in every media college, in every news room, teachers of journalism, journalists themselves need to ask themselves about the part they now play in the bloodshed in the name of a bogus objectivity. Such a movement within the media could herald a perestroika of a kind that we have never known. This is all possible. Silences can be broken. In Britain the National Union of Journalists has undergone a radical change, and has called for a boycott of Israel. The web site Medialens.org has single-handedly called the BBC to account. In the United States wonderfully free rebellious spirits populate the web—I can’t mention them all here—from Tom Feeley’s International Clearing House, to Mike Albert’s ZNet, to Counterpunch online, and the splendid work of FAIR. The best reporting of Iraq appears on the web—Dahr Jamail’s courageous journalism; and citizen reporters like Joe Wilding, who reported the siege of Fallujah from inside the city.

In Venezuela, Greg Wilpert’s investigations turned back much of the virulent propaganda now aimed at Hugo Chávez. Make no mistake, it’s the threat of freedom of speech for the majority in Venezuela that lies behind the campaign in the west on behalf of the corrupt RCTV. The challenge for the rest of us is to lift this subjugated knowledge from out of the underground and take it to ordinary people.

We need to make haste. Liberal Democracy is moving toward a form of corporate dictatorship. This is an historic shift, and the media must not be allowed to be its façade, but itself made into a popular, burning issue, and subjected to direct action. That great whistleblower Tom Paine warned that if the majority of the people were denied the truth and the ideas of truth, it was time to storm what he called the Bastille of words. That time is now.

Speech delivered at the Chicago Socialism 2007 Conference on Saturday June 16 2007

[Tulisan John Pilger ini untuk mensukuri
Satu Tahun Milis Tenda-Biru - Hadiwin]







Blog EntryJul 2, '08 6:12 AM
for everyone

Satu lagi temennya temen mengungkap betapa recehannya elit negeri ini. Ya eksekutifnya, ya legislatifnya, sama aja deh... Revrisond Baswir nulis di http://infoindonesia.wordpress.com/2008/07/02/amerikanisasi-bbm/. 

Hayo, siapa lagi yg mau jadi manusia recehan?

jotz


Juli 2, 2008
Amerikanisasi BBM
Diarsipkan di bawah: BBM, Penjajahan Ekonomi — nizaminz @ 1:45 am

Revrisond Baswir

Indonesia tampaknya benar-benar sedang menjadi sasaran empuk campur tangan Amerika. Ibarat adonan roti, melalui beberapa lembaga keuangan dan pendanaan internasional yang secara langsung dan tidak langsung berada di bawah kekuasaannya, Indonesia kini seperti sedang diremas-remas oleh Amerika untuk dibentuk menjadi donat atau roti keju.


Simak misalnya keributan di seputar kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan. Jika ditelusuri ke belakang, boleh dikatakan hampir pada semua aspek perumusan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini, sarat dengan campur tangan Amerika.


Memang benar, kenaikan harga BBM bukan hal baru bagi Indonesia. Tetapi bila disimak motivasinya, kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan, motivasinya jelas sangat berbeda dari motivasi kenaikan harga BBM yang terjadi pada masa sebelumnya.


Sebab itu, para pejabat pemerintah boleh saja mengemukakan 1001 alasan mengenai penyebab ‘terpaksa’ dinaikkannya harga BBM. Tetapi sesuai dengan UU Migas No. 22/2001, kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan mustahil dapat dipisahkan dari tengah berlangsungnya apa yang disebut sebagai liberalisasi industri migas di negeri ini.


Artinya, berbeda dengan kenaikan harga BBM sebelum 2001, kenaikkan harga BBM yang terjadi belakang secara tegas digerakkan oleh motivasi untuk menghapuskan subsidi BBM dan melepaskan harga BBM sesuai dengan harga pasar internasional.


Pertanyaannya, mengapa industri migas harus diliberalisasikan, dan mengapa pula harga BBM harus disesuaikan dengan harga pasar internasional?


Jawabannya sangat sederhana. Sebagaimana dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, tujuannya antara lain adalah untuk merangsang masuknya investasi asing ke sektor hilir industri migas di sini.

Sebagaimana dikatakannya, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas….. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk,” (Kompas, 14 Mei 2003).

Karena diniatkan untuk mengundang masuknya investor asing, tidak aneh bila hampir semua aspek perumusan kebijakan pemerintah dalam melakukan liberalisasi industri migas dan menaikkan harga BBM, sarat dengan campur tangan asing, khususnya Amerika.

Simak, misalnya, pernyataan USAID (United States Agency for International Development), mengenai kegiatannya dalam reformasi sektor energi di Indonesia, “USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform.…” Khusus mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, “The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000,” (http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html).

Berdasarkan kedua kutipan tersebut, dapat disaksikan betapa telah sangat jauhnya pihak asing, khsusunya Amerika, terlibat dalam penyusunan kebijakan industri migas di Indonesia. Selain itu, dapat disaksikan pula betapa telah sangat berkembangnya tradisi untuk menyerahkan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) kepada pihak asing di negeri ini.

Sebagaimana diketahui, keterlibatan asing dalam penyusunan RUU tidak hanya dialami oleh UU Migas. Tetapi dialami pula oleh UU Kelistrikan, UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa produk perundang-undangan lainnya. RUU Kelistrikan disusunkan oleh Bank Dunia, sedangkan RUU BUMN disusunkan oleh Price Waterhouse Coopers.

Selanjutnya, khusus mengenai kenaikan harga BBM, simaklah pernyataan USAID mengenai keterlibatan Bank Dunia berikut, “Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy, and provided assistance to the State electric company on financial and corporate restructuring.”

Dengan latar belakang seperti itu, mudah dimengerti bila dalam iklan layanan masyarakat yang diterbitkan pemerintah dalam rangka sosialisasi penghapusan subsidi BBM, ditemukan sebuah grafik yang berjudul “Kelompok terkaya menikmati subsidi BBM terbesar,” yang datanya ternyata berasal dari hasil studi Bank Dunia.

Bagaimana halnya dengan kajian dampak ekonomi kenaikan harga BBM? Sebagaimana terungkap dalam sebuah laporan yang berjudul “Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM,” yang diterbitkan oleh Pusat Studi Energi, Departemen ESDM pada Desember 2001, kajian tersebut ternyata dibiayai oleh AUSAID (Australia Agency for International Development), melalui International Trade Strategies (ITS) Pte. Ltd., Australia.

Sesuai dengan informasi yang tersaji dalam kajian tersebut, kecuali harga premium yang pada 2001 dipandang sudah sesuai dengan harga pasar, pemerintah ternyata telah mengembangkan tiga skenario mengenai pelepasan harga BBM ke pasar.

Skenario pertama, semua harga BBM dilepaskan ke pasar pada 2004. Skenario kedua, harga diesel dan minyak bakar dilepas ke pasar pada 2004, sedangkan harga minyak tanah dan solar pada 2007. Skenario ketiga, harga diesel dan minyak bakar dilepaskan ke pasar pada 2004, solar pada 2007, dan minyak tanah pada 2010.

Jika ditanyakan mengenai siapa yang tengah harap-harap cemas menanti tuntasnya pelepasan harga BBM ke pasar itu, selain beberapa perusahaan migas domestik, sekali lagi di sini kita akan bertemu dengan beberapa perusahaan migas asing, termasuk dari Amerika.

Sebagaimana dikemukakan Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM, Iin Arifin Takhyan, saat ini terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Di antaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Pertanyaannya, apakah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada sekarang ini akan membiarkan saja berlangsungnya proses Amerikanisasi BBM tersebut? Jawabannya, wallahu a’lam.
http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html
Indonesia
ACTIVITY DATA SHEET

PROGRAM: Indonesia
TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013
STATUS: Continuing
PLANNED FY 2001 OBLIGATIONS AND FUNDING SOURCE: $4,000,000 DA
PROPOSED FY 2002 OBLIGATIONS AND FUNDING SOURCE: $4,000,000 DA
INITIAL OBLIGATION: FY 2000 ESTIMATED COMPLETION DATE: FY 2004

Summary: The energy sector is critical to the Indonesian economy, generating nearly 30% of total Government of Indonesia revenues and serving as a major source of foreign exchange. However, massive national energy subsidies ($4.5 billion annually, or half of all energy revenues) bleed the national budget and reduce funding for critical education, health and other social programs. Poorly conceived energy policies have resulted in inefficient production and distribution by state-owned monopolies and wasteful energy consumption. Reform efforts have accelerated since 1999, however, and the Government of Indonesia energy sector reform agenda has focused on improving efficiency and attracting private sector investment. The few vested interests benefiting from the current structure and the lack of transparency remain as obstacles to reform.

This strategic objective will strengthen energy sector governance to help create a more efficient and transparent energy sector. By minimizing the role of government as a regulator, reducing subsidies, and promoting private sector involvement, a reformed energy sector can contribute billions of dollars in tax revenue. A more efficient energy sector will also have positive environmental impact, rationalize pricing, increase access to energy services, and help sustain Indonesia’s natural resource base. USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform, which helps leverage larger multilateral loans.

Key Results: At the strategic objective level, impact is demonstrated by increases in energy sector contributions to Government of Indonesia revenues and increases in emission units avoided (greenhouse gases, lead and other local pollutants). Achievement of this objective also relies on three key intermediate results: 1) energy sector reform implemented; 2) broader and more knowledgeable participation in energy sector reform; 3) environmentally friendly investments in the energy sector increased.

Performance and Prospects: USAID intends to obligate a total of $4 million in DA in FY 2001 to strengthen energy sector governance and help create a more efficient and transparent energy sector. USAID advisors play a catalytic role in helping the Government of Indonesia develop and implement key policy, legal and regulatory reforms. In 2000, the Government of Indonesia reduced energy subsidies by increasing electricity prices by 20% and fuel prices by 12%. Wary of public reaction to the price hikes because similar increases in 1998 led to street demonstrations, the Government of Indonesia, with USAID assistance, ensured that national and local parliaments, civil society organizations, media, and universities were involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID also supported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy removal. Additional increases are necessary and will require greater public understanding of the impact on the economy and on vulnerable groups. USAID will continue to provide technical analysis on the macroeconomic and microeconomic impact on industries and households, including a study on the impact of pricing policy on women and vulnerable populations.

USAID is helping restructure the electricity sector to open it to private competition, increase efficiency, and reduce the demand for scarce public funds in the sector. USAID advisors work directly with Government of Indonesia officials responsible for implementing power sector reform, revising draft electricity legislation and redesigning regulatory structures. USAID has provided much-needed assistance to the state electricity monopoly in improving power plant efficiency. The program has been replicated quickly within the monopoly as it prepares for sector restructuring.

In FY 2001, USAID plans to provide $2.85 million in DA to incrementally fund contractors under the Global Bureau Energy indefinite quantity contracts for energy analysis and policy assistance, and for assistance in restructuring the electricity, and oil and gas sectors.

USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production. A more efficient oil and gas sector will lower prices, increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID will continue to work on developing implementing regulations for the oil and gas legislation.

USAID, in partnership with an Indonesian NGO, has been instrumental in gaining the commitment of the state-owned oil company to phase out leaded gasoline in Jakarta by July 2001. USAID is assisting the Ministry of Energy’s Oil and Gas Directorate to develop and implement a long-range fuel standards plan that will provide the foundation for refinery upgrade decisions and the production of cleaner fuels.

In FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to support NGOs and universities in developing programs for raising awareness and supporting involvement of local government and the public of energy sector issues, including removal of energy subsidies and phase out of leaded gasoline.

New decentralization laws have devolved the licensing of electricity businesses and management of non-oil and gas resources to local governments. USAID has helped establish a university network that can serve as a resource for local governments to address revenue sharing and regional pricing issues. The program will provide education on national policy issues and a forum for local governments to analyze and understand their own energy issues, provide input into national policy and develop their own local policy.

In FY 2001, USAID plans to provide $300,000 in DA to support U.S. Department of Energy/Albany Research Center to partly fund the expansion of the performance and efficiency improvement program and possibly to support Indonesian and international NGOs in developing renewable energy and energy efficiency investment activities.

Possible Adjustments to Plans: An increase or decrease in political will for energy sector reform may warrant adjustments to this objective. The appointment in 2000 of a private sector-oriented reformist as the new head of the State oil and gas company bodes well for reform agenda progress.

Other Donor Programs: USAID works closely with the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank on energy-sector reform. USAID assistance is leveraging a $20 million ADB power sector-restructuring loan, with USAID advisors playing project management and planning roles. The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000. Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy, and provided assistance to the State electric company on financial and corporate restructuring. Along with USAID, Canada and the ADB are helping Indonesia develop an action plan for leaded gas phase-out and reducing overall transportation emissions.

Principal Contractors, Grantees, or Agencies: The Energy Policy Analysis Office and Oil and Gas Policy programs are implemented by Advanced Engineering Associates International. The Institutional Strengthening for Electricity Sector Reform program is implemented by the Institute of International Education. The Power Plant Improvement program is implemented by Albany Research Labs, U.S. Department of Energy.



Blog EntryJul 2, '08 5:27 AM
for everyone

Artikel Kwik Kian Gie dari http://www.koraninternet.com/ saya coba tampung di kamar ini. Silakan menikmati sejarah kebodohan pemimpin bangsa ini.

jotz

Landasan Teori Tentang Nasionalisme Dalam Globalisasi - Indonesia Sudah Dihabisi Sejak November 1967 (Artikel 4)
Senin, 23 Juni 08


Robert Reich

Sejak lama sudah ada banyak ilmuwan yang memperingatkan bahwa kita hendaknya tidak terlampau fanatik dan keblinger tentang globalisasi yang dikaitkan dengan borderless world dan liberalisme mutlak.

Robert Reich adalah guru besar pada Harvard University dan pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Presiden Clinton. Dia menulis buku dengan judul “The Works of Nations”.

Dia mengemukakan bahwa penduduk setiap negara terdiri dari tiga kelompok. Sebuah kelompok sangat kecil terdiri dari orang-orang yang super pandai, yang bisa melihat dan memanfaatkan celah-celah yang ada di mana saja di dunia sebagai peluang buat bisnisnya. Kelompok ini olehnya disebut system analyst. Mereka tidak tergantung pada satu negara, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari mereka memang kosmopolit yang tidak mengenal batas-batas negara dalam kiprahnya sebagai pengusaha transnasional.

Kelompok kedua sudah cukup besar jumlahnya, yang merupakan elit bangsanya. Mereka berpendidikan tinggi dengan pendapatan atau gaji yang tinggi. Mereka adalah kaum profesional yang bekerja sebagai majikannya sendiri, tetapi tidak menggunakan modalnya. Mereka adalah para dokter, akuntan, pengacara, notaris, ahli pajak, guru besar, peneliti dan para CEO dari perusahaan-perusahaan besar dan sejenisnya. Mereka disebut In Person Workers, yang sudah sangat terkait dengan negaranya. Mereka mempunyai mobilitas nasional, tetapi pekerjaannya melayani orang lain yang terikat pada lingkungannya. Pada umumnya, pemerintah setiap negara mempunyai peraturan dan pengaturan yang berbeda-beda, sehingga kalau mereka ingin pindah berpraktek di negara lain, mereka harus menyesuaikan diri dengan norma, peraturan dan pengaturan yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang disebut “adaptasi” atau “aklimatisasi”. Para dokter, akuntan, notaris dan pengacara kita yang lulus dari universitas di luar negeri sudah harus mengalami proses adaptasi yang dikaitkan dengan ujian dan perizinan. Maka mobilitas internasional mereka sudah sangat terbatas dibandingkan dengan para system analysts.

Kelompok yang sangat besar jumlahnya adalah para buruh pabrik, tambang dan pekerja kasar pada umumnya. Mereka disebut Routine Workers yang keterkaitan dengan negaranya hampir mutlak. Walaupun ada gejala migrasi tenaga kerja, jumlahnya sangat kecil.

Dengan demikian tidak mungkin nasionalisme musnah. Kalaupun para system analysts sedang menikmati hidupnya di negara tertentu di mana kaum routine workers-nya terlampau menderita, mereka akan melakukan revolusi sosial yang mengancam jiwa para system analysts dan in person workers.

Ruud Lubbers

Ruud Lubbers pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi Belanda selama 4 tahun dan kemudian sebagai Perdana Menteri selama 12 tahun. Setelah itu pernah menjabat sebagai guru besar dalam mata kuliah globalisasi pada Harvard University dan Universitas di Tilburg.

Dia mengatakan bahwa esensi globalisasi adalah mekanisme pasar yang diterapkan pada seluruh dunia. Kita mengetahui bahwa tidak ada negara bangsa yang beradab dan tertib serta mempunyai kandungan keadilan yang memadai, tanpa peraturan dan pengaturan yang menghindari atau memagari diri terhadap ekses-ekses dari mekanisme pasar yang paling asli dan paling primitif. Kita belum mempunyai pemerintah dengan segala perangkat peraturan dan pengaturannya yang berlaku untuk seluruh dunia.

Karena itu, selama itu pula setiap negara bangsa mempunyai pemerintahan sendiri-sendiri, mempunyai peraturan dan pengaturannya sendiri, mempunyai tata nilai dan latar belakang kebudayaannya sendiri-sendiri. Walaupun gejala globalisasi diakui keberadaannya karena adanya revolusi mobilitas informasi, yang dinamakan borderless world dalam arti yang mutlak tidak ada.

Keblingerlah mereka yang berpendapat bahwa nasionalisme sudah mati.

Nasionalisme tidak picik dan bukan katak dalam tempurung

Manusia yang hakikatnya adalah makluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya keterkaitan dengan manusia lainnya. Ikatan yang paling kecil dan paling erat adalah keluarganya. Kalau orang mencintai anak isterinya melebihi saudara kandungnya tidak berarti yang bersangkutan membenci saudara kandungnya. Dalam keluarga itulah setiap manusia menggunakan kekuatan sinergi yang ada untuk bersama-sama memakmurkan dan mensejahterakan keluarganya secara adil.

Ikatan seperti dalam satu keluarga kita jumpai dalam kelompok yang lebih besar, seperti desa, kota, propinsi dan negara.

Bangsa yang mementingkan dirinya melebihi kepentingan bangsa lain tidak berarti picik, egosentris, katak dalam tempurung dan tidak mengerti adanya perubahan-perubahan dalam mobilitas dunia. Namun pemahaman-pemahaman ini tidak dapat memusnahkan eksistensi sebuah bangsa.

Namun tergantung pada pemimpinnya yang sedang berkuasa, kita juga mengenali sebuah bangsa lebih kuat yang menggunakan kekuatannya untuk menghisap dan bahkan menghabisi bangsa lain yang lebih lemah. Maka dalam setiap zaman kita mengenali adanya negara bangsa yang menjadi imperilais. Negara bangsa lain yang membentengi dirinya agar tidak menjadi target dan korban penghisapan oleh negara imperilais tidak berarti picik dan bagaikan katak dalam tempurung.

Indonesia sudah mulai dihabisi di bulan November 1967

Liberalisasi dan penggerojokan utang sebagai alat pengendali di Indonesia langsung saja dimulai di bulan November 1967, yang digambarkan oleh Jeffrey Winters, Bradley Simpson, John Pilgers dan John Perkins dengan butir-butir sebagai berikut.

“Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah “nation building” dan “good governance” oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organization (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang kurang dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”

Saya ulangi sekali lagi paragraf yang sangat relevan dan krusial, yaitu yang berbunyi :

“Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countries....” atau “Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan.”

John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul “Power in Motion” dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.

Saya kutip halaman 37 yang mengatakan : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Tim Widjojo Nitisastro menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

Hadirin Yth.,

Kalau kita percaya John Pilger, Brad Simpson dan Jeffrey Winters, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu.

Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaam lainnya bahwa utanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia?

The Economic Hitmen

Dalam rangka ini izinkanlah saya mengutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul “The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13 : “Saya tau bahwa saya harus menghasilkan model ekonomterik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsutan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan ,favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

Bab tiga khusus tentang Indonesia dengan judul : “Indonesia, pelajaran buat Penghancur Ekonomi”.

Halaman 21 : “Prioritas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah supaya Suharto melayani Washington seperti yang dilakukan oleh Shah Iran. AS juga mengharapkan bahwa Indonesia akan menjadi model buat negara-negara di sekitarnya. Washington mendasarkan sebagian dari strateginya pada asumsi bahwa manfaat yang diperoleh dari Indonesia akan mempunyai dampak positif pada seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang eksplosif. Dan kalau itu tidak cukup, Indonesia mempunyai minyak. Tidak seorangpun yang mengetahui dengan pasti tentang besarnya dan kualitas dari cadangan minyaknya, tetapi para ahli seismologi sangat antusias tentang kemungkinan-kemungkinannya.”

Halaman 28 : “Akhirnya kepada kami diberikan keanggotaan dari Bandung Golf & Racket Club yang ekslusif, dan kami bekerja dalam kantor cabang Bandung dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik yang dimiliki oleh pemerintah.”

Dari sanalah John Perkins dengan Tim-nya beroperasi, yang didukung sepenuhnya oleh para anak bangsa yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat dan bangsanya sendiri.

Oleh Kwik Kian Gie



Blog EntryJun 3, '08 7:37 AM
for everyone

Ada tulisan bagus (menurut saya) dan layak disimak. Soal kitchen cabinet (kelompok tukang bisik) di lingkaran presiden Indonesia, yang ternyata lebih "didengar" ketimbang kabinet resmi. Mulai dari Soekarno, Soeharto hingga terakhir SBY. Catatan Bayu Dardias Kurniadi (http://bdardias.staff.ugm.ac.id) soal ini memang ironik. Benar, diperlukan UU Kepresidenan agar para tukang bisik siluman itu tidak lagi bisa seenaknya menentukan policy presiden. Namun bila saja masih terjadi, ya memang presiden-presiden kita itu yang sakit.

Tambahan saya: Presiden Megawati pun pernah menginstruksikan penggalian makam tua di Bogor, yg konon ada harta karunnya. Jebule, pepesan kosong. Dan Said Aqil Siradj, menteri agamanya, jadi korban.

Silakan menikmati...

jotz


----- Forwarded Message ----
From: bayu dardias
Subject: [KAFISPOLGAMA] SBY's Kitchen Cabinet



Berbarengan dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok seiring dipangkasnya subsidi BBM, Indonesia digemparkan dengan temuan BBM dari Air (H2O). Temuan yang diklaim Joko Soeprapto (JS) ini kemudian masuk ke lingkar dalam SBY, menipunya, sehingga didukung orang no 1 di Indonesia. JS dikenalkan ke SBY melalui 'staf pribadi' Heru Lelono dan membangun perusahaan di Cikeas. Tulisan ini akan mengurai bagaimana Indonesia hanya memberikan cek kosong bagi siapapun presiden negeri ini yang dengan leluasa membangun kitchen cabinet.

Sejarah telah mencatat terdapat sedikitnya empat kali kasus penipuan besar yang melibatkan presiden dan pejabat negara. Penipuan pertama dilakukan Raja Idris dan Ratu Markonah yang mengaku dapat membantu Soekarno membebaskan Irian Barat. Setelah mengaku sebagai pemimpin Suku Anak Dalam dan tinggal berminggu-minggu di hotel, Markonah yang ternyata adalah 'lonte' kelas kambing di Tegal dan Idris yang tukang becak ketahuan belangnya.

Penipuan kedua terjadi di masa Soeharto ketika Adam Malik menjabat Wapres. Nuansa agama yang kental di tahun 1970 an itu mencetuskan ide Cut Zahara Fona yang mengaku memiliki bayi yang bisa mengaji. Buya Hamka, Adam Malik, PM Malaysia Tengku Rahman Putra, tercatat tertipu Fona yang ternyata menggunakan tape recorder kecil di balik bajunya, barang langka ketika itu.

Penipuan keempat berlangsung ketika Istana dibuat menjadi Pesantren di Jaman Gus Dur, sehingga Soewondo, tukang pijatnya, bisa ngemplang 35 milliar. Penipuan keempat dilakukan Prof Said Agil, menteri Agama dan rektor yang mengali situs batutulis untuk menemukan harta karun guna membayar hutang.

Nah, Sejak reformasi dan amandemen UUD 1945 diberlakukan, banyak sekali celah dalam system ketatanegaran kita. Celah-celah ini sedikit demi sedikit ditutup oleh lahirnya Undang Undang baru. Sayangnya, saat ini Presiden masih diberi 'cek kosong' setelah memenangkan Pilpres. Presiden 'dapat' membuat lingkaran di seputar dirinya yang tumpang tindih fungsinya dengan cabinet yang dibentuknya. Lingkaran ini disebut sebagai Kitchen Cabinet dalam tulisan lainnya, saya mengkritiknya dengan Chicken Cabinet, karena mandul mengadapi DCA.

Dalam kasus blue energy, Kitchen Cabinet SBY memangkas kerja lembaga-lembaga Negara lainnya seperti BPPT dan LIPI. Kuatnya jaringan penipu ini mampu mengelabui SBY yang rela jongkok di belakang knalpot, mempopulerkan Blue Energy di acara International di Bali dan kabarnya SBY sendiri yang memberi nama Blue Energy.

Kitchen Cabinet sebenarnya bukan barang baru, ide Gus Dur ketika membuat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebenarnya bisa dipandang sebagai reaksi putus asa Gus Dur melihat kabinet komprominya macet. Semasa Megawati yang singkat, tidak terekam kitchen kabinet dibuat, tapi kemungkinan besar ada dan bersinggungan dengan peran suaminya, Taufik Kiemas yang bisa dilihat dari kunjungan suami istri ini ke beberapa negara. Berbeda dengan Gus Dur, SBY sejak awal pemerintahan membangun Kitchen Cabinet setelah belajar dari kegagalan dua pendahulunya.

Sebagaimana kita tahu, kabinet Indonesia bersatu juga merupakan cabinet 'kompromi' yang berisi berwakilan dari partai-partai politik, terutama partai besar. Kompromi ini diperlukan bagi SBY mengingat suara Partai Demokrat, partai yang mengusungnya, hanya 7 persen di DPR. Untuk dapat menjalankan pemerintahan tanpa 'interupsi' oleh DPR di system Presidensill dalam mekanisme Check and Balances, SBY tidak punya pilihan lain selain membuat cabinet kompromi. Pendeknya, jika nanti ditanya DPR tentang suatu program, SBY toh tidak terlampau salah karena pemerintahannya cukup tangguh. Bagi Partai-Partai di DPR, menjatuhkan SBY sama saja dengan menjatuhkan wakil partainya di Eksekutif. Dengan langkah ini SBY berhasil memindahkan lokus check and balances antara Eksekutif (presiden) dan legislative (DPR) menjadi intra legislative, sekaligus memandulkan fungsi DPR karena sibuk berdebat sesama anggota DPR dari lain Fraksi/Partai.

Kelemahannya, cabinet kompromi terletak pada kemampuan Presiden yang lemah dalam mengontrol menteri-menterinya. Menteri-menteri dan Political Appointees yang lain bisa 'bermain' untuk kepentingan partainya masing-masing. Kabinet menjadi susah dikontrol dan liar, atau dalam bahasa birokrat menjadi 'kurang koordinasi.' Masing-masing departemen memiliki urusan yang tumpang tindih, dan tidak sejalan. Pemerintahan jelas menjadi lamban dan tidak efektif, seperti kita temuan saat ini.

Untuk menyiasatinya, SBY menciptakan kitchen cabinet yang dibentuk dari lingkaran dalamnya sendiri guna mengatasi masalah di cabinet yang sesungguhnya. Ini menjadi cabinet bayangan yang powefull karena diisi oleh orang pilihan presiden sendiri. Tidak ada kualifikasi tertentu karena tidak diuji publik dan tidak masuk dalam pengawasan DPR. Prinsipnya gampang, Siapa Dekat, Dia Dapat. Presiden 'dapat' membuat, mengangkat dan memecat orang-orang dalam kitchen cabinet karena tidak ada ketentuan Undang Undang yang melarang. Idealnya, hal ini diatur dalam Undang Undang tentang Kepresidenan.

Undang Undang ini mengatur seluk beluk Presiden secara profesional dan presiden secara pribadi. UU ini yang menentukan staf apa saja yang bisa dibentuk dan kewenangan apa saja yang bisa dimiliki. UU ini juga mengatur presiden secara personal, mulai menentukan masa cuti presiden, hingga perlukah tukang pijat masuk ke istana dan kriteria memijat apa yang dimiliki.

Sekali lagi, ini tampak sepele, tetapi sebagai presiden yang memimpin 225 juta rakyat Indonesia, 'kecethit' atau 'tengeng' bisa menjadi hal yang serius. Bayangkan jika dalam laporan tahunan 16 Agustus, Presiden tidak bisa menunduk atau menengok karena 'tengeng', kan repot dan memalukan. Disamping itu, akan dikenang sejarah bertahun-tahun. UU ini juga membahas tentang kemungkinan-kemungkinan kecil tapi penting, misalnya jika Presiden dan spousnya bercerai. Siapa yang menjadi ibu/bapak negara??? Terlihat konyol, tapi UU semacam ini diberlakukan di hampir seluruh negara yang menganut presidensial murni seperti Indonesia.

Sudah 4 tahun ini, Tim Jogja (minus alm. Prof Riswandha Imawan) mempromosikan pentingnya UU kepresidenan ke DPR. Draft sudah dibuat dan sudah disebarluaskan, seminar-seminar sudah dilakukan, tapi tampaknya DPR tidak menganggapnya serius.

Terakhir, kembali ke Blue Energy, mungkin SBY kuwalat, karena telah menipu rakyat tidak menaikkan harga BBM.

Adil, Penipu Tertipu…….
Bayu Dardias Kurniadi
http://bdardias.staff.ugm.ac.id










Sohib-sohib,
Enam tahun belakangan ada game baru versi Indonesia. Bukan play-station, bukan game boy, bukan pula X-Box. Melebihi popularitas GTA, Winning Eleven, dll. Namanya, saya juluki: Corrupt Powerplay (Permainan Kuasa Korupsi). Bisa on-line, karena banyak pemainnya yang bisa berhubungan on-line. Providernya kebanyakan lokal, tapi ada juga item yang multi-nasional. Udah banyak versi yang beredar di publik tapi uniknya hanya sedikit yang tuntas.

Ini game tentang korupsi, permainan lama khas Indonesia. Banyak yang terlibat maupun ingin terlibat. Mulai dari legislatif, eksekutif (di tiap tingkatan!), criminal justice system, publik, lembaga anti-korupsi hingga elite istana. Versinya macem-macem karena gaya dan pelakunya beragam pula. Pemenangnya beda-beda; kadang penegak hukum, kadang si koruptornya, kadang-kadang pula keduanya menang karena yang terjadi hanya kesalahan administrasi. Yang tetap hanya si korban: masih rakyat Indonesia. Dari dulu hingga sekarang.

Riau adalah salah satu versi game "Corrupt Powerplay" yang masih on-line hingga saat ini. Berikut resume game tersebut:

(diambil dari http://kabinetind.blogspot.com/2008/01/dugaan-korupsi-520-milyar-gubernur-riau.html)

Selamat menikmati.
Tabik,
jotz


Rabu, 2008 Januari 30
Dugaan korupsi 520 MILYAR GUBERNUR RIAU RUSLI ZAENAL

Dugaan korupsi 520 MILYAR Masyarakat dari berbagai elemen mulai bergerak dan mendesak kepada penegak hukum agar dugaan KKN Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal, SE segera disikapi dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan SBY-JK. Sebab kalau tidak akan mampu menciderai citra pemerintahan SBY-JK. Untuk itu KPK harus cepat menindaklanjuti laporan dugaan KKN, Rusli Zainal yang berpotensi merugikan negara sedikitnya Rp. 520 milyar diluar kasus proyek Multiyears senilai Rp. 1,7 trilliun maupun kasus illegal loging. Berdasarkan data yang diperoleh LIRA Riau, walau banyak pihak yang terlibat dalam dugaan KKN berbagai proyek tersebut, puncak dari semua praktek itu mengerucut kepada Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai pelaku utama. Untuk menindaklanjutinya LIRA akan sampaikan kepada pimpinan KPK yang baru data-data KKN nya sebagai hadiah/kodo tahun baru 2008, tegas Presiden LIRA, M. Jusuf Rizal

Seperti proyek multiyear yang dibiayai dari dana APBD Riau TA 2004 - 2009 itu bernilai Rp1,7 triliun, telah ditemukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaiangan Usaha) praktik KKN. Sehingga penggunaan APBD itu berdasarkan pemeriksaan BPK RI, Gubri tak bisa memper¬tanggungjawabkan dana sebesar Rp. 439 milyar.

Selain itu, aksi dugaan KKN juga terjadi sewaktu menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir, dua bulan sebelum jabatannya berakhir, telah melakukan pe¬nyim¬pangan terhadap peng¬gunaan dana APBD 2003 sebe¬sar Rp 4,2 milyar.
Demikian pula sewaktu men¬jabat sebagai Plt. Bupati Kampar, Rusli Zainal tak dapat memper¬tanggungjawabkan dana sebesar Rp 46 milyar, itu berdasarkan audit BPK RI bulan Maret 2006 ts permintaan Polda Riau. Bah¬kan pada penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Kampar tersebut, Polda Riau sempat menahan Sekdakab Kampar Zulher pd masa itu.

Ada lagi yang lebih berani dilakukan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal, Rusli nekad mem¬beli beberapa unit pesawat Riau Airlines tanpa dapat pengesahan dari pihak DPRD Riau. Beliau ikut bertanggungjawab dalam transaksi pembelian pesawat yang berpotensi merugikan ne¬gara sebesar Rp18,05 milyar dan penggelapan pajaknya sebesar Rp2,4 milyar.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, Pemda Riau tidak tertib melakukan pembukuan, penyu¬sunan anggaran tidak sesuai dengan pedoman. Dari praktek ini, BPK menemukan dana dae¬rah sebesar Rp 8 milyar tak terkendali dan tidak bisa diper¬tanggungjawabkan.

Pemda juga telah mencair¬kan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang tak meme¬nuhi syarat sebesar lebih dari Rp 6 milyar.

Pembangunan dermaga RoRo dermaga penyeberangan dan Batu Panjang (Pulau Rupat) yang dibiayai dengan APBD TA 2005, ditengarai juga penuh dengan penyimpangan. Pem¬bangunan yang dianggarkan dengan dana sebesar Rp 5,69 milyar itu dikerjakan oleh PT. Sumija Cipta Beton Konstruk¬tama, lewat tender yang kong kalikong.

Sementara itu pembangun¬an pelabuhan penyebarangan Batu Panjang yang kondisinya sama juga dimenangkan oleh PT. Siak Putra Mandiri. Pemba¬ngunan dikerjakan dengan ten¬der Rp 4,7 milyar.

Adanya perbedaan harga kedua proyek ini memancing tanya, kenapa pekerjaan yang kondisinya sama bisa dikerjakan dengan biaya lebih rendah.

Pekerjaan pembangunan pelabuhan RoRo Dumai yang sarat dengan persekongkolan ini bertantangan dengan UU 5 Tahun 1999.

Selain itu proyek yang penuh dugaan kong kalikong yang tendensus oleh masyarakat, seperti ditemukan LIRA, adalah: pembangunan jalan Sungai Pakning-Teluk Masjid-Simpang Pusako yang dikerjakan PT Aniasa Putri Ragil dan PT Modern Widya Technical de¬ngan tender Rp 146,5 milyar; pembangunan jembatan Pera¬wang oleh PT Pembangunan Perumahan, Rp 161,97 milyar; pembangunan jalan Simpang Kumu-Sontang-Duri, PT Istaka Karya, Rp 141,1 milyar; pem¬bangunan jembatan Teluk Masjid, PT Waskita Karya, Rp 187,7 milyar; pembangunan jalan Dalu-dalu-Mahato-Sim¬pang Manggala, PT Adhi Karya, Rp 147,8; pembangunan jalan Sei Akar-Bagan Jaya, PT Hutama Karya dan PT Duta Graha Indah, Rp 191,6 milyar; pembangunan jalan Pelintung-Sepahat-Sei Pakning, PT Harap Panjang, Rp 235,8 milyar; pembangunan jalan Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok, PT Pembangunan Peru¬mahan, Rp 208 milyar; dan pembangunan jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung, Rp 180,1 milyar.

Dalam kaitan proyek multi year di Riau ini, Kejaksaan Agung, melalui Kejaksaan
Tinggi Riau telah memeriksa para Kepala Dinas Kimpraswil kabu¬paten: Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Rokan Hulu 16 Maret 2006 lalu. Mereka dimintai keterangan sehu¬bungan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Sampai saat ini masyarakat Riau masih terus menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Riau Rusli Zainal.

LIRA DESAK KPK PERIKSA GUBRI

Dugaan KKN di perankan Gubri HM Rusli Zainal, SE semasa menjabat kepala daerah di Riau, negara dirugikan Rp. 521 milyar dari sebagian data yang ditemukan Lumbung Informsi Rakyat (LIRA). Angka tersebut sebagian kecil dari aksi dugaan KKN Rusli, masih banyak lagi penyalah¬gunaan wewenang dan penyele¬wengan dalam penye¬lenggaraan proyek yang tengah ditelusuri untuk didesak pemerik¬saannya.

LIRA sangat geram, pasalnya, setiap aksi demo di Provinsi Riau yang menuntut Gubri untuk se¬gera diperiksa, acap kali tidak dapat respon positif aparat penegak hukum. Pada hal itukan aspirasi rakyat yang seharusnya dengan tegas di dukung oleh aparat, untuk itu dengan singkat LIRA akan mendesak KPK untuk memeriksa Rusli dan jika terbukti harus ditangkap, tukas Presiden LIRA, M Jusuf Rizal.

Seperti data dibeberkan LIRA di atas, total kerugian negara Rp. 521 M itu antara lain dari Proyek Multiyears Rp1,7 trilyun, bahkan KPPU telah pernah memu¬tuskan pelaksanaan proyek multi¬years agar dihentikan karena telah melanggar UU No. 5/ 1999 tentang monopoli dan dianggap tidak sehat serta berpeluang terjadi korupsi dengan merugikan negara. KPPU juga pernah menga¬takan akan siap melaporkan masa¬lah ini ke KPK untuk diusut tuntas.

Ada yang lebih santer ketika proyek tersebut diributkan oleh KPPU, selain meminta meng hentikan proyek, pihak peme nang tender yang diduga perusa haan peliharaan Rusli Zainal ha rus membayar denda mencapai Rp. 7 miliar. Dana denda itu dise torkan ke Kas Negara sebagai se toran peneri¬maan negara bukan pajak Depar¬temen Keuangan DirJen Anggaran Kantor Pelaya nan Perbenda¬haraan Negara (KP PN) Jakarta I selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ditetapkan.

Selain itu, Kejagung juga telah memanggil beberapa Kepala Dinas Kimpraswil di Riau untuk dimin tai keterangannya sebagai saksi pada tanggal 16 Maret 2006 silam. Akan tetapi hingga kini kejelasan proses penyi¬dikan belum mem buahkan hasil, kata Jusuf yang juga Direktur Blora Center.

Selanjutnya dibeberkan Jusuf data dugaan mark-up pembelian tiga unit pesawat Riau Air Lines tahun 2004 yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp20 milyar lebih. Bahkan ada dugaan penyalahgunaan APBD Inhil tahun 2003, dimana waktu itu Rusli menjabat Bupati Inhil, dan juga terdapat dugaan penyim¬pangan APBD Kampar sewaktu Rusli Zainal menjabat sebagai Pjs Bupati Kampar.

Dari sebagian data inilah, LIRA telah melakukan aktivitas investigasi dan juga telah mem¬beberkan dugaan korupsi tersebut melalui jumpa pers di Jakarta. LIRA selanjutnya menggesa agar pihak KPK segera menangani kasus dugaan yang telah masuk kelembaganya itu secara tuntas dan transparan. [LIRA]

APA BENAR, KEJAGUNG, KAPOLRI DAN KPK SUDAH DI LOBBY ?

Rentetan kasus dugaan KKN dan Illog, diperankan HM Rusli Zainal SE sebagai kepala daerah, hingga kini belum ada hukum dapat menjeratnya. Sementara temuan BPK RI, KPPU, Polda Riau dan Kejagung telah menjalani proses penyelidikan dengan menghasilkan berbagai persepsi, bahkan ada yang menyatakan sebagai tersangka.

Temuan itu diantaranya, dua bulan sebelum jabatan Rusli berakhir sebagai Bupati Inhil, ia mengeluarkan dana penunjang kegiatan bupati Rp. 4,204 M dari dana APBD Inhil 2003. Ditambah semasa menjabat Pjs. Bupati Kampar, berdasarkan audit BPK RI, Maret 2006 atas permintaan Polda Riau, Rusli juga tidak dapat mempertanggungjawabkan dana senilai Rp. 46 Milyar.

Sedangkan di 2004 berdasarkan pemeriksaan BPK RI, Rusli tidak dapat mempertanggungjawabkan dana APBD Rp.439 M. Pemda juga mencairkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp.6 Milyar diluar ketentuan.

BPK juga menemukan, Pemda Riau tidak tertib melakukan pembukuan, penyusunan anggaran dan tidak sesuai pedoman sehingga tidak mampu dipertanggungjawabkan dana Rp. 8 M. Ada juga proyek lain, sebagai Gubri, Rusli ikut bertanggungjawab atas transaksi pembelian pesawat Riau Airline tahun 2004, yang mana diduga berpotensi merugikan negara senilai Rp.18,05 M serta dugaan penggelapan pajaknya se- besar Rp. 2,4 Milyar.

Lebih parah lagi, Gubri tersandung multiyears Rp. 1,7 Trilyun, dimana Keja-gung pernah memanggil beberapa Kadis Kimpraswil di Riau untuk dimintai keterangannya atas dugaan KKN. KPPU juga telah menemukan kegiatan monopoli yang rentang korupsi.

Setelah santernya keributan dugaan korupsi, muncul kasus baru soal Ilegal Loging yang melibatkan Rusli Zainal. Bahkan Polda Riau telah memberikan predikat tersangka kepada Rusli selaku pengesahan RKT di tahun 2004.

Nah, apa yang terjadi pada aparat penegak hukum kita, kenapa proses hu- kum begitu lama berjalan, bahkan Rusli ibrat susah di adili. Apa benar oknum aparat hukum dan beberapa petinggi di Jakarta telah di lobby Rusli Zainal untuk penyelamatan karirnya sebagai Gubernur Riau…?. [Lira Riau]

ILLEGAL LOGGING GUBERNUR RIAU
RUSLI ZAENAL

Kapolda Riau, Brigjenpol, Sutjiptadi menggebrak dengan membuka pelaku-pelaku illegal loging di Propinsi Riau. Sejumlah pejabat yang terlibat dalam mafia ini pelan-pelan mulai terkuak. Namun demikian kelihatan upaya Kapolda Riau belum tuntas, karena aktor intelektual dari pelaku illegal logging ini belum tersentuh. Untuk itu, DPP LIRA mendesak Kapolda Riau segera menangkap para pelaku yang diantaranya diduga terlibat adalah Gubernur Riau, Rusli Zainal. Rusli tidak hanya diduga terlibat illegal logging tapi juga berbagai penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.

Upaya Kapolda Riau Brigjen¬pol Sutjiptadi dalam menerabas demarkasi persekongkolan oknum polisi dengan cukong-cukong kayu yang tidak tersen¬tuh hukum selama bertahun-tahun, akhirnya membuahkan hasil. Namun, Kapolda belum bisa berbangga diri, dimana dalam penun¬tasan kasus pem¬balakan liar, Kapolda didesak “mengorek” Gubri dan pejabat Riau lainnya seperti empat man¬tan Kepala Dinas Kehutanan Riau.

Dalam hal penanganan kasus pemba¬lakan liar tersebut, DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Riau untuk mem¬proses secara hukum satu persatu borok dan mafia cukong kayu yang tentunya bersama-sama dengan pejabat selaku penerbit izin atau RKT dalam merambah hutan di Riau, tukas Presiden LIRA M. Jusuf Rizal yang juga Direktur Blora Center ketika ditanya Koran Kabinet beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
Menurut Jusuf Rizal, Sutjiptadi telah berhasil membekuk 250 orang, dia memasukkan mereka ke daftar tersangka pembalakan liar. Di antaranya termasuk Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang ditahan KPK beberapa pekan lalu. Ia dituduh merugikan negara Rp 1,3 trilyun.

Dan pengakuan Kapolda, “Pembalakan liar dilakukan oleh para pengusaha mengaku punya izin. Hampir 200 ribu hektar rimba dicukur setiap tahun, lima juta hektar hutan yang meng¬hampiri seluruh provinsi dulu, telah menyusut hampir separuh¬nya. Alhasil, harimau dan gajah sering mengamuk ke kawasan pemukiman.

Kapolda, kita minta tegas untuk mela¬kukan pemeriksaan dan jika terbukti tindak secara hukum Pejabat Riau perusak hutan itu secara tidak pandang bulu. Sebagai mana dalam data yang diperoleh LIRA, kepolisian telah menetapkan tersangka kepada pejabat penerbit atau pengesah RKT yang melanggar Pasal 56 KUH Pidana seperti tahun 2002 disyahkan oleh Dishut Riau, Ir. Fauzi Saleh, tahun 2003 disyahkan Dishut Riau oleh Ir. Syuhada Tasman, tahun 2004 disyahkan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal dan tahun 2006 disyahkan Dishut Riau oleh Burha¬nuddin Husin, ujar Jusuf Rizal.

Selain itu, berdasarkan berita dari Majalah Tempo, “Gubernur Riau Rusli Zainal tergolong nekad, ketika masih menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir, beliau menabrak Keputusan Menteri Kehutanan tentang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Izin pene¬bangan hutan yang mestinya diberikan atas lahan kosong dan semak belu¬kar, ternyata ia plot di hutan alam.”

Ia juga menerabas rambu peraturan pemerintah soal we¬wenang kepala daerah, yang otoritatif menerbitkan izin penebangan hutan dicabut sejak 8 Juni 2002. tetapi selama 2002-2003 Rusli tetap mene¬ken permohonan izin. Bahkan dua tahun terakhir Rusli masih membuat rencana kerja tahun¬an kepada delapan perusa¬haan. Rusli akan menghadapi penyi¬dik berkaitan dengan kebi¬jakan¬nya tadi.

Kata Jusuf Rizal, memang Kapolda terkendala surat izin presiden, akan tetapi Juru Bicara Presiden pernah men¬jelaskan, bahwa polisi persi¬lahkan memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal. Belum ter¬bitnya izin presiden, tidak perlu menjadi kendala polisi. “ Jika suratnya sudah 60 hari, otomatis polisi bisa meme¬riksa,” tukas Jusuf mengu¬langi penjelasan Andi Malaranggeng.

Berdasarkan data kuat yang dipegang, pihak kepo¬lisian di bahkan mendapat dukungan penuh dari ber¬bagai kalangan, serta Rakyat Riau siap membackup polisi dalam hal tersebut, maka Kapolda harus segera menun¬taskan kasus illegal logging di Riau, jangan ada tebang pilih dalam pem¬berantasan pemba¬lakan liar, tuntas Jusuf Rizal sambil menambahkan bahwa Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi meminta LIRA dapat turut ambil bagian dalam melaporkan dugaan KKN diberbagai daerah.

LIRA PROV. RIAU SIAP BERANTAS KORUPSI

RIAU- Banyaknya persoalan kepe¬merin¬tahan di Provinsi Riau yang mencakupi 11 kabupaten/ kota, hingga kini masih minim instrumen penyele- saiannya. Adapun persoalan itu meru- pakan persoalan penegakan hukum, pelayanan publik, dan lainnya. Untuk itu, dengan terbentuknya LIRA di Riau, siap melayani rakyat bahkan jika perlu kita akan membeberkan dugaan kerusakan mental pejabat Riau kepada kepe¬merin¬tahan SBY-JK di pusat.

Tugas itu merupakan amanah yang telah dipesankan oleh Presiden LIRA Pusat M. Jusuf Rizal, dimana LIRA harus berperan dalam membersihkan kepe¬merin¬tahan SBY - JK sehingga menjadi kepemerintahan yang sehat, kata Guber¬nur LIRA Riau, Ali Fahmi Azis.

Kata Ali, LIRA Riau prihatin dengan kondisi kepemerintahan di lingkungan Pemprov Riau yang suhunya kurang sehat untuk rakyat, berbagai persoalan yang disuarakan rakyat baik itu dari kelompok LSM, Mahasiswa, wartawan, ataupun Ormas dan OKP, tampak tidak jelas penyelesaiannya. Bersama itu, LIRA yang telah terbentuk di Riau bersama DPP LIRA Jakarta akan menargetkan Riau dalam membersihkan kepemerintahan SBY-JK.

Pembersihan itu tertuju kepada penegakan hukum untuk tidak tebang pilih, hal itu akan disuarakan LIRA kepada aparat mulai dari daerah sampai kepada aparat di pusat. Pemprov harus memberikan pelayanan publik yang baik kepada rakyat, dapat mengurangi angka kemiskinan dengan ril, ciptakan lapangan pekerjaan, dan lainnya yang akan men¬jadi prioritas LIRA untuk kepemerintahan Riau guna mencapai tujuan yang telah ditargetkan SBY-JK.

RAKYAT DUMAI DUKUNG BERANTAS KORUPSI

Salah satu perwakilan dari kabupaten/ kota di Provinsi Riau, Dumai menyatakan kesiapannya untuk melakukan program-program yang sangat bermanfaat untuk rakyat, khususnya di Dumai. Adanya program yang telah tertuang pada internal LIRA untuk bersama-sama rakyat maju membersihkan Kota Dumai dari koruptor, bahkan kita mendukung LIRA Provinsi untuk mendesak aparat hukum dalam penegakan hukum untuk tidak tebang pilih.

Sekda LIRA Kota Dumai, Victor Pang¬gabean mengatakan, pembersihan kepemimpinan di Riau itu penting, guna menciptakan rakyat yang sehat dan sejahtera. Akan tetapi, jika aparat tidak mendukung dalam penegakan hukum yang tidak tebang pilih, bagaimana rakyat di Riau dapat menikmati APBD-nya yang termasuk besar di Indonesia.

Aparat perlu menargetkan Petinggi Riau untuk di proses, karena suara rakyat sudah banyak masuk bahkan aksi demo setiap waktu ada dihadiahi untuk aparat penegak hukum di Riau. Akan tetapi hingga kini, rakyat belum mendapat kejelasan dalam proses hukum yang tidak tebang pilih tersebut, perlunya satu ketransparansian untuk perihal itu, tukas Victor yang mendukung gerakan kepemerintahan yang bersih di Riau.
Diposting oleh Miftah H. Yusufpati di 03:43
1 komentar:
genot widjoseno mengatakan...

Bahwa kasus2 tsb sdh lama diketahui oleh polisi, jaksa dll, itu masyarakat Riau sdh mafhum. Bahwa proses kasus2 tsb mandeg (spt gelar perkara kasus multi-years sdh dilakukan di Kejagung periode Abdr Saleh, 2006-7), masy Riau pun mafhum krn kasus2 tsb "gemuk, berdaging". Bahwa masy Riau sdh apatis dgn pemberantasan korupsi yg tebang pilih, itu sudah merata dimana-mana. Bahwa dibalik kasus2 tsb yg menikmati adalah Jakarta, itu pun sdh mafhum. Bahwa di Riau msh banyak rakyat miskin dan kurang gizi, menyedot asap akibat illog, LIRA pun sdh tahu. Bahwa berkas pemeriksaan illog RZ msh ada di meja Mabes Polri, silakan diperiksa. Bahwa kasus2 RZ tak akan bermuara kemana-mana, saya pun tak berharap banyak. Apa target LIRA?
2008 April 24 20:31










Blog EntryMay 2, '08 9:33 PM
for everyone

Beruntung
, sewaktu mahasiswa dan aktif jadi wartawan, saya bisa bercengkerama beberapa kali dengan Mochtar Lubis di rumahnya, Jl Bonang, Jakarta Pusat. Banyak hal yang saya pelajari, saya serap dan simpan. Kesemuanya saya kena "kompor" Si Bung (saya memanggilnya demikian, dan ia tak berkeberatan. Menarik bukan?).

Saya mengagumi Si Bung. Dan masih berharap bisa seperti dia.

jotz

"Apa yang bikin orang-orang berkuasa tak senang atau takut pada tulisan-tulisan saya? Saya sungguh heran. Saya tak berjuang dalam organisasi massa, saya tidak membina sesuatu massa. Saya hanya mencurahkan isi hati nurani dan pikiran-pikiran saya untuk kemajuan bangsa, perbaikan keadaan, mengoreksi apa saya yang saya rasa perlu dikoreksi, tapi orang-orang berkuasa selalu merasa gelisah menghadapi buah pikiran saya."

- MOCHTAR LUBIS, 9 Februari 1975.


Dari Ruang Tahanan Seorang ...

Susanto Pudjomartono

Rubrik Resensi Buku Tempo edisi 31/10, 27 September 1980, hal. 22

CATATAN SUBVERSIF
Oleh: Mochtar Lubis
Penerbit: Sinar Harapan, Jakarta 1980 Cetakan kedua, 503 halaman

DI awal revolusi 1945,seorang wartawan Amerika pernah mengajak Mochtar Lubis bertaruh jika sudah berkuasa, banyak pemimpin Indonesia yang akan korup. Sebagai wartawan, Mochtar yang mengenal Sukarno, Hatta, Sjahrir, Sjafruddin dan sebagainya, yakin mereka akan tetap sederhana. Sejarah kemudian membuktikan Mochtar Lubis salah.

Mungkin itulah yang kemudian mendorong Mochtar Lubis tumbuh sebagai pengeritik yang keras dan blak-blakan. Lewat koran yang dipimpinnya, Indonesia Raya, ia melancarkan perang terhadap korupsi, penyelewengan dan apa saja yang dianggapnya "kezaliman". Itu dilakukannya dengan menggebu-gebu, tanpa kompromi. Tanpa peduli siapa yang bakal tergilas. Atau apa akibatnya bagi dirinya -- dan anak buahnya.

Kritik kerasnya itulah yang kemudian menyebabkan pemimpin redaksi Indonesia Raya ini ditahan. Di akhir 1956, beberapa anggota CPM (Corps Polisi Militer) menjemput dan menahannya di tempat tahanan Jalan Guntur, Jakarta.

Kemudian ia beberapa kali dipindahkan, ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Jalan Budi Utomo, Rumah Tahanan Madiun dan Wisma Keagungan Jakarta.

Mochtar, waktu itu 34 tahun, masuk tahanan dengan sikap dan rasa keingintahuan seorang wartawan siap mendengar dan mencatat apa yang menarik perhatiannya. Ia membuat catatan harian, dengan keyakinan itu akan diterbitkan kelak. Mochtar yakin, walau dalam tahanan perjuangan bisa diteruskan. Ternyata sekitar sembilan tahun ia ditahan, termasuk 4,5 tahun tahanan rumah dan beberapa bulan kebebasan pada 1961.

Catatan harian itu kemudian memang diterbitkan. Catatan Subversif semula secara bersambung dimuat di Indonesia Raya, setelah Mochtar bebas dan korannya diizinkan terbit lagi. Kemudian pada 1980 diterbitkan dalam bentuk buku.

Sukarno Sebagai Lambang

Selain wartawan, Mochtar Lubis dikenal sebagai sastrawan. Bukunya Jalan Tak Ada Ujung misalnya, merupakan salah satu novel Indonesia yang terkuat. Tapi Catatan Subversif bukanlah suatu karya jurnalistik atau sastra yang bagus. Sebagai suatu catatan harian ia mempunyai banyak keterbatasan: ditulis secara singkat dan tidak teratur, serta tak peduli dengan gaya bahasa. Buku seperti ini juga sulit dimengerti oleh mereka yang tak mengenal keadaan waktu itu.

Namun buku ini kaya dengan banyak anekdot yang segar. Mochtar melukiskan kehidupan dalam tahanan yang rutin secara menarik. Dicatatnya bermacam pribadi dan watak para tahanan serta hidup mereka. Ia bercerita tentang mimpi-mimpi tidurnya. Juga tentang mimpinya yang lain: gagasan, pandangan dan citanya tentang Indonesia. Secara menyentuh -- meskipun bisa disebut juga terasa repetitif dalam buku ini -- ia menulis tentang Hally, istrinya, yang seakan dijadikannya ilham dan sumber kekuatannya selama ditahan.

Membaca buku ini orang juga sulit meluputkan diri dari suatu kesan: tampaknya Mochtar Lubis memperoleh kekuatannya selama ditahan dari keyakinannya bahwa yang dilakukannya benar. Mochtar tampaknya yakin ia ditahan karena kebencian dan ketakutan "penguasa" padanya. Ia kemudian mengidentikkan Sukarno sebagai penguasa yang memenjarakannya. Sukarno dijadikannya lambang seorang musuh.

Itu terlihat dalam catatan harian ini. Semua yang jelek yang menimpa dirinya, rekan-rekannya sesama tahanan dan juga segenap bangsa Indonesia, ditimpakannya pada Sukarno. Mochtar Lubis tak segan menggunakan kata kasar
untuk mencaci Sukarno. Seakan ia bersikap hitam-putih terhadap presiden pertama ini.

Orang bisa menganggap, berkat kebenciannya pada Sukarno lah Mochtar Lubis bisa tetap tegak tegar walau bertahun ditahan. Kesan ini diperkuat karena tampaknya Mochtar tidak berusaha mengkaji situasi Indonesia waktu itu secara lebih dingin. Misalnya ia tak mencatat sama sekali tentang peranan politik ABRI, khususnya Angkatan Darat, yang makin kuat dan mencuat sejak 1957.

Mochtar seperti terpaku pada simbol Sukarno -- dan PKI yang makin kuat, sebagai musuh. Barulah di akhir buku, pada 1966, ia mengulas tentang peranan
ABRI dan harapannya buat masa depan.

Tapi rupanya Mochtar sadar. Rasa benci, dendam, amarah dan sakit hati pada Sukarno dan kawan-kawannya tak bisa dipendamnya. "Perasaan-perasaan demikian amat merusak diri kita sendiri, dan mesti dijauhkan dari hati dan jiwa," tulisnya.

Janji Indah

Yang juga menonjol dari buku ini adalah betapa besar dan kuat gairah hidup Mochtar Lubis. Jumlah dan jenis kegiatannya selama ditahan menakjubkan. Antara lain ia banyak sekali membaca, mempelajari beberapa bahasa asing, melukis dan membuat skets (beberapa di antaranya dimuat dalam buku ini), berlatih yoga, memelihara anggrek, belajar main piano, mencatat resep masakan, bertukang kayu dan membuat keramik.

Dan tentu juga menulis: sajak, gagasan-gagasan dan novel. Dua di antaranya yang kemudian diterbitkan adalah Senja di Jakarta dan Harimau-harimau. Lewat
Catatan Subversif ini, Mochtar telah membuktikan seseorang bisa melawan penahanan yang lama tanpa menyerah. Ia berhasil membebaskan pikiran dan memelihara identitasnya sebagai manusia. Yang agak kurang, dan ini mungkin sesuai dengan diri Mochtar yang aktif, ialah perenungan atau kontemplasi, yang dalam.

Mungkin semua ini karena sebagai tahanan politik, secara relatif Mochtar Lubis diperlakukan cukup baik. Ia memperoleh perlakuan dan fasilitas yang memungkinkannya mempertahankan identitasnya. Para "tapol", termasuk Mochtar, memperoleh cukup makan, bisa membaca dan berolahraga, sering dikunjungi keluarga, sesekali berpesta -- bahkan pernah dengan minum sampanye. Mereka tidak pernah mengalami siksaan jasmani dan derita tahanan kriminal yang bisa mematahkan orang terkuat sekalipun.

Sebagai catatan sejarah buku ini perlu dibaca. Seperti diharapkan Mochtar: sebagai pelajaran untuk direnungkan para pemegang kekuasaan. Juga untuk rakyat agar tak mudah tertipu dan terpesona kata-kata dan janji indah. Seandainya melalui editing yang baik, buku ini sebetulnya bisa lebih enak diikuti.



Blog EntryMay 1, '08 9:45 AM
for everyone
Bukan main negeri ini. Rakyatnya diminta berhemat, korban korporasi tak pernah diurus, pemimpin2-nya sibuk dgn kesenangan masing-masing.

Sekali lagi Ya Allah, azabkan pemimpin2 kami yg dzalim. Jangan kami, hanya pemimpin2 dzalim kami...

jotz


From: korban lapindo <korban.lapindo@ gmail.com>
Sent: Tuesday, April 29, 2008 9:30:04 PM
Subject: Seruan Terakhir Korban Lapindo dari Porong
(Penting, tolong disebarkan)

(Ma'af tulisan panjang)

Lapindo Berkelit, Korban Kian Terjepit

Seruan Terakhir Korban Lapindo dari Pengungsian Pasar
Baru Porong

Oleh Paring Waluyo Utomo

(Pendamping Korban Lumpur)

08125296063

korban.lapindo@ gmail.com

www.korbanlapindo. blogspot. com

www.korbanlapindo. net

Porong, 25/4/2008.

Tadi malam, di pengungsian pasar baru Porong, terjadi peristiwa yang artinya sangat besar dalam perkembangan bencana Lapindo yang kini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Setelah serangkaian manuver dan isu yang dengan sangat cantik digulirkan oleh Lapindo dan pemerintah, korban lumpur terakhir yang masih bertahan yang tergabung dalam akhirnya berada dalam posisi yang sangat terjepit.

Hanya tersisa satu pilihan bagi warga bangsa yang masih punya hati nurani dan kepedulian akan masa depan negeri ini, serta mereka yang selama ini menyatakan
peduli akan nasib korban Lapindo. Beramai-ramai datang ke pasar baru Porong, untuk meyakinkan korban bahwa mereka tidak sendirian, mensinergikan gerakan dengan korban Lapindo serta segera membantu stamina dan penghidupan korban yang kini benar-benar diabaikan pemerintah dan Lapindo.

Bencana lumpur Lapindo sudah selesai

Begitulah yang akan segera dikabarkan dan dikampanyekan oleh Lapindo dan Bakrie Group begitu pengungsi korban Lapindo yang masih bertahan di Pasar
baru Porong benar-benar menyerah. Sebab saat ini satu-satunya yang tersisa untuk membuktikan bahwa bencana ini jauh dari selesai dan korban masih belum
tertangani dengan baik adalah keberadaan pengungsi di Pasar baru Porong.

Kami memandang bahwa selama ini, segala macam upaya dilakukan oleh Lapindo untuk mengopinikan bahwa: (1) bencana Lapindo adalah fenomena alam yang dipicu oleh kejadian alam pula; (2) meskipun tidak ada status hukum apapun yang menyatakan bahwa mereka bersalah, Lapindo tetap berbaik hati dan peduli dengan penanganan dampak sekaligus nasib korban.

Untuk mewujudkan opini diatas, kami menganggap bahwa mereka melakukan berbagai upaya. Untuk yang pertama, Lapindo 'menyewa' ahli-ahli geologi yang, dengan menyisihkan segala kaidah keilmuan, melainkan oleh gempa bumi di Yogya. Padahal jauh lebih banyak ahli yang lebih otoritatif dan lebih berpengalaman dan
diakui yang menyatakan bahwa semburan ini diakibatkan oleh kesalahan prosedur pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo.

Pendapat ini kemudian gencar dipakai Lapindo untuk membangun opini publik, mulai dari forum diskusi yang diselenggarakan pemerintah, sidang pengadilan, bahkan sampai dengar pendapat dengan DPR (secara sepihak tanpa menyertakan ahli yang berpendapat berbeda).

Hasilnya mudah diduga, sikap pemerintah (eksekutif), keputusan pengadilan (yudisial) dan posisi DPR (legislatif) , seolah di-orkestra-i seirama menganggap
bahwa Lapindo tidak bersalah dalam bencana lumpur panas ini.

Seolah itu belum cukup, Minarak Lapindo Jaya (perusahaan yang didirikan April 2007 oleh Bakrie Group untuk menangani masalah Lapindo) kemudian membayar iklan di berbagai media cetak nasional untuk mendukung opini tersebut. Selain menyatakan bahwa semburan lumpur ini disebabkan oleh bencana alam, iklan tersebut juga mempertegas poin kedua berikut.

Bahwa meskipun tidak menyebabkan semburan lumpur, Lapindo ternyata masih bertanggungjawab menangani dampak bencana ini, dan manangani nasib korban
lapindo. Hal ini mereka buktikan dengan menyediakan berbagai kebutuhan pengungsi, yang mestinya merupakan kewajiban pemerintah. Padahal penyediaan fasilitas mulai dari makanan, fasilitas kesehatan, air bersih, pendidikan bagi anak2 dan sebagainya tersebut hanya pada beberapa bulan awal .

Setelah beberapa waktu, fasilitas-fasilitas tersebut di hentikan oleh Lapindo, meskipun dalam berbagai kesempatan, mereka selalu menyebutkan seolah
fasilitas-fasilitas tersebut masih disediakan.

Terakhir, satu-satunya fasilitas pengungsi yang disediakan oleh Lapindo adalah jatah makan, setelah air bersih dihentikan sejak November 2007. Akibatnya
pengungsi harus mencari sendiri segala kebutuhan dasar tersebut. Hingga awal bulan ini, Lapindo membuat surat kepada pemerintah bahwa mereka akan menghentikan jatah makan bagi pengungsi sejak tanggal 1 mei 2008.

Poin berikut untuk mendukung opini kedua ini adalah bahwa Lapindo sudah membayar ganti rugi kepada korban, dan korban sudah menerima skema yang ditetapkan di dalam Perpres 14/2007. Skema yang dimaksud adalah bahwa untuk menangani dampak sosial bencana lumpur panas ini, Lapindo harus membeli tanah dan bangunan milik korban. Kerugian warga direduksi menjadi hanya sekedar kehilangan asset, sedangkan kerugian lain sama sekali tidak dipertimbangkan.

Sistem pembayarannya adalah, pertama warga melengkapi surat2 bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Padahal banyak dari korban tidak memegang bukti ini, baik karena memang tidak ada karena selama ini di desa
bukti kepemilikan dianggap tidak terlalu penting atau tidak sempat diselamatkan karena sibuk menyelematkan diri sewaktu lumpur menenggelamkan desa mereka.

Setelah bukti lengkap, warga akan menyerahkan ke Lapindo, sambil menerima uang kontrak untuk 2 tahun. Dengan menerima uang kontrak ini, warga sudah melepas status sebagai pengungsi dan tidak diurusi lagi oleh Lapindo. Sebuah jebakan yang membuat korban terlucuti posisi tawarnya, karena pada dasarnya warga bukan lagi korban, tetapi mitra jual beli Lapindo.

Setelah berkas diverifikasi, korban menanda tangani Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) yang intinya menyerahkan kepemilikan tanah dan menerima pembayaran
20 persen. Sedangkan sisa pembayaran 80 persen dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sebelum dua tahun masa kontrak habis. Poin selambat-lambatnya ini
kemudian diterjemahkan secara sepihak oleh Lapindo (dan didiamkan oleh si pembuat Perpres) bahwa mereka akan mulai melunasi pembayara 21 bulan kemudian.

Artinya, selambat-lambatnya dipelintir oleh Lapindo menjadi secepat-cepatnya.

Jadi terang bahwa pengopinian bahwa Lapindo membayar ganti rugi kepada korban merupakan upaya yang sistematis untuk menyesatkan persepsi publik, sebab yang terjadi bukan ganti rugi, tetapi jual beli (untuk jelasnya, lihat blog www.korbanlapindo. blogpot.com atau www.korbanlapindo. net). Sebuah jual beli yang secara hukum sangat aneh, manipulatif dan tidak memberi kepastian hukum akan nasib dan masa depan korban.

Aneh sebab, dalam skema pembelian apapun, bukti kepemilikan diserahkan setelah pembeli melunasi harga transaksi. Manipulatif karena, tidak ada posisi yang seimbang dalam transaksi karena warga terpojokkan dahulu dalam situasi dimana mereka seolah harus mengambil pilihan ambil atau tidak dapat apa-apa. Tidak memberi kepastian hukum karena adanya pasal karet mengenai ketentuan pelunasan pembayaran yang membuat lapindo bisa berkelit dari kewajiban membayar tanpa sanksi apapun.

Pasal yang tercantum di dalam PIJB antara Lapindo dan Korban tersebut pada dasarnya menyebutkan bulan kapan Lapindo harus melunasi pembayaran (yaitu 21 bulan dari ditandatanginanya PIJB seperti disebutkan diatas). Dari bulan yang disebutkan, Lapindo diberi waktu 1 bulan untuk melunasi pembayaran. Jika dalam
masa 1 bulan tenggang tersebut Lapindo tetap belum melunasi, maka korban boleh mengambil kembali bukti kepemilikan asset mereka.

Tidak ada penjelasan lanjutan setelah itu, kecuali bahwa Lapindo masih tetap akan bertanggungjawab melunasi pembayaran. Tidak jelas apa konsekuensi
setelah warga menarik berkas mereka. Tidak jelas kapan dan bagaimana Lapindo akan melunasi sisa pembayaran. Tidak ada mekanisme dis-insentif (kecuali kalau
sumpahnya Cak Nun dianggap sebagai mekanisme dis-insentif) , misalnya dalam bentuk denda setiap bulan penundaan, sehingga akan mendorong Lapindo untuk
membayar. Intinya tidak jelas apakah Lapindo akan membayar sisa pembayaran.

Poin ketidakjelasan penyelesaian pembayaran itulah yang kemudian yang semakin menguatkan kami untuk tetap bertahan di pengungsian. Bertahan hidup dalam situasi yang sangat mengenaskan, diintimidasi, ditakut-takuti dan diancam, bahkan oleh pemerintah kami sendiri. Karena skema yang ditetapkan pemerintah tersebut tidak hanya tidak adil (apalagi kata Wapres menguntungkan), namun malah membuat masa depan kami, korban yang sudah sengsara ini, akan semakin terpuruk.

***

Kedua poin tersebut secara sistematis diopinikan oleh Lapindo dan diterima oleh sebagian besar publik. Akibatnya tidak ada lembaga atau orang yang berbondong-bondong membantu pengungsi korban Lapindo, seperti halnya korban bencana yang lain, sebab seolah-olah Lapindo sudah menangani korban. Beberapa NGO asing yang kami mintai bantuan bahkan menyatakan bahwa justru pemerintah yang menolak tawaran mereka untuk membantu korban. Pemerintah dimana Koordinator kementriannya yang seharusnya bertanggungjawab
menangani korban, dijabat oleh orang yang sama dengan pemilik grup usaha yang menyebabkan bencana ini.

Ketikadakjelasan nasib korban

Tawaran tersebut dengan sangat terpaksa kemudian diterima oleh sebagian besar korban. Mereka tidak lagi punya energi untuk bertahan setelah berbulan-bulan
menunggu kejelasan nasib dan status mereka. Situasi yang disebabkan oleh ketidak jelasan negara tentang bagaimana kejelasan hukum status bencana ini dan bagaimana kejelasan nasib dan segala hak sosial ekonomi dan budaya dari korban yang telah terenggut dengan paksa begitu saja.

Dari saat awal kejadian semburan lumpur panas di Desa Renokenongo pada tanggal 29 Mei 2006, korban sudah disuguhi ketidaktegasan ini. Pada hari-hari pertama, tidak jelas apa yang menyebabkan semburan lumpur panas ini. Yang diketahui oleh warga dan diberitakan di media adalah semburan ini terjadi di areal pemboran gas Lapindo, kegiatan eksplorasi yang sebagian besar warga yang tinggal di dekat situ tidak mengetahuinya.

Kemudian, dari berbagai keterangan muncullah pemberitaan di media massa bahwa memang operasi Lapindo-lah penyebab semburan ini. Kesimpulan ini
diperkuat oleh proses penyidikan yang mulai dilakukan oleh Polda Jatim, yang menemukan adanya indikasi kesalahan prosedur yaitu tidak dipasangnya chasing di sumur Banjar Panji 1. Kesimpulan tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah dan pendapat sejumlah anggota DPR yang datang ke lokasi juga menyimpulkan hal yang sama.

Tanpa kejelasan status hukum, opini publik saat itu terbangun dengan sangat kuat bahwa memang Lapindo yang menyebabkan bencana ini, dan Lapindo tidak menolak. Kemudian muncul keterangan dan pernyataan dari pejabat pemerintah, mulai pusat sampai daerah, yang mengunjungi lokasi, bahwa Lapindo harus
bertanggungjawab atas berbagai dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur ini.

Bahkan pada bulan Juni 2006, Wapres didepan korban dan Nirwan Bakrie (yang datang bersama wapres mewakili Grup Bakrie) menegaskan bahwa Bakrie tidak hanya akan memberi ganti rugi kepada korban, namun ganti untung. Pernyataan (yang oleh korban dengan segala baik sangka kepada pemimpin negara diterjemahkan sebagai perintah) yang juga dibenarkan oleh Nirwan Bakrie.

Senada dengan Wapres, Presiden setelah menerima laporan tim investigasi semburan lumpur, juga menyatakan hal yang sama, kali ini didepan menko kesra
dan pemilik Grup Bakrie (yang entah kenapa, paling tidak sebagai bentuk tanggungjawabnya selaku menko kesra, tidak pernah datang ke lokasi bencana, dan tidak mendapat teguran akan hal ini). Maka lengkaplah sudah, persepsi publik maupun keyakinan korban bahwa Lapindo-lah yang menyebabkan bencana ini, dan Lapindo akan bertanggungjawab. Bagi korban, meskipun tanpa perlu status hukum, ketika semua sudah menyatakan hal itu, maka nasibnya akan segera jelas. Penghidupannya yang porak poranda segera akan bisa ditata lagi sehingga bisa segera hidup dengan normal.

Tetapi kemudian waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun beranjak menjadi tahun. Tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana penyelesaian nasib korban. Segala proses perundingan dengan Lapindo dan pemerintah tidak membuahkan hasil. Kesepakatan ditanda tangani, namun ketika isi kesepakatan ini tidak terpenuhi, tidak ada penjelasan apapun.

Hal yang sama juga terjadi dengan sikap dan keterangan pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Ketika Wapres dan Presiden beberapa kali meminta atau memerintahkan sesuatu, ketika itu tidak dilakukan, atau tenggat waktunya terlewati dan permintaan atau perintah tadi tidak terlaksana, tidak ada penjelasan kenapa itu tidak terlaksana baik dari si pemberi maupun penerima
perintah. Tidak ada permintaan ma'af atau pejabat yang dimarahi ketika perintah presiden/wapres tidak terlaksana.

Pada saat yang sama, suasana yang dihadapi warga semakin sulit. Uang simpanan sudah mulai habis karena selama terjadinya bencana ini sebagian besar dari kami yang sawah dan pabriknya tenggelam tidak lagi bisa bekerja. Sedangkan kebutuhan hidup, belanja sehari-hari, biaya anak sekolah, cicilan motor dan
sebagainya, tidak bisa lagi ditunda.

Kondisi hidup di pengungsian yang serba terbatas juga membuat kami lebih menderita. Anak-anak kami tidak bisa belajar dan bermain dengan tenang. Suasana hidup berkeluarga tidak lagi bisa kami jalankan dengan nyaman, karena harus hidup di pengungsian yang berjubel beberapa keluarga dalam los di pasar yang hanya berpenyekat kain lusuh. Bagaimana kami bisa berhubungan tenang dengan suami/istri dalam kondisi semacam ini.

Sementara skema yang ditawarkan oleh pemerintah juga tidak kunjung jelas. Berbagai jenis wacana datang dan pergi tanpa penjelasan. Relokasi, ganti rugi, cash and carry, dan berbagai macam. Semuanya hanya sebatas di perundingan, sebatas wacana di media. Tidak ada ketegasan dari pemerintah, dan Lapindo selalu mengulur-ulur tawaran.

Seolah-olah begini. Ada orang yang kelaparan, dan dia datang minta sepiring nasi. Kemudian dijawab, oke saya beri makan. Tetapi belum sempat makanan itu diberikan, muncul pendapat lain. Jangan diberi makan, diberi kail saja, biar bisa mencari ikan. Tidak jelas jadi atau tidak diberi ikan, ada yang usul lagi. Diberi cangkul saja, biar bisa menanam padi. Begitu seterusnya, padahal si orang yang kelaparan ini tetap saja kelaparan, dan tidak diberi apa-apa.

Sampai kemudian ketika sudah hari ke lima, dan si orang yang kelaparan tadi sudah hamper mati, baru diputuskan, ya sudah, diberi makan saja. Maka
permintaan si orang yang kelaparan tadi pun dipenuhi. Padahal, agar orang tersebut bisa selamat, apa yang diperlukan sebenarnya setelah hari kelima bukan lagi makanan, tetapi infus. Karena setelah 10 hari tidak makan apa-apa, ketika diberi makan sepiring nasi, seperti yang awalnya diminta, maka dia akan meninggal.

Kira-kira seperti itu yang terjadi dengan korban Lapindo. Ketidakjelasan penanganan ini membuat kami tidak lagi percaya dengan pemerintah kami sendiri.
Bukan karena sebab lain, tetapi karena ketidak konsistenan yang mereka tunjukkan sendiri. Dan kami samakin merasa nasib kami semakin tidak jelas. Sampai kemudian kami diajari oleh situasi, agar permintaan kita didengar dan dipenuhi, ya diminta dengan paksa.

Kami pun harus berdemontrasi untuk menuntut hak kami. Di lokasi, di kabupaten, di provinsi bahkan ke istana Negara. Pemerintah tidak bisa ditemui atau disurati
baik-baik, harus didatangi ramai-ramai agar aspirasi kami diterima. Sekali lagi, kesimpulan ini kami dapat karena sikap pemerintah sendiri, yang tidak jelas dan
mengambangkan nasib kami, sedangkan disisi lain mereka tidak bisa menekan Lapindo, seperti yang ditegaskan pemerintah sendiri di awal, agar bertanggungjawab dan menangani nasib korban.

Maka setelah hampir 1 tahun, setelah berbagai upaya demontrasi, setelah terjadi berbagai konflik antara korban sendiri dan kondisi yang tidak tertahankan lagi
di pengungsian, baru pemerintah memberi kepastian hukum kepada kami. Keluarlah kemudian Peraturan Presiden No.14/2007, yang awalnya kami harapkan akan memberi penyelesaian yang adil bagi nasib kami kedepan. Tetapi seperti dijelaskan di depan, perpres ini ternyata berisi berbagai kejanggalan dan membawa berbagai masalah ke depan bagi kami.

Kenapa Kami Bertahan

Korban bukannya tidak tahu akan kejanggalan dan 'jebakan' hukum yang terkandung di dalam Perpres ini. Tetapi seperti dijelaskan diatas setelah hampir satu tahun, stamina kami sudah habis. Ketika penghidupan kami porak poranda, hampir tidak ada bantuan yang diberikan kepada kami seperti halnya korban bencana yang lain. Ketika nasib kami diombang-ambingkan oleh Lapindo dan pemerintah, sedikit sekali aktivis atau LSM yang secara konsisten mendampingi dan membantu kami.

Kami merasa bahwa sebagian besar warga bangsa ini memang acuh lagi dengan nasib kami. Sementara pemerintah yang seharusnya melindungi kami malah
bersikap dan mengambil kebijakan yang seolah-olah justru menguntungkan Lapindo. Pada saat yang sama, beberapa korban dan tokohnya justru mendorong kami untuk segera menerima skema perpres, karena ini pilihan yang terbaik. Kalau tidak, kami tidak akan dapat apa-apa.

Maka sebagian besar dari korban pun akhirnya menyerah. Mereka menerima skema pemerintah sepahit apapun masa depan yang akan dihadapinya. Meskipun kami akan tercerai berai sebagai masyarakat, meskipun tidak ada kejelasan mengenai status pembayaran. Bahkan sebagian besar korban sebenarnya tidak mengetahui mengenai hal tersebut, karena sebagian besar dari kami adalah awam
hukum, dan dalam berbagai proses tersebut tidak ada pendampingan hukum yang bisa memastikan kami terhindar dari jebakan-jebakan hukum semacam itu.

Korban yang bertahan semakin terlemahkan semangatnya dengan berbagai perkembangan. Bahkan setelah perpres turun, Lapindo dan BPLS yang baru dibentuk tidak segera menjalankannya. Istana Wapres member instruksi
percepatan penyelesaian Perpres, namun tidak berdampak apa-apa. Korban hanya bisa mengelus dada.

Berbulan-bulan setelahnya, Presiden sampai harus ber'kantor' di markas AL di Juanda (bukan di lokasi semburan) setelah ditangisi dan dijemput ke rumahnya
oleh kawan-kawan korban yang menerima skema Perpres, untuk memastikan bahwa Lapindo menjalankan skema tersebut. Setelah beberapa hari berkantor, presiden member deadline 10 minggu agar pembayaran uang muka dibayarkan.

Setelah lewat 10 minggu, dan target tersebut tidak terpenuhi, lagi-lagi tidak ada reaksi apapun dari presiden (bahkan presiden masih sempat membuat album
rekaman). Tidak ada pejabat yang ditegur atau memberi penjelasan atau meminta ma'af, kepada presiden apalagi kepada publik. Bathin kami, Ya Allah, ada apa dengan republik ini.

Pada saat yang sama, Lapindo mulai melakukan kampanye publik seperti yang dijelaskan di awal tulisan ini. Ada yang bilang, Lapindo mulai melakukan hal ini
ketika mereka sudah melakukan kalkulasi dengan matang bahwa situasi sudah menguntungkan mereka. Bahwa setelah satu tahun lebih bencana ini berlangsung,
dengan penanganan yang seadanya sekaligus perpres yang memihak mereka, ternyata tidak memicu reaksi yang berarti dari publik.

Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya jelas mandul terhadap mereka. Tidak ada aksi solidaritas dan advokasi yang masif dari komponen civil society yang peduli akan nasib korban dan masa depan negeri ini. Tidak ada sorotan dunia internasional yang memadai terhadap bagaimana ketidakbecusan penanganan bencana ini.

Lebih penting lagi, sebagian besar korban sudah menyerah. Kecuali 3000-an (jumlah saat itu, pertengahan 2007) korban yang memilih bertahan di
pengungsian pasar baru, tidak ada perlawanan dari korban. Pendeknya, situasi sudah terkendali, dan praktis menguntungkan mereka.

Karena itulah, pada masa ini, gencar dilakukan kampanye di media oleh Lapindo yang mengesankan bahwa bencana ini sudah selesai. Padahal semburan lumpur
panas masih terjadi, dan semakin memburuk, dan dampak serta korbannya semakin meluas. Di pemberitaan media, bencana skala dunia ini juga tenggelam oleh hiruk-pikuk berita-berita lainnya. Kalau tidak ada tanggul jebol, atau demo yang menutup jalan raya Porong, masalah Lapindo tidak muncul lagi dipermukaan.

Tetapi kami masih bertahan. Walaupun di luar kami kerap menyuarakan kesadaran akan hak-hak sebagai warga Negara sebagai alasan kami bertahan, tetapi sebenarnya alasan yang lebih mendasar korban masih bertahan adalah sesederhana bahwa sebagian besar dari kami tidak akan bisa lagi hidup dengan layak dan bermartabat, mungkin selamanya. Bahkan bagi sebagian dari kami, bahkan sekedar untuk hidup-pun akan sulit kalau kami menerima skema Perpres (lihat blog www.korbanlapindo. blogspot. com untuk info lengkap tentang hal ini).

Kami berkeyakinan bahwa selama kami masih mempertahankan status sebagai pengungsi, maka pemerintah tetap mau tidak mau terpaksa harus memperhatikan kami. Dan kami tidak akan mau pindah dari pengungsian sebelum Lapindo mengabulkan tuntutan kami. Sikap yang didukung dan diperkuat sebagian kecil
tokoh bangsa dan lembaga yang peduli dengan perjuangan kami.

Lapindo Bergeming, Korban Kian Pusing

Kamipun mencoba berbagai upaya yang kami bisa (dengan segala macam keterbatasan, baik logistic maupun pemahaman) untuk memperjuangkan nasib hak dan tuntutan kami. Kami berupaya melakukan semua cara yang mungkin,
baik atas inisiatif sendiri maupun dengan fasilitasi dari pihak-pihak yang peduli terhadap masalah bencana Lapindo dan nasib korban.

Kamipun mengundang kepedulian tokoh-tokoh yang peduli dengan cara memberi mereka penghargaan yang kami sebut lumpur Award (anti tesis dari Bakrie Award). Tokoh-tokoh seperti Prof Syafi'I Ma'arif, Gus Sholah, Prof Frans Magnis Suseno, Mayjend Marinir (purn.) Suharto, Mohamad Noer (mantan gubernur Jatim) dan Rieke Dyah Pitaloka.

Harapannya setelah komitmen dan desakan dari tokoh-tokoh tersebut, muncul dua hal. Pertama strategi gerakan akan lebih kuat karena masukan dan saran dari
mereka yang sarat pengalaman. Kedua, tokoh-tokoh sekaliber Gus Sholah atau Buya Ma'arif, atau Romo Magnis, tidak mungkin ketika menerima award dan
menyatakan dukungan kepada kami hanya didasarkan pada basa-basi politik semata. Kami sangat haqqul yakin bahwa beliau-beliau itu mempunyai satu kata dan perbuatan, apa yang diucapkan itu pula yang akan dilakukan.

Maka dengan mendapat dukungan tokoh-tokoh tersebut, mereka dan basis massa-nya yang cukup luas akan bisa memperluas basis dukungan perjuangan kami. Sehingga desakan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan kami
akan lebih kuat. Langkah-langkah serupa kami lakukan pula terhadap berbagai komponen bangsa yang masih peduli. Kami berupaya membangun jaringan dengan
kampus, NGO, anggota dewan, lembaga Negara yang relevan, tokoh-tokoh agama maupun masyarakat luas lainnya.

Hasilnya sebagian melakukan kegiatan yang nyata (Radio 68 H membangun radio komunitas untuk korban, Uplink memberi pendampingan kepada warga, Yayasan Airputih dan Satudunia membuatkan website, Yayasan TIFA melakukan riset potensi konflik, FH Unair memberikan kuliah hukum selama 6 minggu untuk korban, dan beberapa lainnya), dengan hasil dan ekspos yang cukup terbatas. Namun lebih banyak yang hasilnya sebatas pernyataan dukungan maupun berupa komitmen yang tidak (belum) jelas wujudnya.

Padahal salah satu kebutuhan mendesak setelah satu tahun setengah bertahan di pengungsian adalah bantuan yang bisa memperkuat stamina kami. Yang kami maksudkan dengan stamina adalah adanya dukungan kegiatan ekonomi yang menunjang kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bermaksud meminta sumbangan sembako atau materi. Tetapi tolong dibantu agar kami bisa memenuhi
kebutuhan ekonomi kami yang sudah hilang karena sumber pencaharian kami tenggelam oleh lumpur.

Bagaimana caranya agar ada kegiatan ekonomi produktif yang bisa kami kerjakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian dari kami masih kuat
bekerja, dan cukup bermartabat untuk menjadi pengemis. Tetapi kami juga realistis bahwa perjuangan butuh kekuatan, dan omong kosong ngomong tuntutan ketika perut kami kosong. Kalau dalam bencana lainnya, ada
berbagai kegiatan yang diarahkan untuk livelihood warga, kenapa tidak ada satupun yang seperti itu diarahkan kepada kami. Salah kaprah besar kalau
menganggap Lapindo sudah menangani masalah ini.

Ketika masalah stamina inipun tidak kunjung jelas, kami tetap berupaya menarik perhatian kepada masalah Lapindo. Kami berupaya sebisa mungkin mendatangi
berbagai undangan kawan2 maupun lembaga yang peduli untuk sekadar testimoni atau bentuk kegiatan lainnya yang mengundang korban lumpur Lapindo. Meski kadang dengan hasil yang tidak jelas dan kami harus kehilangan stamina yang sudah sangat mepet.

Untuk menarik perhatian internasional, kamipun mendatangi mendatangi berbagai lembaga internasional di bawah PBB di Jakarta. Hasilnya nol. Kami mendatangi
forum UNFCCC di Bali akhir tahun 2007 untuk mengabarkan kepada dunia apa yang terjadi di negeri kami (meskipun dihalangi2 aparat dan pihak keamanan
forum yang ternyata ketua panitia pengawasnya adalah Menko Kesra ini).

Kami juga berupaya menarik perhatian media dengan mengundang mereka untuk meliput masalah ini. Hasilnya liputan tentang masalah Lapindo keluar di majalah
National Geographic bulan Januari dan cover story majalah TIME bulan Maret serta liputan dari beberapa media asing lainnya. Liputan majalah Tempo bulan Maret juga cukup kuat dalam menarik perhatian publik.

Ternyata berbagai upaya tersebut tidak kunjung membawa kami kepada tahapan yang lebih dekat kepada tuntutan kami. Lebih jauh lagi, berbagai dukungan yang
disampaikan dan diberikan kepada kami tersebut tidak pernah terkapitalkan. Atau dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengorkestrasikan berbagai komitmen dukungan tersebut menjadi pressure yang massif dan efektif, ataupun membantu memperkuat stamina kami.

Kami tidak tahu caranya (kami tidak ada yang punya kapasitas untuk itu), dan tidak ada lembaga yang membantu kami melakukan hal itu. Sederhanya, kami
membayangkan andai saja setiap orang atau lembaga yang pernah menyatakan peduli dengan kami, menyumbang Rp10.000 saja, akan terkumpul dana yang cukup besar.

Dana tersebut jangan berikan langsung kepada kami, tetapi salurkan melalui lembaga yang kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi atau Usaha Kecil Menengah.

Dana tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan usaha produktif, yang akan dikerjakan oleh pengungsi, atau dirupakan kredit mikro atau dana bergulir. Bahkan kalau pendekatannya benar, kamipun bersedia untuk menerima dana tersebut sebagai pinjaman modal usaha, dan mengembalikan dana tersebut ketika usaha ini berjalan. Dengan kegiatan usaha kecil ini, maka stamina kami akan terjamin, dan kami tidak akan tergantung kepada pemerintah atau Lapindo

Mungkin kami belum pernah menyampaikan hal ini secara terbuka kepada publik luas. Sebab kami berpikir bahwa mestinya kesadaran akan kebutuhan kami seperti itu mestinya toh tidak perlu diberitahukan, mestinya mereka-mereka sudah tahu. Menyadari bahwa kami adalah sebagian besar petani dari warga desa biasa mestinya menyadarkan mereka bahwa masalah stamina ini akan menjadi kebutuhan kami yang mendesak.

Tetapi satu hal yang jelas terbangun dalam persepsi sebagaian besar pengungsi adalah, bahwa tuntutan yang sedang kami lakukan ini tidak ada harapan untuk
berhasil. Pemerintah sudah melempem, DPR dan pengadilan pun tidak berdaya, sementara polisi menghentikan proses penyidikan. Dan kalau semua upaya
untuk menarik perhatian dukungan ini ternyata tidak juga membuahkan hasil yang nyata, selain hanya pernyataan di Koran dan rasan-rasan di dunia maya.

Padahal sementara rumah tangga kami semakin kacau, ekonomi kami semakin berantakan, pemilik grup perusahaan yang menjadi penyebab masalah kami menjadi orang terkaya di negeri ini dan martabat-nya seolah tidak tercela dengan nasib kami yang kian merana. Sementara kami hidup dan tinggal di pengungsian,
pegawai Lapindo di Surabaya tinggal di hotel Berbintang 5. Apakah ini bukan versi modern David lawan Goliath. Tidakkah kami hanya tengah menggantang angin.

Tuntutan Yang Terus Menurun

Padahal alasan permintaan kami berbeda dengan sebagian besar korban adalah karena kami tidak ingin meninggalkan sistem sosial yang selama ini sudah kami
kenal dan akrabi sejak kami kecil. Tinggal dengan tetangga teman dan saudara yang sama seperti sebelum terjadi bencana ini. Tidak sedikitpun ada niat kami
untuk mengambil untung, tetapi kami hanya ingin hidup kami yang sudah susah dan terhenti selama setahun akibat lumpur ini tidak jadi semakin parah.

Awalnya, tuntutan kami adalah Lapindo harus membayar nilai aset sesuai harga yang ditetapkan perpres, langsung 100 persen, plus uang kontrak dan lain-lain
seperti yang dibayarkan kepada korban Lapindo yang menerima perpres. Nilai ini kami anggap sebagai ganti rugi materiil, sedangkan immateriilnya, kami menuntut
disediakan tanah seluas 30 ha, dimana kami akan membangun lagi desa kami seperti sebelum kejadian, sehingga kami masih bisa tinggal bersama-sama lagi.

Alasan meminta pembayaran langsung secara penuh bukan karena kami serakah, namun karena nilai sebagian besar aset korban tidak besar. Sehingga kalau dibayar 20 persen, nilai itu tidak akan cukup bagi kami untuk membangun rumah (jangankan membangun rumah, bayar hutang saja mungkin sudah habis). Sedangkan kalau secara langsung dibayar 100 persen, bayangan kami itu
akan cukup untuk membangun rumah, sehingga kami tidak terlalu lama menjadi gelandangan.

Tuntutan ini juga didasarkan bahwa alasan pembayaran 20 – 80 persen menurut kami tidak adil dan hanya memperhatikan kepentingan cash flow Lapindo, bukan korban yang sudah kepepet secara umum. Terbukti, salah satu majalah keuangan internasional melansir bahwa nilai aset Aburizal Bakrie (pribadi, bukan aset Grup Bakrie) mencapai hampir 50 triliun rupiah. Hanya 0,1 persen dari nilai itu sebenarnya sudah cukup untuk membayar kami, atau 2 persen kalau untuk membayar semua aset korban.

Sedangkan uang kontrak dan lain-lain tersebut akan kami kumpulkan dan dipakai sebagai modal awal untuk usaha bersama atau koperasi dari warga. Dengan
perusahaan milik bersama atau koperasi ini, warga yang kehilangan pekerjaan (terutama petani yang akan sangat kesulitan membeli sawah ditempat lain) bisa bekerja lagi. Demikian juga untuk korban yang selama ini pabriknya tenggelam dan tidak mungkin bisa beroperasi lagi.

Namun Lapindo dan pemerintah menolak dan mengacuhkan tuntutan kami ini. Setelah berbulan-bulan seolah-olah bicara dengan tembok, kami akhirnya sepakat untuk menurunkan tuntutan. Baiklah, mungkin tidak 100 persen, tetapi 50-50 saja, tetapi untuk sisa pembayaran 50 persennya kami minta dibayar tiga bulan,
biar nasib kami tidak terkatung-katung terlalu lama. Tuntutan ini tentu saja tidak akan memberatkan mereka, karena bahkan EMP-pun, bagian dari Grup Bakrie
pemegang saham di Lapindo, mencatat keuntungan akhir tahun itu.

Tetapi lagi-lagi tuntutan ini, yang sudah kami tembuskan ke mana-mana, serasa menembus angin. Bupati angkat tangan, gubernur enggan menanggapi, sejumlah
menteri menganggap kami mengada-ada. Berbagai upaya kami lakukan, tetapi tetap mentok. Pihak Lapindo bahkan tidak bersedia bertemu degan kami untuk
membicarakan tuntutan ini, apalagi bernegoisasi. Di media mereka bilang, kalau menuruti permintaan kami, mereka akan melanggar Perpres, dan mereka akan patuh dengan hukum.

Sampai kemudian, ketika itikad baik kami untuk berunding dan menurunkan tuntutan ini seperti teriakan di gurun pasir semata, warga kami mulai gelisah. Ini
bagaimana? Jangan-jangan mereka tidak mau menuruti ini karena kami meminta ganti immaterial tadi. Padahal tuntutan ini menurut Romo Magnis sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan sudah seharusnya Lapindo dan pemerintah memenuhi agar kami masih bisa hidup bergotong royong dan mengembangkan masyarakat paguyuban seperti sebelumnya di desa yang kini sudah lenyap dari muka bumi.

Karena itu, kamipun lagi-lagi, tanpa diminta, menurunkan tuntutan sehingga kami tidak lagi meminta ganti rugi imateriil berupa tanah dan bangunan sebesar 30 ha tadi. Kami tetap berencana untuk tinggal bersama, sehingga kami berencanakan untuk membeli tanah tersebut dari uang kontrak dan lain-lain yang seharusnya menjadi hak kami, yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Tanah yang bisa dibeli nantinya akan dibagi rata setiap orang satu petak, dengan ukuran yang sama.

Namun lagi-lagi, selama beberapa bulan, tuntutan kami inipun tidak ada kejelasan. Tidak ada pertemuan maupun tanggapan resmi dari Lapindo terkait tuntutan kami.
Mereka tetap teguh dengan posisi bahwa mereka tidak akan melanggar Perpres. Sampai satu titik, kami benar-benar tidak habis pikir sebenarnya Negara dan
warga bangsa ini menganggap kami ada tidak sih. Kenapa semua pada diam, dan tidak banyak yang membantu kami menyuarakan hal ini.

Negoisasi dan Negoisasi

Situasi yang mulai dilanda keputusasaan atas ketidakjelasan nasib setelah 21 bulan ini, ditambah dengan dinamika eksternal yang semakin memperkuat
posisi Lapindo, kemudian ketemu dengan berbagai masalah di internal pengungsian. Perkembangan selama satu bulan terakhir membuat posisi kami benar-benar terjepit, dan menyerah kepada tawaran Lapindo semakin lama menjadi semakin masuk akal. Apa yang terjadi ?

Sejak pertengahan bulan Maret 2008, entah kenapa, Lapindo dan pemerintah daerah melakukan pendekatan yang intentif terhadap pengungsi. Padahal
sebelum-sebelumnya, ketika kami yang mencoba melakukan pendekatan, mereka malah dalam posisi sangat defensif, dan cenderung mengabaikan keberadaan kami. Adalah Bupati Sidoarjo yang mengundang kami untuk melakukan
pertemuan dengan pihak Lapindo, guna menyelesaikan tuntutan pengungsi.

Padahal bupati sendiri dalam beberapa pertemuan dengan pengungsi maupun pernyataan yang dilansir media menyatakan dia sudah angkat tangan dengan apa yang diminta pengungsi. Bahkan pada satu kesempatan, pemerintah kabupaten pernah mengultimatum akan menyerbu dan mengusir kami dari pasar, dengan
membagikan selebaran.

Layaknya ultimatum belanda kepada Arek2 Suroboyo pada tahun 1945, kamipun membuat ratusan bambu runcing. Bayangan kami, coba saja datang, dan usir kami, kita lihat apa yang akan terjadi. Entah karena pemerintah paham hukum, atau sekedar masih waras untuk menyerbu orang yang sudah tidak bisa kehilangan apa-apa lagi selain nyawa, serbuan tersebut dibatalkan.

Jadi walau dengan memendam banyak pertanyaan, kamipun menerima tawaran untuk bertemu dengan Lapindo. Harapannya pemerintah memang benar2 mulai akan memihak kami, dan bersama-sama menekan Lapindo untuk memenuhi tuntutan kami. Apalagi toh kami sudah menurunkan tuntutan tersebut sebanyak tiga kali, mungkin kali ini akan diterima.

Oleh Bupati, dijanjikan bahwa ini adalah proses negoisasi, dan memastikan bahwa Lapindo tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah semua korban Lapindo, termasuk yang di pengungsian pasar baru Porong. Karena itu, bupati meminta kedua pihak (korban diwakili oleh pengurus paguyuban kami, Lapindo diwakili oleh Andi Darussalam) untuk tidak kaku dengan posisi masing-masing, dan meminta kedua pihak mengedapankan kepentingan penyelesaian masalah.

Selain itu, bupati juga meminta agar para pihak tidak membocorkan masalah ini kepada media. Tanpa bermaksud berpikiran negative (sebab selama ini sudah terlalu banyak pikiran negatif, buat apa ditambah-tambah lagi), kami menganggap ini sebagai cara agar perundingan bisa berjalan dengan efektif, menghasilkan
terobosan dan tidak terganggu oleh media.

Akhirnya perundingan yang difasilitasi oleh bupati inipun mulai digulirkan. Satu pertemuan, disusul pertemuan berikutnya, selalu mentok ke poin yang sama.
Kami tidak mau penyelesaian terlalu lama, dan kami sudah menurunkan tuntutan kami tiga kali sejak dari awal tuntutan. Sementara lapindo berdalih bahwa mereka
tidak mau melanggar perpres. Poin yang dianggap melanggar perpres adalah term pembayaran yang 50:50 tersebut.

Sempat muncul alternatif tawaran yang diajukan oleh Bupati, yaitu relokasi plus. Relokasi artinya, Lapindo bersedia mempercepat pembayaran, namun kalau korban
mau agar sisa pembayaran diganti dalam bentuk rumah di kompleks perumahan yang dibangun oleh Grup Bakrie. Tentu saja perumahan dengan harga mereka, yang bagi sebagian dari kami akan sangat berat. Lokasinya juga jauh dari desa kami awalnya, sehingga menyulitkan anak2 yang sudah sekolah di sekitar Porong dan korban yang masih bekerja di sekitar situ.

Namun demi itikad untuk mencari solusi yang terbaik, kamipun bersedia menjajaki tawaran itu, dan meminta melihat ke lokasi yang dijanjikan. Pada hari H yang
disepakati, ternyata acara tiba-tiba diubah secara sepihak oleh Lapindo, dan acara kunjungan ke lokasi diganti melihat maket di hotel berbintang di Surabaya.
Melihat reaksi ini, wargapun sepakat untuk menolak skema ini karena korban melihat maksud yang disembunyikan dengan kejadian ini.

Setelah itu, terjadi lagi beberapa kali pertemuan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Ketika sorotan semakin mengarah pada pihak korban, akhirnya kami pun
menurunkan lagi posisi. Kami akhirnya menerima skema pembayaran sesuai perpres, yaitu 20:80. Namun sisa pembayaran tidak dilunasi 23 bulan setelahnya, tetapi tiga bulan dari penandatanganan PIJB, dan ada perubahan poin di PIJB sehingga memberi kepastian hukum.

Skema ini tidak akan memberatkan Lapindo, karena sesuai dengan skema Perpres dan masih ada tempo pembayaran. Sedangkan dari pihak korban, sebenarnya
posisi ini sama saja dengan kami kembali ke titik awal. Sebab 3 bulan kemudian dari akhir bulan maret itu adalah bulan Mei ini, saat sebagian besar korban
awal (termasuk kami) seharusnya memang waktunya dibayar.

Bagi korban, ini merupakan titik kompromi paling akhir karena kami akhirnya memutuskan untuk menerima skema pembayaran perpres, meskipun dengan syarat diatas dan catatan bahwa kami tidak akan meninggalkan pasar sampai ada kejelasan mekanismenya. Dengan sangat berat hati, karena kami sudah menurunkan tuntutan beberapa kali, namun Lapindo tetap kukuh.

Yang membedakan kami dengan korban lainnya hanya bahwa nasib kami akan relatif lebih baik, karena nantinya akan bisa tinggal bersama-sama lagi seperti dulu di desa. Sementara kawan-kawan korban yang lain sudah tercerai berai entah kemana.

Apakah posisi ini, yang sudah sedemikian melunak masih dengan serta merta diterima oleh Lapindo dan posisi kami didukung oleh Bupati. Ternyata tidak. Lapindo ternyata tetap kukuh bahwa pembayaran akan sesuai dengan Perpres. Padahal poin yang oleh Lapindo dianggap melanggar Perpres tersebut adalah poin
pembayaran. Kami bersikeras bahwa dengan memajukan pembayaran itu tidak melanggar perpres (karena poin selambat-lambatnya seperti dijelaskan diatas).

Ditambah lagi bahwa ketika apa yang kami tawarkan berbeda dengan terjemahan mereka atas perpres, mereka pasang harga mati. Padahal kami sudah tidak defensif ketika mereka yang memberi penawaran yang berbeda, seperti halnya pada saat tawaran relokasi yang akhirnya ditolak tersebut. Terlebih lagi, ketika
mereka menawarkan relokasi, yang notabene kami wajib membeli unit perumahan mereka dengan harga komersial, mereka bersedia mempercepat pembayaran.

Demikian juga bupati yang justru posisinya menekan kami dengan menghadapkan kami dengan himpunan pedagang dari pasar porong lama yang sedianya menempati pasar porong baru, tempat pengungsian kami (meskipun pasar
ini belum beroperasi sewaktu bencana terjadi, dan pedagang masih belum membeli stan pasar baru ini).

Kami bahkan terheran-heran dan terbersit pikiran negative, jangan-jangan Lapindo memang sedang menggencet kami, yang selama ini menyusahkan mereka.
Jangan-jangan pemerintah tengah bermain-main dengan batas kesabaran kami karena dianggap selama ini kami sudah menentang kebijakan mereka dan menjadi kerikil di sepatu yang mahal.

Siasat-siasat yang Mematikan

Ketika korban di pengungsian sudah sedemikian resah karena posisi perundingan yang tidak jelas, kami dikejutkan dengan perkembangan baru yang beruntun
hanya dalam bilangan 2 minggu. Akhir April, tiba-tiba salah seorang pegawai Lapindo bagian external relation melakukan pendekatan kepada salah seorang korban.

Intinya memberi tawaran dari pihak manajemen yang sama sekali berbeda dengan yang disampaikan lewat perundingan resmi.

Kepada korban ini, pegawai Lapindo ini menawarkan pembayaran bisa dipercepat menjadi satu tahun, namun uang kontrak hanya diberikan satu tahun. Bukan apa
yang ditawarkan ini yang menjadi kami kaget, sebab tidak terbilang berbagai macam upaya untuk memecah belah warga di pengungsian sebelumnya dilakukan. Kami kaget karena negoisasi resmi dengan perwakilan Lapindo yang difasilitasi oleh Bupati ternyata bisa ditelikung dengan terang-terangan semacam ini.

Siasat ini kontan menimbulkan kegemparan di kalangan warga. Muncul kesan seolah-olah pengurus tidak menyampaikan kepada warga hasil perundingan yang
sebenarnya. Apalagi korban yang dihubungi tersebut dengan upaya sendiri melakukan sosialisasi kepada korban lainnya, tanpa sepengetahuan pengurus. Tidak lama kemudian kami mengetahui hal ini dan melakukan berbagai cara untuk meyakinkan warga bahwa itu hanya upaya untuk memecah belah warga.

Belum lagi kejadian ini reda, beberapa hari kemudian muncul manuver berikutnya. Kami membaca di media bahwa Lapindo akan menghentikan jatah makan bagi pengungsi korban Lapindo mulai bulan Mei 2008. Alasan yang dikemukan oleh Lapindo bahwa jatah makan ini adalah, sejalan dengan kampanyenya, semata merupakan bentuk bantuan dan kepedulian mereka kepada korban.

Dengan kalimat yang manis, pihak Lapindo menyarankan agar pengungsi menerima saja jatah uang kontrak, sehingga tidak perlu hidup menderita di pasar seperti
sekarang ini. Upaya persuasi yang dari awal sudah kami tolak, karena dengan menerima kontrak tentu saja akan menjebak kami ke dalam skema mereka. Dan tanpa ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana nasib kami, tentu saja menerima kontrak akan membuat kami tidak punya daya tawar apa-apa terhadap Lapindo.

Ketika situasi semakin memanas dan warga semakin resah dengan kepastian nasibnya, muncul surat gelap yang dikirim ke beberapa puluh warga. Surat yang tidak menyebutkan identitas penulisnya ini berisi berbagai macam fitnah dan hasutan yang tidak berdasar dan mendelegitimasi pengurus paguyuban. Juga ancaman bahwa kalau warga tidak menerima kontrak paling lambat 1 Mei, warga pengungsi tidak akan mendapat pembayaran dari Lapindo.

Seakan itu semua belum cukup, beberapa hari kemudian ketika warga bertemu Lapindo di pendopo Kabupaten untuk melanjutkan perundingan dan mengklarifikasi
berbagai manuver tadi, bupati memberi keterangan di media bahwa korban Lapindo di pengungsian akhirnya menerima skema perpres. Padahal pertemuan itu tidak mencapai kemajuan apapun, kecuali ada pertemuan berikutnya untuk membahas detil mekanisme pembayaran.

Keterangan yang diberikan bupati kepada media ini tentu saja semakin membingungkan kami. Bukankah Bupati sendiri yang meminta agar proses perundingan tidak dibocorkan kepada media dan kepada publik. Dan bukankah apa yang terjadi di pertemuan di pelintir oleh Bupati sendiri dengan menyatakan bahwa warga sudah menerima perpres, tanpa syarat.

Esoknya, media memuat keterangan bupati tersebut, yang sorenya dilanjutkan dengan datangnya undangan dari Lapindo kepada korban untuk melakukan penandatanganan kontrak di kantor Lapindo. Tidak satupun warga yang
datang memenuhi undangan tersebut, yang lagi-lagi besoknya dipelintir oleh Lapindo dan dimuat media bahwa kami sudah di intimidasi oleh pengurus
paguyuban.

Seakan memungkasi semua manuver bertubi yang sangat efektif melemahkan kepercayaan diri korban, Lapindo kemudian menerapkan jurus pamungkas. Melalui
serangkaian hubungan telepon, pihak Lapindo mengajak bertemu dengan pengurus paguyuban, kali ini tidak dihadapan Bupati. Dalam pertemuan ini, pihak Lapindo memberikan penawaran terakhir yang bahkan lebih merugikan dibandingkan apa yang dicantumkan di Perpres, dan membuat warga kami benar-benar akan tercerai berai.

Maka lengkap sudahlah Lapindo berupaya menjepit pengungsi korban lumpur Lapindo. Serangkaian siasat yang berhasil memupus harapan korban, dan membuktikan bahwa kalau Lapindo menginginkan satu hal, maka tidak ada yang mampu menghalangi mereka. Sedangkan korban, faktanya (di)tinggal sendirian memperjuangkan nasibnya, dengan tidak ada apa-apa lagi fasilitas bagi
pengungsi dan tidak ada pihak2 yang mampu membantu dan melindungi kami.

Seruan Terakhir Korban Lapindo dari Pasar Baru Porong

Maka demikianlah surat yang sangat panjang ini dibuat, untuk menarik perhatian pihak-pihak yang peduli kepada korban Lapindo. Kami tunggu pertolongan anda, kami tuntut komitmen anda. Kami sudah berada dalam posisi yang sangat terjepit. Tidak ada lagi fasilitas terhadap korban, baik dari Lapindo maupun dari pemerintah. Disisi lain, Lapindo sudah terbukti mampu mengacak-acak ketahanan dan kerukunan kami sebagai paguyuban, kekuatan kami satu-satunya.

Setelah serangkaian manuver yang diorkestrasikan oleh pihak Lapindo yang dikomandani oleh Andi Darusalam, bergandengan dengan pemerintah yang diwakili oleh Bupati Sidoarjo, korban lapindo yang sudah hampir 2 tahun babak belur kini tinggal dengan pilihan yang justru semakin memojokkan dan menjepit kami.

Maka kalau anda masih mempunyai hati nurani dan pernah menyatakan peduli dan siap membela korban lumpur Lapindo, tidak ada saat yang lebih tepat selain
sekarang. Sebab minggu depan bisa jadi yang namanya korban lapindo sudah tidak ada lagi. Setelah ini kami sebagai sedikit dari korban Lapindo yang tersisa, dan satu-satunya yang masih melawan, akan menjadi mitra jual beli Lapindo, sama halnya dengan nasib 50 ribu warga Sidoarjo lainnya.

Dan setiap upaya apapun untuk memperjuangkan masalah Lapindo akan kehilangan basis. Kalau menurut Romo Magnis kami saat ini sedang mencoba mengamalkan dan menegakkan sila paling inti dari Pancasila yaitu Keadilan yang Beradab akan menyerah, maka satu minggu lagi Lapindo akan membuktikan bahwa kemenangan modal di atas kepentingan bangsa dan Negara ini menjadi komplit.

Kalau sebelumnya kami tidak pernah meminta sesuatu yang kongkret tentang apa yang bisa dilakukan bagi korban Lapindo, maka untuk yang terakhir kalinya
sekarang, kami meminta anda, individu maupun lembaga yang peduli korban Lapindo, untuk :

- Datanglah ke pengungsian pasar baru Porong untuk berjuang bahu membahu dengan kami, sehingga bisa meyakinkan sebagian besar korban yang saat ini sudah putus harapan.

- Bukalah dompet-dompet peduli korban Lapindo, yang akan dipergunakan untuk kegiatan penguatan ekonomi bagi kami



Blog EntryApr 21, '08 9:41 AM
for everyone
Lucu juga ya dunia. Tambah banyak orang pinter, ahli, sarjana, profesor; makin banyak teori dan berkembang wawasan manusia; makin canggih penjelasan tentang segala masalah kehidupan; makin gampang berkomunikasi dan berinteraksi antar-sesama; kok bisa-bisanya dunia sekarang gak juga bertambah baik. 

Blog EntryMar 20, '08 9:58 PM
for everyone
BELAJAR DARI MUHAMMAD YUNUS


Belajar dari orang lain bukan hal yang buruk, entah itu keberhasilannya atau pun kesalahannya. Yang bagus bisa dijadikan contoh, yang salah diambil hikmahnya agar tak mengulangi. Pemerintahan SBY sudah mencoba mengambil pelajaran langsung dari Muhammad Yunus, doktor ekonomi Bangladesh yang meraih Nobel Perdamaian 2006 karena gigih mengangkat masyarakat miskin lewat kredit mikro. Yunus diundang langsung memberi kuliah di depan kabinet. Namun dalam agenda pembangunan 2008 yang tertuang dalam APBN 2008-2009 tak menyiratkan keberpihakan kuat terhadap pemberantasan kemiskinan, terutama lewat kredit mikro.

Bila kredit mikro dipaksakan melalui jalur perbankan yang ada saat ini tentu akan banyak pembatasan bagi kaum miskin. Sama aja bo’ong, bahasa gaulnya. Kredit mikro ala Yunus memfokuskan pada orang-orang yang benar-benar miskin, yang tidak memiliki agunan sedikit pun (sebagai syarat utama pengajuan kredit di perbankan), yang merancang bunga kredit sesuai kemampuan dan kemauan kreditor, yang mendasarkan kredit pada kepercayaan penuh (trust) kepada kemampuan survival orang miskin.

Mungkin masih jauh kredit mikro ala Yunus bisa diberlakukan pemerintah Indonesia. Menurut saya, minimal ada empat langkah yang harus dilakukan pemerintah jika ingin menerapkan program mikro kredit ala Yunus. Langkah pertama adalah keberanian melakukan terobosan, mengeluarkan payung hukum bagi kredit mikro di luar UU Perbankan. Langkah kedua, tekad yang kuat menggelontorkan dana pembangunan bagi pengembangan mikro kredit, katakan lah sekitar 10-15% APBN. Jika tidak mungkin, karena beban utang negara akibat BLBI, mulai lah dengan 5% APBN. Langkah ketiga, bentuk lembaga independen –dimungkinkan dengan supervisi langsung tim Grameen Bank—untuk otorisasi penyaluran dana tersebut ke seluruh pelosok Indonesia.

Langkah keempat, tunggu 2-3 tahun, dan saya yakin orang-orang miskin pengguna mikro kredit itu akan mengembalikan pinjamannya, bahkan akan menggandakan kredit berikutnya. Artinya, 2-3 tahun mendatang mereka telah mengangkat sendiri kehidupan mereka.

Bila pemerintah belum juga melakukan hal-hal di atas, usaha (filantropis) perseorangan atau pun pihak swasta non-governmental masih bisa ditempuh.

Patut pula kita masih bersyukur karena Yunus telah memberi banyak teladan.

Alhamdulillah, ada Yunus, yang dengan sadar membuang segudang teori ekonomi muluk dan canggih lalu turun ke kampung dekat kampus tempatnya mengajar untuk menemui orang-orang termiskin. Bukan dengan cara pandang dari awang-awang (bird’s view) seperti dikerjakan para pundits ekonomi, bukan dari ruangan sejuk dengan perangkat canggih, bukan pula lewat diskusi dan seminar-seminar di hotel, melainkan lewat mata cacing yang merayap di tanah, Yunus mengajari koleganya untuk memahami langsung problema kemiskinan lalu mencari jalan keluarnya.

Alhamdulillah ada Yunus, yang dengan lantang, namun tetap santun, menohok peran lembaga-lembaga donor internasional yang tak pernah percaya akan kemampuan orang-orang miskin mengelola kredit. Dia menyakini, hampir tak ada sepeser pun bantuan donor yang benar-benar ke tangan orang-orang miskan. Alasannya: hampir 80% dana bantuan donor kembali ke negara donor. Biaya konsultan asing, membeli produk negara donor, yang intinya jumlah ini lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai produk negara donor sendiri. Sisanya 20% habis untuk biaya lobi birokrasi, kontraktor dan segelintir konsultan lokal. Hampir tak ada bagian yang jatuh langsung ke orang-orang miskin negara tujuan.

Alhamdulillah ada Yunus, yang dengan jeli memberi kesempatan kaum perempuan miskin bermartabat. Di negeri kolot dan patriark, seperti Bangladesh dan sebagian besar tanah air kita ini, kebanyakan perempuannya tak punya otoritas mengelola keuangan keluarga, bisnis/usaha-usaha, dan lainnya secara mandiri.

Studi-studi PBB di 40 negara berkembang menunjukkan bahwa tingkat kelahiran menurun saat perempuan mendapatkan kesetaraan. Alasannya banyak. Pendidikan memperlambat usia perkawinan dan kehamilan; perempuan yang lebih tinggi tingkat pendidikannya lebih condong untuk bekerja mencari penghasilan, otomatis pertimbangan menunda kelahiran menjadi pilihan. Manakala pendapatannya meningkat, perempuan akan lebih memikirkan keberlangsungan nasib anaknya (sekolah) dan berperan aktif dalam demokrasi.

Yunus yakin peluang memperoleh pendapatan yang bisa memberdayakan perempuan miskin dan membuat mereka lebih teroganisir akan lebih berdampak dalam menahan laju pertumbuhan penduduk ketimbang “anjuran” mengikti program Keluarga Berencana (KB). KB semestinya diserahkan pada keputusan keluarga. Terungkap dalam Konferensi Kependudukan dio Kairo, September 1994, tingkat kelahiran peminjam Grameen Bank lebih rendah dua kali dari rerata nasional Bangladesh. (134)

***

Sebuah lembaga riset Bangladesh memperkirakan 75% dari lebih AS$30 Miliar bantuan donor asing yang diterima selama 20 tahun terakhir tidak dibelanjakan di Bangladesh. Uang itu dibelanjakan utk peralatan, komoditas dan para konsultandari negara donor itu sendiri. Banyak negara2 kaya menggunakan bantuan luar negerinya terutama utk mempekerjakan warganya sendiri dan menjual produk mereka. Syukur-syukur kalau memang bisa mengurangi kemiskinan.

Sisa 25% yg dibelanjakan di Bangladesh (negara penerima) biasanya langsung jatuh ke tangan sejumlah kecil elite pemasok, kontraktor, konsultan dan tenaga ahli lokal. Uang ini pun kebanyakan digunakan mereka utk membeli barang konsumsi luar negeri, yg tidak membantu perekonomian dan lapangan kerja di negeri kami. Dan ada keyakinan umum bahwa sejumlah besar uang donor digunakan untuk menyuap para pejabat dan politisi yg telah turut serta mengambil keputusan pengadaan barang dan menandatangani keputusannya.

Situasi ini terjadi di semua negara penerima bantuan yang besarnya mencapai AS$50-55 Miliar per tahun. Proyek-proyek bantuan menciptakan birokrasi massif, yang langsung menjadi korup dan inefisien, dengan kerugian sangat besar. Di dunia yang mengunggulkan ekonomi pasar dan persaingan bebas, uang bantuan masih digunakan untuk meningkatkan belanja pemerintah, yang sering bertindak melawan ekonomi pasar.

Kebanyakan bantuan asing dipakai untuk membangun jalan, jembatan, dsb yang niatnya membantu kaum miskin “dalam jangka panjang.” Namun toh pihak-pihak yang sesungguhnya mendapat manfaat dari sebagian besar bantuan ini justru mereka yang sudah kaya. Bantuan asing menjadi semacam amal bagi penguasa sementara kaum miskin tambah melarat. Jika ingin ada dampaknya pada kaum papa, maka bantuan ini seharusnya ditata ulang sehingga bisa langsung mencapai rumah tangga miskin.

Saya yakin harus dirancang sebuah metodologi bantuan yang baru dengan tujuan-tujuan baru. Malah sebenarnya pemberantasan kemiskinan secara langsung seharusnya menjadi tujuan seluruyh bantuan pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai sebuah isu HAM, bukan masalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja. Ketika perekonomian nasional meningkat, situasi kaum miskin tidak secara otomatis membaik. Pembangunan seharusnya berfokus hanya pada perubahan positif yang terukur dalam pendapatan per kapita 50% populasi termiskin. (146-147)

***

Satu hari seorang wartawan AS yang jengkel atas cemoohan Yunus pada organisasi-organisasi “bantuan pembangunan” seperti Bank Dunia, mencoba mewawancara Yunus. Seperti banyak pihak lain, si wartawan tadi memandang Bank Dunia (dan lembaga sejenis) sebagai organisasi yang penuh dengan kebajikan dan mencerahkan, yang bekerja sebaik-baiknya tanpa pamrih. Dia mulai bertanya nyinyir: “Daripada mencela melulu, bisakah Anda sebutkan langkah-langkah kongkret apa saja yang akan Anda lakukan seandainya menjadi Presiden Bank Dunia?”

“Saya tidak pernah memikirkan apa yang akan saya lakukan jika menjadi Presiden Bank Dunia. Tapi yang pertama-tama saya kira akan saya lakukan adalah memindahkan kantor pusat ke Dhaka.”

“Buat apa Anda lakukan itu?”

“Ya, seandainya seperti yang diucapkan Lewis Preston (Presiden Bank Dunia saat itu), “Tujuan utama Bank Dunia adalah memerangi kemiskinan dunia,” maka bagi saya sepertinya Bank Dunia harus pindah lokasi ke tempat yang kemiskinannya paling parah. Di Dhaka, Bank Dunia akan dikelilingi oleh orang-orang yang menderita dan melarat. Dengan berada di tempat yang dekat dengan persoalan, para pejabat Bank Dunia mungkin bisa mengatasi masalah lebih cepat dan lebih realistis.”

Si pewawancara mengangguk pelan, dan tampak tak begitu jengkel lagi.

“Juga, bila kantor pusat dipindahkan ke Dhaka, sebagian besar dari 5000 stafnya jelas tidak akan mau ikut. Dhaka tidak punya kehidupan sosial yang marak dan tentunya bukan tempat pilihan para pegawai Bank Dunia untuk membesarkan anak-anaknya. Saya kira banyak pegawai akan dengan sukarela berhenti dan pindah kerja. Ada dua hal yang bisa didapat dari sini: Pertama, akan menyaring mereka yang tidak sepenuhnya mencurahkan perhatian untuk memerangi kemiskinan; kedua, ini akan mengurangi biaya, karena gaji di Dhaka jauh lebih rendah ketimbang yang mereka minta di Washington DC yang mahal itu.”

Dan dengan itu, wawancara pun bubar. (148)













Blog EntryMar 15, '08 9:40 AM
for everyone
Seorang teman saya mencoba menjadi media-campaigner kasus illegal logging Riau. Cukup lama 'ngomporin' banyak pihak: mulai dari DPR (RI dan Daerah), polisi, LSM, tokoh2 Riau, media (Jakarta & lokal), sampai ke jaringan pribadinya. Tiga belas bulan sudah, tapi kasus illegal logging Riau rupanya masih jalan di tempat. Konon terlalu banyak kepentingan, artinya terlalu banyak kue yang harus dibagi. Menurut teman saya tersebut, belum pernah ada sejarahnya di sini kasus illog diusut tuntas. Kayaknya teman saya itu mencoba "realistis", mencoba memahami bagaimana seharusnya menjadi "Manusia Indonesia". Oke, selamat menikmati reality show...

jotz


Slamat Idul Fitri, maaf lahir bathin dulu...

Perkembangan illog Riau terasa agak lambat. Sudah setahun lebih sebulan, saya hitung. Bolanya skr ada di Jakarta, karena surat permohonan izin pemeriksaan 5 bupati dan gubernur Riau sudah dikirim Mabes Polri ke Sekretaris Kabinet dan Setneg pada 27 September 2007 lalu. Utk memperjelasnya memang harus di-bombardir pertanyaan ke dua pejabat tinggi negara itu (Sudi Silalahi dan Hatta Radjasa) Sudah terima srt dr Mabes Polri? Kapan? Siapa saja yg dimintakan izin pemeriksaan? Kok lama sekali prosesnya? Serius apa tidak pemerintahan SBY-JK ini menuntaskan illog Riau? Krn terlibat dua perusahaan pulp (bubur kayu) besar, apa solusi pemerintah? Menurut penyidikan Polda Riau, para bupati dan gubernur Riau terbukti melanggar, bahkan Menhut MS Kaban pun mengeluarkan izin bermasalah. Bukti sdh cukup kuat, tapi pemerintah kok terkesan ragu? Dll, dll.

Memang, mnrt Kadiv Humas Mabes Polri, dlm waktu 60 hari stlh surat itu diterima dan tidak juga ada jawaban dr presiden, mnrt ketentuannya (UU Otonomi Daerah) kepolisian bisa langsung memeriksa para kepala daerah tsb. Tapi kan ini masih abu-abu. Apalagi dua petinggi itu (Kapolri dan Presiden SBY) sama2 org Jawa, jadi bakal lebih banyak main perasaan ketimbang berdasarkan ketentuan.

Tokh akhirnya terbukti juga. Hingga Maret 2008 (6 bulan=sktr 180 hari setelah surat itu diterima Sekkab) Presiden SBY tak juga memberi izin. Yg kebingungan tentu saja Polda Riau (dan Mabes Polri). SBY tak pernah memberi pernyataan soal ini, hanya lewat juru bicara kepresidenan (Andi A Malarangeng) dan staf kepresidenan bidang hukum (Sardan Marbun), yang mereka sampaikan: “silakan Kapolda Riau memeriksa para kepala daerah tersebut.” Tanpa dasar apa pun.

Isu ini sangat menjadi perhatian di Riau. Banyak elite menanti kepastian keluarnya surat pemeriksaan 5 bupati dan gubernur Riau. Kalangan DPRD Riau sangat yakin bila dalam waktu dekat akan keluar srt pemeriksaan tsb. Masalahnya, siapa saja kepala daerah yg bakal diperiksa? Soalnya, 5 bupati dan gubernur Riau memiliki cantolan politik yg cukup kuat, selain kesediaan mereka utk ‘menyetor’ Jakarta.

Gubernur Riau Rusli Zainal adalah juga ketua Partai Golkar Riau. Menurut kabar, dia sudah menjual dua rumahnya agar bisa menyetor Jakarta. Dia sering ke Jkt menemui Jusuf Kalla (Wapres dan Ketua Umum PG). Rusli Zainal terkenal gampang menebar duit ke Jkt, termasuk ke JK dan Partai Golkarnya). Maka, tak heran jika dulu JK sempat beberapa menelpon langsung Kapolri Sutanto utk meminta mencopot/memindahkan Kapolda Riau Sutjiptadi. Konon Sutanto pasang badan, karena ini menyangkut marwah korps Polri. Rusli Zainal kini duduk sebagai anggota Tim Illog Riau bentukan SBY, jadi ada kemungkinan dia lolos. Namun kalau terus ditekan pers dan publik, ia memang sewajarnya jadi tersangka, atau minimal diperiksa.

Rusli kini jadi tumpuan para bupati yg terlibat, yakni T Azmun Djaafar (Bupati Pelalawan), Burhanudin Husin (Bupati Kampar), dan Indra Muchlis Adnan (Bupati Indragiri Hilir). Mereka kini merapatkan barisan, mulai dr pengumpulan dana, mobilisasi network ke elite Jkt, dan kerap berkumpul utk berembug. Lokasinya bisa di Pekanbaru, Riau, atau di Jakarta. Di belakang mereka adalah tauke-tauke kayu dan 2 perusahaan pulp (RAPP dan IKPP), yg juga menyiapkan dana dan sekaligus memanfaatkan jaringan mereka utk meredam atau mengaburkan arah penyidikan illog Riau. Termasuk di dlmnya, jaringan media Jakarta dan lokal. Krn seringnya mrk berkumpul maka muncul sebutan “konsorsium”.

Ada juga Bupati Indragiri Hulu HR Thamsir Rahman yg juga jadi Ketua Partai Demokrat Riau. Yg ini mmg agak beda karena dia berseberangan dgn Rusli Zainal. Musuhan, gitu. Dia gak mau berkoordinasi ama Rusli Zainal cs. Tentu utk yg satu ini lebih banyak pertimbangan politisnya drpd hukum, krn menyangkut citra Partai Demokrat.

Saya juga kontak ke inner-circle istana. Mnrt mereka, kasus ini bisa dibelokkan ke kiri atau ke kanan, tergantung dgn kepentingan 2009 nanti.
Powerplay ini jelas melibatkan banyak uang dan kepentingan. Ada RAPP-IKPP, tauke2 kayu, parpol (tepatnya oknum2 parpol), DPR, pejabat negara-daerah, criminal justice system (kepolisian-kejaksaan-pengadilan/hakim), pers-media Jakarta dan lokal, LSM, dan lainnya. Terlalu banyak pemain rupanya bisa bikin pemerintahan ini bingung.

Dalam hati saya, hehehe... bener juga komentar Akbar Tandjung waktu dapat gelar doktor di UGM, Yogyakarta: “ini pemerintahan transaksional, bukan transisional. “



Blog EntryMar 13, '08 8:28 AM
for everyone
Atas kebaikan seorang rekan, didapat lah teks pidato WS Rendra kala dianugrahi Doktor Honoris Causa di UGM, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Silakan dinikmati, direnung, dan jika udah merasa klop, buat lah gerakan. Tafsiran ane cukup simpel: pilih lah pemimpin yang bener, yang ngerti & berani melaksanakan UUD'45. Pemimpin yang melenceng sah-sah aja bila didongkel. Setuju?

jotz


Megatruh Kambuh

Renungan Seorang Penyair Dalam Menanggapi Kalabendu

(Pidato Pemberian Dr HRC untuk Rendra di UGM)

Penyair besar Ronggowarsito, di pertengahan abad 19, menggambarkan zaman pancaroba sebagai "Kalatida" dan "Kalabendu".

Zaman "Kalatida" adalah zaman ketika akal sehat diremehkan. Perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tak adil, tidak digubris. Krisis moral adalah buah dari krisis akal sehat. Kekuasaan korupsi merata dan merajalela karena erosi tata nilai terjadi di lapisan atas dan bawah.

Zaman "Kalabendu" adalah zaman yang mantap stabilitasnya, tetapi alat stabilitas itu adalah penindasan. Ketidakadilan malah didewakan. Ulama-ulama menghianati kitab suci. Penguasa lalim tak bisa ditegur. Korupsi dilindungi. Kemewahan dipamerkan di samping jeritan kaum miskin dan tertindas. Penjahat dipahlawankan, orang jujur ditertawakan dan disingkirkan.

Gambaran sifat dan tanda-tanda dari "Kalatida" dan "Kalabendu" tersebut di atas adalah saduran bebas dari isi tembang aslinya. Namun secara ringkas bisa dikatakan bahwa "Kalatida" adalah zaman edan, karena akal sehat diremehkan, dan "Kalabendu" adalah zaman hancur dan rusaknya kehidupan karena tata nilai dan tata kebenaran dijungkir-balikkan secara merata.

Lalu, menurut Ronggowarsito, dengan sendirinya, setelah "Kalatida" dan "Kalabendu" pasti akan muncul zaman "Kalasuba", yaitu zaman stabilitas dan kemakmuran.

Apa yang dianjurkan oleh Ronggowarsito agar orang bisa selamat di masa "Kalatida" adalah selalu sadar dan waspada, tidak ikut dalam permainan gila. Sedangkan di masa "Kalabendu" harus berani prihatin, sabar, tawakal dan selalu berada di jalan Allah sebagaimana tercantum di dalam kitab suciNya. Maka nanti akan datang secara tiba-tiba masa "Kalasuba" yang ditegakkan oleh Ratu Adil.

Ternyata urutan zaman "Kalatida", "Kalabendu", dan "Kalasuba" tidak hanya terjadi di kerajaan Surakarta di abad ke 19, tetapi juga terjadi di mana-mana di dunia pada abad mana saja. Di Yunani purba, di Romawi, di Reich pertama Germania, di Perancis, di Spanyol, Portugal, Italia, Iran, Irak, India, Russia, Korea, Cina, yah di manapun, kapanpun. Begitulah rupanya irama "wolak waliking zaman" atau "timbul tenggelamnya zaman", atau "pergolakan zaman". Alangkah tajamnya penglihatan mata batin penyair Ronggowarsito ini!

Republik Indonesia juga tidak luput dari "pergolakan zaman" serupa itu. Dan ini yang akan menjadi pusat renungan saya pagi ini.

Namun sebelum itu perkenankan saya mengingatkan bahwa menurut teori chaos dari dunia ilmu fisika modern diterangkan bahwa di dalam chaos terdapat kemampuan untuk muncul order, dan kemampuan itu tidak tergantung dari unsure luar. Hal ini sejajar dengan pandangan penyair Ronggowarsito mengenai "Kalasubo". Kata Ratu Adil bukan lahir dari rekayasa manusia, tetapi seperti ditakdirkan ada begitu saja. Kesejajaran teori chaos dengan teori pergolakan zamannya Ronggowarsito menunjukkan sekali lagi ketazaman dan kepekaan mata batinnya.

Melewati pidato ini saya persembahkan sembah sungkan saya yang khidmat kepada penyair besar ronggowarsito.

Kembali pada renungan mengenai gelombang "Kalatida", "Kalabendu" dan "Kalasuba" yang terjadi di Republik Indonesia.

Usaha setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat, kapanpun dan di manapun, pada akhirnya akan tertumbuk pada "Mesin Budaya". Adapun "Mesin Budaya" itu adalah aturan-aturan yang mengikat dan dan menimbulkan akibat. Etika umum, aturan politik, aturan ekonomi. Dan aturan hukum, itu semua adalah aturan-aturan yang tak bisa dilanggar begitu saja tanpa ada akibat. Semua usaha manusia dalam mengelola keinginan dan keperluannya akan berurusan dengan aturan-aturan itu, atau "Mesin Budaya" itu.

"Mesin Budaya" yang berdaulat rakyat, adil, berperikemanusiaan, dan menghargai dinamika kehidupan, adalah "Mesin budaya" yang mampu mendorong daya hidup dan daya cipta anggota masyarakat dalam Negara. Tetapi "Mesin budaya" yang berdaulat penguasa, yang menindas dan menjajah, yang elitis dan tidak populis, sangat berbahaya untuk daya hidup daya cipta bangsa.

Didalam masyarakat tradisional yang kuat hukum adatnya, rakyat dan alam lingkungannya hidup dalam harmoni yang baik, yang diatur oleh hukum adat. Selanjutnya hukum adat itu dijaga oleh para tetua adat atau dewan adat. Kemudian ketika hadir pemerintah, maka pemerintah berfungsi sebagai pengemban adat yang patuh kepada adat. Jadi hirarki tertinggi di dalam ketatanegaraan masyarakat seperti itu adalah hukum adat yang dijaga oleh dewan adat. Kedua tertinggi adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan masyarakat dan alam lingkungannya terlindungi di dalam lingkaran dalam dari struktur ketatanegaraan.

Dengan begitu kepentingan kekuasaan asing, yang politik ataupun yang dagang, tak bisa menjamah masyarakat dan alam lingkungannya tanpa melewati kontrol hukum adat, dewan adat dan penguasa pemerintahan. Itulah sebabnya masyarakat serupa itu sukar dijajah oleh kekuasaan asing.

Ditambah lagi kenyataan bahwa masyarakat dan alam lingkungan yang bisa hidup dalam harmoni baik berkat tatanan hukum yang adil, pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang mandiri, kreatif dan dinamis karena selalu punya ruang untuk berinisiatif. Begitulah daulat hukum yang adil akan melahirkan daulat rakyat dan daulat manusia. Syahdan, rakyat yang berdaulat sukar dijajah oleh kekuasaan asing.

Memang pada kenyataannya suku-suku bangsa di Indonesia yang kuat tatanan hukum adatnya, tak bisa dijajah oleh V.O.C. Dan juga sukar dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Suku-suku itu baru bisa ditaklukkan oleh penjajah pada abad 19, setelah orang Belanda punya senapan yang bisa dikokang, senapan mesin dan dinamit. Sedangkan Sulawesi Selatan baru bisa ditaklukkan pada tahun 1905, Toraja 1910, Bali 1910 dan Ternate 1923 serta Ruteng 1928.

Sedangkan pada suku bangsa yang masyarakat dan alam lingkungannya, tidak dilindungi oleh hukum adat, rakyatnya lemah karena tidak berdaulat, yang berdaulat cuma rajanya. Hukum yang berlaku adalah apa kata raja. Kekuasaan asing dan para pedagang asing bisa langsung menjamah masyarakat dan alam lingkungannya asal bisa mengalahkan rajanya atau bisa bersekutu dengan rajanya.

Kohesi rakyat dalam masyarakat adat kuat karena bersifat organis. Itulah tambahan keterangan kenapa mereka sukar dijajah. Sedangkan kohesi rakyat dalam masyarakat yang didominasi kedaulatan raja semata sangat lemah karena bersifat mekanis. Karenanya rentan terhadap penjajahan. Begitulah keadaan kerajaan Deli, Indragiri, Jambi, Palembang, Banten, Jayakarta, Cirebon, Mataram Islam, Kutai, dan Madura. Gampang ditaklukkan oleh V.O.C. Sejak abad 18 sudah terjajah.

Para penjajah bersekutu dengan raja, langsung bisa mengatur kerja paksa dan tanam paksa. "Kalatida" dan "Kalabendu" melanda negara.

Ketika Hindia Belanda pada akhirnya bisa menaklukkan seluruh Nusantara, maka yang pertama mereka lakukan ialah dengan meng-erosi-kan hukum adat-hukum adat yang ada. Para penjaga adat diadu domba dengan para bangsawan di perintahan sehingga dengan melemahnya adat, melemah pulalah perlindungan daulat rakyat dan alam lingkungannya. Selanjutnya penghisapan kekayaan alam bisa lebih bebas dilakukan oleh para penjajah itu.

Di zaman penjajahan itu hukum adat yang sukar dilemahkan adalah yang ada di Bali karena hubungannya dengan agama dan pura, dan yang ada di Sumatra Barat karena hubungan dengan syariat dan kitab Allah.

Tata hukum dan tata negara sebagai "Mesin Budaya", di zaman penjajahan Hindia Belanda menjadi "Mesin Budaya" yang buruk bagi kehidupan bangsa. Karena tata hukum dan tata Negara Hindia Belanda memang diciptakan untuk kepentingan penjajahan. Maka ketika membangun negara, pemerintah Hindia Belanda juga tidak punya kepentingan untuk memajukan bangsa, melainkan membangun untuk bisa menghisap keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kemakmuran dan kemajuan Kerajaan Belanda di Eropa.

Industrialisasi dilakukan dengan mendatangkan modal asing yang bebas pajak, alat berproduksi juga didatangkan dari luar negeri dengan bebas pajak, dan bahan baku juga diimport dengan bebas pajak pula, kemudian pabrik yang didirikan juga bebas dari pajak berikut tanahnya. Yang kena pajak cuma keuntungannya. Itupun boleh ditransfer keluar negeri.

Jadi devisa terbuka! Alangkah total dan rapi pemerintah Hindia Belanda membangun "Mesin Budaya" penghisapan terhadap daya hidup rakyat dan kekayaan alam lingkungan Indonesia. Semuanya itu di kokohkan dengan "Ordonansi Pajak 1925".

Setelah Indonesia Merdeka, ternyata cara membangun Hindia Belanda masih terus dilestarikan oleh elit politik kita. "Ordonansi Pajak 1925" hanya dirubah judulnya menjadi "Undang-undang Penanaman Modal Asing". Sehingga sampai sekarang kita sangat tergantung pada modal asing. Pembentukan modal dalam negeri serta perdagangan antar desa dan antar pulau tidak pernah dibangun secara serius. Pembentukan sumber daya manusia hanya terbatas sampai melahirkan tukang-tukang, mandor dan operator. Kreator dan produsir tak nampak ada. Mengkonsumsi teknologi yang dibeli disamakan dengan ambil alih teknologi.

Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia tanpa menggalakkan lembaga-lembaga riset sebanyak-banyaknya! Tanpa riset kita hanya akan menjadi konsumen dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Dan juga melengahkan pembentukan industri hulu, seperti penjajah tempo dulu, itu tidak bisa diterima. Sangat menyedihkan bahwa pabrik baja kita ternyata tidak bisa mengolah bijih baja. Bisanya hanya mendaur ulang besi tua.

Akibat dari tidak adanya industri hulu, industri kita di hampir semua bidang: pesawat terbang,mobil, sepeda, obat batuk hitam, obat flu, cabe, kobis, padi , jagung, ayam potong, dll, dll, dll, semua assembling! Alat berproduksi dan bahan bakunya diimport!

Dan selagi kita belum mempunyai kemampuan menghasilkan mesin-mesin berat dan tenaga-tenaga manusia tingkat spesialis yang cukup jumlahnya, pemerintah kita, sejak zaman Orde Baru, telah menjual modal alam. Akibatnya yang memperoleh keuntungan besar adalah modal asing yang memiliki teknologi Barat dan tenaga-tenaga spesialis. Alam dan lingkungan rusak karena kita memang tak berdaya menghadapi kedahsyatan kekuatan modal asing.

Ketergantungan pada modal asing, pinjaman dari negeri-negeri asing dan bantuan-bantuan asing, menyebabkan pemerintah kita, dari sejak zaman Orde Baru, bisa tersesat ke dalam politik pertanian dan pangan dari lembaga-lembaga asing dan perusahaan-perusahaan multi nasional.

Dengan kedok "Revolusi Hijau" kekuatan asing bisa meyakinkan bahwa kita harus meningkatkan swadaya pangan. Dan tanpa ujung pangkal akal sehat, pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa swadaya pangan itu pada intinya adalah swadaya beras. Seakan-akan dari Sabang sampai Merauke beras menjadi makanan utama, dan tanah dari Sabang sampai Merauke bisa ditanami beras. Dan solusi yang diambil untuk mengatasi kenyataan bahwa tanah yang bisa ditanami padi itu terbatas, maka para pakar asing menasehati agar ada intensifikasi pertanian padi, artinya: importlah bibit padi hibrida! Bibit asli terdesak dan akhirnya hampir punah. Bibit hibrida perlu pupuk. Didirikanlah pabrik pupuk dengan pinjaman asing. Pupuk itu mengandung beurat yang lama kelamaan tanah menjadi bantat.

Termasuk dalam program intensifikasi pangan dipakailah berbagai racun: Pestisida untuk membunuh hama tanaman. Fumisida untuk membunuh cendawan-cendawan, terutama cendawan di kebun buah-buahan. Herbisida untuk membasmi gulma. Maka gulma, jenis-jenis rumput yang ada di sela taman dan dianggap mengganggu. Sebenarnya gulma adalah bagian dari ekosistem tanah. Bisa disingkirkan secara sementara dengan disiangi.

Tetapi kalau ditumpas dengan herbisida maka akan lenyaplah gulma selam-lamanya. Artinya rusaklah ekosistem. Dan pada hakekatnya herbisida itu berbahaya untuk semua organisme dan makhluk.

Beberapa ahli pertanian bersih hati mengatakan bahwa intensifikasi pemakaian pestisida, fumisida, dan herbisida ini menyebabkan agrikultur kehilangan "kultur" dan berubah menjadi "agrisida" atau "agriracun".

Racun dari pestisida, fumisida dan herbisida ini pada akhirnya masuk ke tanah dan meracuni air tanah. Sehingga penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan-perkebun an mengalami cacat badan dan melahirkan bayi-bayi cacat.

Pemakaian pupuk urea menyebabkan biaya produksi pangan naik tinggi karena padi hibrida menuntut peningkatan jumlah pemakaian pupuk, secara lama kelamaan. Mahalnya biaya produksi padi dan rusaknya tanah ini yang mendorong kita tergantung pada import bahan makanan. Maksud hati ber-swadaya pangan, tetapi hasilnya justru ketergantungan pangan.

Agrisida yang merusak lingkungan dan sumber pangan kita, serta explotasi modal alam dengan serakah sebelum kita menguasai pengadaan mesin-mesin berat, modal nasional yang kuat, dan cukup tenaga spesialis, yang juga menusuk alam lingkungan, adalah tanggung jawab dari begawan-begawan ekonomi dan begawan-begawan pembangunan di zaman Orde Baru yang masih berkelanjutan sampai sekarang adalah salah satu faktor "Kalabendu" yang kita hadapi saat ini. Sama beratnya dengan korupsi dan pelanggaran terhadap hak azazi.

Pembangunan dalam negara kita juga melupakan sarana-sarana pembangunan rakyat kecil dan menengah kecil. Padahal mereka adalah tulang punggung yang tangguh dari kekuatan ekonomi bangsa. Jumlahnya mencapai 45 juta dan bisa menampung 70 juta tenaga kerja. Sedangkan sumbangannya pada Gross National Product adalah 62%. Lebih banyak dari sumbangan BUMN.

Namun begitu tidak program pemerintah dengan positif membantu usaha mereka: Jalan-jalan darat yang menjadi penghubung antar desa, yang penting untuk kegiatan ekonomi, rusak dan tak terurus. Bahan baku selalu terbatas persediaannya. Banyak bank yang tidak ramah kepada mereka. Grosir-grosir mempermainkan dengan check yang berlaku mundur. Dan pemerintah tidak pintar melindungi kepentingan mereka dari permainan kartel-kartel yang menguasai bahan baku.

Dari sejak abad 7 telah terbukti bahwa rakyat kecil menengah itu sangat adaptif, kreatif, tinggi daya hidupnya, ulet daya tahannya. Di abad 7 mereka yang seni pertaniannya menanam jewawut, dengan cepat menyerap seni irigasi dan menanam padi serta berternak lembu yang diperkenalkan oleh Empu Maharkandia dari India Selatan. Selanjutnya mereka juga bisa menguasai seni menanam buah-buahan dari India semacam sawo, mangga, jambu, dsb. Bahkan pada tahun 1200, menurut laporan "Pararaton", mereka sudah bisa punya perkebunan jambu. Begitu juga mereka cepat sekali menyerap seni menanam nila, bahkan sampai mengekspornya ke luar negeri. Begitu juga mereka adaptif dan kreatif di bidang kerajinan perak, emas, pertukangan kayu dan pandai besi, yang semuanya itu dilaporkan dalam kitab "Pararaton".

Di jaman Islam masuk dari Utara, mereka juga cepat beradaptasi dengan tanaman-tanaman baru seperti kedele, ketan, wijen, soga, dsb. Dengan cepat mereka juga belajar membuat minyak goreng, krupuk, tahu, trasi, dendeng, manisan buah-buahan, dan kecap. Bahkan dengan kreatif mereka menciptakan tempe. Di bidang kerajinan tangan dengan cepat mereka menyerap seni membuat kain jumputan, membuat genting dari tanah, membangun atap limasan, menciptaan gandok dan pringgitan di dalam seni bangunan rumah. Pendeknya unsur-unsur perkembangan baru dalam kebudayaan cita rasa dan tata nilai cepat diserap oleh rakyat banyak.

Dan kemudian di jaman tanam paksa dan kerja paksa, ketika kehidupan rakyat di desa-desa sangat terpuruk, karena meskipun mereka bisa beradaptasi dengan tanaman baru seperti teh, kopi, karet, coklat, vanili, dsb. Tetapi mereka hanya bisa jadi buruh perkebunan atau paling jauh jadi mandor, tak mungkin mereka menjadi pemilik perkebunan; namun segera mereka belajar menanam sayuran baru seperti sledri, kapri, tomat, kentang, kobis, buncis, selada, wortel, dsb untuk dijual kepada "ndoro-ndoro penjajah" di perkebunan dan "ndoro-ndoro priyayi" di kota-kota. Akhirnya bencana menjadi keberuntungan. Petani-petani sayur mayur menjadi makmur.

Dan sekarang meski mereka dalam keadaan teraniaya oleh keadaan dan tidak diperhatikan secara selayaknya oleh pemerintah, bahkan kini mereka digencet oleh kenaikan harga BBM, toh mereka tetap hidup dan bertahan. Kaki lima adalah ekspresi geliat perlawanan rakyat kecil terhadap kemiskinan. Luar biasa! Merekalah pahlawan pembangunan yang sebenarnya!

Seandainya pemerintah dan pemikir ekonomi memperhatikan dan membela kemampuan mereka, menciptakan sarana-sarana kemajuan untuk mereka, mereka adalah harapan kita untuk menjadi kekuatan ekonomi bangsa.

Tata Hukum dan Tata Negara yang berlaku sekarang ini masih meneruskan semangat undang-undang dan ketatanegaraan penjajah Hindia Belanda tempo dulu, yang sama-sama menerapkan keunggulan Daulat Pemerintah di atas Daulat Rakyat, dan juga sama-sama menerapkan aturan politik ketatanegaraan yang memusat, dan sama-sama pula memperteguh aturan berdasarkan kekuasaan dan keperkasaan dan tidak kepada etika, dengan sendirinya tak akan bisa berdaya mencegah krisis etika bangsa, bahkan malah mendorong para kuasa dan para perkasa untuk mengumbar nafsu jahat mereka, tanpa ada kontrol yang memadai.

Tentu saja ada Pancasila, sumber etika bangsa yang cukup lebar cakupannya. Tetapi ternyata Pancasila hanyalah bendera upacara yang tak boleh dikritik, tapi boleh dilanggar tanpa ada akibat hukumnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, satu sila yang indah dari Pancasila ternyata tak punya kekuatan undang-undang apapun bila dilanggar oleh orang-orang kuasa atau perkasa. Lihatlah kasus pembunuhan terhadap empat petani di Sampang Madura, pembunuhan terhadap Marsinah, Udin, Munir, dan pembunuhan-pembunuh an yang lain lagi.

Para buruh Cengkareng yang mogok dan berjuang untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya, dianiaya dan diharu biru oleh petugas keamanan. Biarpun kasusnya dimenangkan oleh pengadilan, tetapi keputusan pengadilan tak pernah digubris dan dilaksanakan oleh majikan pabrik. Malahan para aktivis buruh diteror oleh para petugas keamanan dan para preman yang dibayar oleh majikan.

Rakyat juga tak pernah menang dalam perjuangan mereka untuk melindungi diri dari polusi yang ditimbulkan olah limbah pabrik. Petugas keamanan selalu memihak kepada kepentingan majikan pabrik.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, benar-benar tak ada implementasinya di dalam undang-undang pelaksanaan. KUHP, yang berlaku adalah warisan dari penjajah Hindia Belanda yang tidak punya dasar etika.

Sungguh ironis, bahwa di dalam negara yang merdeka, karena Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum diremehkan, maka hukum dan undang-undang justru menjadi sebab merosotnya etika bangsa.

Apabila para ahli hukum terlambat membahas dan memperbaiki kenyataan adanya gap antara ius dan lex, maka "Kalatida" akan berlaku berkepanjangan dan masuklah kita ke alam "Kalabendu". Ah, gejala-gejala bahkan menujukkan bahwa "Kalabendu" sudah menjadi kenyataan. Inilah jaman kacau nilai, jaman kejahatan menang, penjahat dipuja, orang beragama menjadi algojo, kitab suci dikhianati justru oleh ulama, kekuasaan dan kekayaan diperdewa. Pepatah "mikul duwur mendem jero" sudah lepas dari konteks moralnya dan berganti makna menjadi: kalau anda berkuasa dan perkasa maka berdosa boleh saja!

Hukum, perundang-undangan dan ketatanegaraan yang menghargai daulat manusia, daulat rakyat, daulat akal sehat, dan daulat etika akan menjadi "Mesin Budaya" yang mampu merangsang dan mengakomodasi daya cipta dan daya hidup bangsa, sehingga daya tahan dan daya juang bangsa menjadi tinggi. Jadi sangat penting segera para ahli hukum membahas dan meninjau kembali mutu kegunaan tata hukum dan tata negara Republik Indonesia dalam menyejahterakan kehidupan berbangsa.

Bahkan menurut DR. Sutanto Supiadi ahli tata negara dari Surabaya berpendapat, bahwa redesigning konstitusi sangat diperlukan. Kenyataan memang menunjukkan bahwa setiap ada amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden, tidak menghasilkan daulat rakyat yang lebih nyata, melainkan hanya menghasilkan daulat partai-partai yang lebih kuat.

Bahkan, dalam proklamasi kemerdekaan dan UUD'45 yang asli, wilayah Republik Indonesia itu jelas ditunjukkan. Lalu pada amandemen ke empat, disebutkan munculnya pasal 25a, yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Tidak ada perkataan maritim di dalam rumusan itu. Nama negara pun hanya disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal 60% dari negara kita terdiri dari lautan. Jadi lebih tepat kalau nama negara kita adalah Negara Kesatuan Maritim Republik Indonesia.

Negara kita adalah negara satu-satunya di dunia yang memiliki laut. Negara-negara lain hanya mempunyai pantai. Negara kita mempunyai Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Timor dan Laut Sawu. Namun toh ketatanegaraan kita tetap saja ketatanegaraan negara daratan. Inikah mental petani?

Sampai saat ini kita belum membentuk "Sea and Coast Guard", padahal ini persyaratan Internasional, agar bisa diakui bahwa kita bisa mengamankan kita, maka kita harus mempunyai "Sea and Coast Guard".

Dunia International tidak mengakui Polisi Laut dan Angkatan Laut sebagai pengamanan laut di saat damai. Angkatan Laut, Polisi Laut itu dianggap alat perang. Jadi apa sulitnya membentuk "Sea and Coast Guard" yang berguna bagi negara dan bangsa? Apakah ini menyinggung kepentingan rejeki satu golongan? Tetapi kalau memang ada jiwa patriotik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukankah tak akan kurang akal untuk mencari "win-win solution".

Dalam soal perbatasan kita telah melengahkan pemetaan, pendirian beberapa mercu suar lagi, dan mengumumkan claim yang jelas dan rational mengenai batas-batas wilayah negara kita, terutama yang menyangkut wilayah di laut. Sudah saatnya pula lembaga inteligen kita mempunyai direktorat maritim.

Sudah saatnya wawasan ketatanegaraan kita, disegenap bidang, mencakup pengertian "Tanah Air", dan tidak sekedar "Tanah" saja.

Pelabuhan-pelabuhan pun harus segera ditata sebagai "Negara Pelabuhan" yang dipimpin oleh "Syahbandar" yang berijasah international. Kemudian segera pula dicatatkan di PBB. Tanpa semua itu, maka negara kita tidak diakui punya pelabuhan, melainkan hanya diakui punya terminal-terminal belaka!

Perlu dicatat bahwa pembentukan Negara Nusantara untuk pertama kalinya diproklamasikan oleh Baron Van Der Capellen pada tahun 1821 dengan nama Nederlans Indie, dan sifat kedaulatannya negara maritim dengan batas-batas dan mercusuar-mercusuar yang jelas petanya.

Jadi Van Der Capllen tidak sekedar mengandalkan kekuatan angkatan laut untuk merpersatukan Nusantara, melainkan, alat politik untuk meyatukan Nusantara adalah tata hukum dan ketatanegaraan maritim.

Kita sebagai bangsa harus bersyukur kepada Perdana Menteri Juanda dan menteri luar negari Mochtar Kusumaatmaja, yang dengan gigih telah memperjuangkan kedaulatan maritim kita di dunia Internasional, sehingga diakui oleh Unclos dan PBB. Tetapi kita harus tanpa lengah meneruskan perjuangan itu sehingga kita mampu mengimplementasikan semua peraturan kelautan internasional yang telah kita ratifikasi.

Perlu disayangkan bahwa usaha untuk mendirikan Universitas Maritim yang bisa memberikan ijasah internasional untuk syahbandar dan nahkoda, belum juga mendapatkan ijin dari Departement Pendidikan Nasional. Saya menganggap sikap pemerintah seperti itu tidak patriotik dan tidak peka pada urgensi untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di lautan.

Tata hukum, tata kenegaraan dan tata pembangunan yang sableng seperti tersebut di atas itulah yang mendorong lahirnya "Kalatida" dan "Kalabendu" di negara kita.

Menurut penyair Ranggawarsita kita harus bersikap waspada, tidak mengkompromikan akal sehal. Dan juga harus sabar tawakal. Adapun "Kalasuba" pasti datang bersama dengan ratu adil.

Dalam hal ini saya agak berbeda sikap dalam mengantisipasi datangnya "Kalasuba". Pertama, "Kalasuba" pasti akan tiba karena dalam setiap chaos secara "build-in" ada potensi untuk kestabilan dan keteraturan. Tetapi kestabilan itu belum tentu baik untuk kelangsungan kedaulatan rakyat dan kedaulatan manusia yang sangat penting untuk emansipasi kehidupan manusia secara jasmani, sosial, rohani, intelektual dan budaya. Dalam sejarah kita mengenal kenyataan, bahwa setelah chaos Revolusi Perancis, lahirlah kestabilan pemerintahan Napoleon yang bersifat diktator. Tentu masih banyak lagi contoh semacam itu di tempat lain dan di saat lain.

Kedua, harus ada usaha kita yang lain, tidak sekedar sabar dan tawakal. Tetapi toh kita tidak menghendaki "Kalasuba" yang dikuasai oleh diktator. Tidak pula yang dikuasai oleh kekuasaan asing seperti di Timor Leste. Oleh karena itu kita harus aktif memperkembangkan usaha untuk mendesak perubahan tata pembangunan, tata hukum dan tata kenegaraan sehingga menjadi lebih baik untuk daya hidup dan daya cipta bangsa.

Ketiga, situasi semacam itu tidak tergantung pada hadirnya Ratu Adil, tetapi tergantung pada Hukum yang Adil, Mandiri, dan Terkawal.

Wassalam,

RENDRA
Cipayung Jaya, Depok
Hotel Quality, Jogya




Blog EntryDec 30, '07 11:11 AM
for everyone
Pidato Naomi Klein yang disiarkan radio Democracy Now suntingan Amy Goodman ini [16 Agustus 2007] menarik disimak. Bukan hanya karena menghajar pundits neo-liberalisme, tapi memberi cakrawala buat generasi kita. Ceile... Simak aja prens...

zappajotz


From Think Tanks to Battle Tanks
"The Quest to Impose a Single World Market Has Casualties Now in the Millions"
by Naomi Klein

August 16, 2007
Democracy Now

AMY GOODMAN: The State Department is coming under criticism this week for refusing to allow a prominent South African social scientist to enter the country. Adam Habib was scheduled to speak at the annual meeting of the American Sociological Association in New York this past weekend, but the government refused to give him a visa.

Ironically, the theme of this year's sociology conference was "Is Another World Possible?" At the conference, the ASA planned a series of sessions to assess the potential for progressive social change both in the US and in the world and to invite a serious discussion of "economic globalization" and its consequences.

One of the most highly anticipated sessions was to feature Jeffrey Sachs, an internationally known economist and a former special advisor to UN Secretary General Kofi Annan, versus Naomi Klein, the Canadian journalist and author. But shortly before the ASA conference opened, Sachs pulled out. Unclear if it was related to the fact that Naomi Klein takes him on in her forthcoming book, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. The theme of her talk was "Lost Worlds." This is Naomi Klein.

NAOMI KLEIN: As we think about reaching this other possible world, I want to be very clear that I don't believe the problem is a lack of ideas. I think we’re swimming in ideas: universal healthcare; living wages; cooperatives; participatory democracy; public services that are accountable to the people who use them; food, medicine and shelter as a human right. These aren't new ideas. They’re enshrined in the UN Charter. And I think most of us still believe in them.

I don't think our problem is money, lack of resources to act on these basic ideas. Now, at the risk of being accused of economic populism, I would just point out that in this city, the employees of Goldman Sachs received more than $16 billion in Christmas bonuses last year, and ExxonMobil earned $40 billion in annual profits, a world record. It seems to me that there’s clearly enough money sloshing around to pay for our modest dreams. We can tax the polluters and the casino capitalists to pay for alternative energy development and a global social safety net. We don't lack ideas. Neither are we short on cash.

And unlike Jeffrey Sachs, I actually don't believe that what is lacking is political will at the highest levels, cooperation between world leaders. I don't think that if we could just present our elites with the right graphs and PowerPoint presentations -- no offense -- that we would finally convince them to make poverty history. I don't believe that. I don't believe we could do it, even if that PowerPoint presentation was being delivered Angelina Jolie wearing a (Product) Red TM Gap tank top and carrying a (Product) Red cell phone. Even if she had a (Product) Red iPhone, I still don't think they would listen. That’s because elites don't make justice because we ask them to nicely and appealingly. They do it when the alternative to justice is worse. And that is what happened all those years ago when the income gap began to close. That was the motivation behind the New Deal and the Marshall Plan. Communism spreading around the world, that was the fear. Capitalism needed to embellish itself. It needed to soften its edges. It was in a competition. So ideas aren't the problem, and money is not the problem, and I don't think political will is ever the problem.

The real problem, I want to argue today, is confidence, our confidence, the confidence of people who gather at events like this under the banner of building another world, a kinder more sustainable world. I think we lack the strength of our convictions, the guts to back up our ideas with enough muscle to scare our elites. We are missing movement power. That’s what we’re missing. “The best lacked all convictions,” Yeats wrote, “while the worst are full of passionate intensity.” Think about it. Do you want to tackle climate change as much as Dick Cheney wants Kazakhstan’s oil? Do you? Do you want universal healthcare as much as Paris Hilton wants to be the next new face of Estee Lauder? If not, why not? What is wrong with us? Where is our passionate intensity?

What is at the root of our crisis of confidence? What drains us of our conviction at crucial moments when we are tested? At the root, I think it’s the notion that we have accepted, which is that our ideas have already been tried and found wanting. Part of what keeps us from building the alternatives that we deserve and long for and that the world needs so desperately, like a healthcare system that doesn't sicken us when we see it portrayed on film, like the ability to rebuild New Orleans without treating a massive human tragedy like an opportunity for rapid profit-making for politically connected contractors, the right to have bridges that don't collapse and subways that don't flood when it rains. I think that what lies at the root of that lack of confidence is that we’re told over and over again that progressive ideas have already been tried and failed. We hear it so much that we accepted it. So our alternatives are posed tentatively, almost apologetically. “Is another world possible?” we ask.

This idea of our intellectual and ideological failure is the dominant narrative of our time. It’s embedded in all the catchphrases that we’ve been referring to. “There is no alternative,” said Thatcher. “History has ended,” said Fukuyama. The Washington Consensus: the thinking has already been done, the consensus is there. Now, the premise of all these proclamations was that capitalism, extreme capitalism, was conquering every corner of the globe because all other ideas had proven themselves disastrous. The only thing worse than capitalism, we were told, was the alternative.

Now, it’s worth remembering when these pronouncements were being made that what was failing was not Scandinavian social democracy, which was thriving, or a Canadian-style welfare state, which has produced the highest standard of living by UN measures in the world, or at least it did before my government started embracing some of these ideas. It wasn't the so-called Asian miracle that had been discredited, which in the ’80s and ’90s built the Asian “tiger” economies in South Korea and Malaysia using a combination of trade protections to nurture and develop national industry, even when that meant keeping American products out and preventing foreign ownership, as well as maintaining government control over key assets, like water and electricity. These policies did not create explosive growth concentrated at the very top, as we see today. But record levels of profit and a rapidly expanding middle class, that is what has been attacked in these past thirty years.

What was failing and collapsing when history was declared over was something very specific in 1989, when Francis Fukyama made that famous declaration, and when the Washington Consensus was declared, also in 1989. What was collapsing was centralized state communism, authoritarian, anti-democratic, repressive. Something very specific was collapsing, and it was a moment of tremendous flux.

And it was in that moment of flux and disorientation that several very savvy people, many of them in this country, seized on that moment to declare victory not only against communism, but against all ideas but their own. Now, this was the Fukuyama chutzpah, when he actually said -- and it seems so strange to read it now -- in his famous 1989 speech, that the significance of that moment was not that we were reaching an end of ideology, as some were suggesting, or a convergence between capitalism and socialism, as Gorbachev was suggesting, it was not that ideology had ended, but that history as such had ended. He argued that deregulated markets in the economic sphere combined with liberal democracy in the political sphere represented the endpoint of mankind's ideological evolution and the final form of human government.

Now, what was interesting and never quite stated in this formulation was that you basically had two streams: you had democracy, which you can use to vote for your leaders, and then you had a single economic model. Now, the catch was that you couldn't use your vote, you couldn't use your democracy to reshape your economy, because all of the economic decisions had already been decided. There was only -- it was the final endpoint of ideological evolution. So you could have democracy, but you couldn't use it to change the basics of life, you couldn’t use it to change the economy. This moment was held up as a celebration of victory for democracy, but that idea, that democracy cannot affect the economy, is and remains the single most anti-democratic idea of our time.

Now, I was drawn to the slogan that was chosen for this year's ASA gathering, because I think, as many of you know and have read in the program, it comes from the World Social Forum. And I was at the first World Social Forum six-and-a-half years ago -- more than six-and-a-half years ago in January 2001 in Porto Alegre, Brazil. I was one of only a handful of North Americans who attended. And we gathered under that same slogan, but I think it’s significant and interesting that it wasn't posed as a question back then. There was a proud exclamation mark at the end of the sentence: “Another world is possible!”

I wrote a feature article for The Nation when I came back from Brazil, trying to explain to readers in the US -- the event wasn't covered at all in this country, although it was covered very heavily in the international press -- what it felt like to be there with 10,000 other people. And a lot of people were saying that they felt like we were making history. And what I wrote was that what it really felt like was the end of the end of history. That's what it felt like to be in that room. It was this powerful gust of wind that you could suddenly breathe more deeply. You were free to imagine. Our minds were unleashed.

And it wasn’t just Porto Alegre, because Porto Alegre was the culmination of these types of spontaneous -- often spontaneous uprisings that were happening around the world whenever world leaders were gathering to advance the so-called Washington Consensus, whether it was in Seattle at the WTO meeting in 1999, whether it was the IMF/World Bank meetings a few years later in Washington, then in Genoa during the G8. And, of course, the Zapatistas and the MST in Brazil were at the forefront.

And the theme in Porto Alegre was democracy. That was the -- it was about redefining democracy to include the economy: deep democracy, participatory democracy. And it was a challenge to this idea that these two streams could not intersect. The right to land as a form of democracy, the right to biodiversity, to independent media. But what was most extraordinary about Porto Alegre was that -- you know, certainly there were some politicians there, there were some big NGOs there, but the people who were at the podiums, who were shaping the discussion, were the people who were the casualties of this economic model, who were themselves discarded, made landless, forced to occupy pieces of land, chop down fences and plant food and make decisions democratically.

So, you know, Jeffery Sachs talks about these model villages that he’s building in Africa. And many of them, you know, are making tremendous progress. But I can't help thinking back to these field trips that we made in Porto Alegre to MST villages, where it was the people themselves, the landless people themselves, who were showing us their own model villages and were asking for our solidarity. And I think as sociologists, you understand this key distinction, that it was the actors who were the protagonists of their history, and that was what was historic. It was breaking the charity model in a very real way.

Now, I look at where we are now, six-and-a-half years later, and it does feel that we have moved backwards in many areas. Talk of fixing the world has become an astonishingly elite affair. Davos -- now, Porto Alegre was in rebellion against the Davos Summit every year in January. This was the anti-Davos. Davos has been re-legitimized, and now solving the world's problems appears to be a matter between CEOs and super-celebrities. And the idea that we don't need to challenge these mass disparities, what we need is sort of noblesse oblige on a mass scale, that is very different than what we were talking about in Porto Alegre those years ago.

Now, we know what closed that window of possibility, that freedom that opened up in 2001, and it was September 11th in this country. And the window didn't close everywhere, but it did close, at least temporarily, in North America, that sense of possibility, that putting these issues and the people affected by these policies at the center of the political debate. Now, the shock of those attacks, I think we can see with some hindsight, was harnessed by leaders in this country and their allies around the world to abruptly end the discussion of global justice that was exploding around the world. There was a door that had opened, and it was suddenly slammed shut. We heard that phrase again and again: 9/11 changes everything. And one of the first things we were told that it had changed was that trade, privatization, labor rates, all the things we were fighting for just so recently no longer mattered. It was Year Zero. Wipe the slate clean. And it was another one of these rebooting history moments. History was apparently starting all over again from scratch, and nothing we knew before mattered. It was all relegated to pre-9/11 thinking.

Now, the Bush administration justified this by saying that all that mattered was security and the war on terror. And in Canada, we were told that -- by the US ambassador -- that security trumps trade. That became the new slogan, that before 9/11 it was economic priorities that drove the US administration, but post-9/11 the only thing that mattered was security. So talk of economic justice, corporate greed, the loss of the public sphere, the talk of Porto Alegre, was suddenly retro, so 2001.

Now, the irony that we can now see is that, while denying the importance of this economic project, the Bush administration used the dislocation of 9/11 to pursue the very same pre-9/11 radical capitalist project, now with a furious vengeance, under the cover of war and natural disasters. So forget negotiating trade deals at the World Trade Organization. When the US invaded Iraq, Bush sent in Paul Bremer to seize new markets on the battlefields of his preemptive war. He didn’t have to negotiate with anyone. He just rewrote the country's entire economic architecture in one swoop. But, of course, if you said that the war had anything to do with economics, you were dismissed as naïve. It was, of course, about security, about liberating Iraqis from Saddam.

AMY GOODMAN: Journalist Naomi Klein. We’ll be back with her speech in a minute.

[break]

AMY GOODMAN: We return to journalist Naomi Klein.

NAOMI KLEIN: Meanwhile, at home the administration quickly moved to exploit the shock that gripped the nation to push through a radical vision of hollow government, in which everything from waging wars to reconstructing from those wars to disaster response became an entirely for-profit venture. This was a bold evolution of market logic. Rather than the ’90s approach of selling off existing public companies, like water and electricity, the Bush team was creating a whole new framework for its actions. That framework was and is the war on terror, which was built to be private, privately managed from the start. The Bush administration played the role of a kind of a venture capitalist for the startup security companies, and they created an economic boom on par with the dotcom boom of the 1990s. But we didn’t talk about it, because we were too busy talking about security.

Now, this feat required a kind of two-stage process, which was using 9/11, of course, to radically increase the surveillance and security powers of the state, concentrated in the executive branch, but at the same time to take those powers and outsource them to a web of private companies, whether Blackwater, Boeing, AT&T, Halliburton, Bechtel, the Carlyle Group. Now, in the ’80s, the goal of privatization -- and in the ’90s -- was devouring the appendages of the state. But what was happening now is it was the core that was being devoured, because what is more central to the very definition of a state of a government than security and disaster response? Now, this is one of the great ironies of the war on terror, is that it proved such an effective weapon to furthering the corporate agenda precisely because it denied that it has, and continues to deny that it has, a corporate agenda at all.

Now, it had another benefit, too, which was the ability to pay anyone who opposed this system as aligned with potential terrorists and so on. So our movement, which was already facing extreme repression before 9/11, was put on notice as traitorous. Looking back, it’s clear that the shock, the disorientation caused by the attacks, was used to reassert this economic agenda, to reassert that consensus that never really was. The window that was opened at the end of the ’90s in the movement known as the anti-globalization movement, but which was always a pro-democracy movement, was slammed shut, at least in North America. And it was terror that slammed it shut. The alternatives started to disappear.

Now, I want to use the rest of my time just to say that this was not the first time, that this -- if we look back at the past thirty-five years, we see this slamming of the door on alternatives just as they are emerging repeating again and again. Many of you were here for the opening address from Ricardo Lagos, the former president of Chile, who talked about another September 11th, which was another one of those moments, a far more significant one, when a very important democratic alternative, the real third way, not Tony Blair's third way, but the real third way between totalitarian communism and extreme capitalism was being forged in Chile. And that was the great threat.

And we know that now through all of the declassified documents. There’s a really revealing one: a correspondence between Henry Kissinger and Nixon, in which Kissinger says very bluntly that the problem with Allende’s election is not what they were saying publicly, which was that he was aligned with the Soviets, that he was only pretending to be democratic, but that he was really going to impose a totalitarian system in Chile. That was the spin at the time. What he actually wrote was, “The example of a successful elected Marxist government in Chile would surely have an impact on -- and even precedent value for -- other parts of the world…The imitative spread of similar phenomena elsewhere would in turn significantly affect the world balance and our own position in it.” So that alternative, that other world, had to be blasted out of the way, and extreme violence was used in order to accomplish that.

Now, this kind of preemptive attack on our democratic alternatives, the persistent dream of a third way, of a real third way, has come up again and again. And this is what I discuss at length in the book, but I want to mention a couple of examples -- unless I’m totally out of time? OK -- examples of moments where there was a similar sense of effervescent possibility of being able to breathe more and dream more fully.

One of them was in Poland in 1989. June 4th was the day of the historic elections in Poland that elected Solidarity as the new government. They hadn't had elections there in decades. And this was the event that really set off the domino -- what’s now referred to as the domino effect in Eastern Bloc countries -- and ultimately resulting in the breaking apart of the Soviet Union. But it’s worth remembering what it actually looked like in June of 1989. In Poland, people didn’t think that history was over, because they had just elected Solidarity as their government. They thought that history was just beginning and that they were finally going to be able to implement what the movement, which was a labor movement, had always seen as the third way, the third way not taken. Now, Solidarity's vision was not a rejection of socialism. They said that they were calling for “real socialism,” as socialists often do, and it was a rejection of the Communist party. They were everything that the party was not: dispersed where it was centralized, democratic where it was authoritarian, participatory where it was bureaucratic. And Solidarity had ten million members, which gave them the power to completely shut down the state.

So when people went to the polls and elected a Solidarity government, what were they voting for? What did they think they were voting for? Did they think that they were voting to become a free market economy on the model that Francis Fukuyama was talking about? No, they didn't. They thought they were voting for the labor party that they had helped to build.

And I just want to read you a short passage from Solidarity’s economic program, which was passed democratically in 1981. They said, “The socialized enterprise should be the basic organizational unit in the economy. It should be controlled by the workers’ council representing the collective” and should be operated -- cooperatively run by a director appointed through competition, recalled by the council, workers’ cooperatives. So the idea was to get the party out of control of the economy, to decentralize it and have the people who were doing the work actually control their workplaces. And they believed that they could make them more sustainable.

Now, did they get the chance to try that, to act on that vision of a worker cooperative economy as the centerpiece of the economy, to have democratic elections but still have socialism? Did they get that chance when they voted for Solidarity? No, they didn't. What they got was an inherited debt, and they were told that the only way that they would get any relief from that debt and any aid is if they followed a very radical shock therapy program. Now, I would be remiss if I didn't point out that the person who prescribed that shock therapy program was Jeffery Sachs. And I -- no, I say that because I really had hoped that we could debate these different worlds, because there are differences, there are real differences that we must not smooth over.

Now, in 2006, 40% of young workers in Poland were unemployed, 40%, last year. That’s twice the EU average. And Poland is often held up as a great success story of transition. In 1989, 15% of the Poland’s population was living below the poverty line. In 2003, 59% of Poles had fallen below the line. That’s that opening of that gap. That’s what these economic policies do. And then, we can say we’re very, very worried about the people at the bottom, let's bring them up, but let’s be clear about what we’re talking about. These jarring levels of inequality and economic exclusion are now feeding a resurgence of chauvinism, racism, anti-Semitism, misogyny, rampant homophobia in Poland. And I think we can see, actually, that it’s inevitable that this would be the case, because they tried communism, they tried capitalism, they tried democratic socialism, but they got shock therapy instead. After you’ve tried all that, there really isn't a whole lot left but fascism. It’s dangerous to suppress democratic alternatives when people invest their dreams in them. It’s risky business.

Another one of these powerful dreams was Tiananmen Square, and it’s a sort of a very sad fluke of history that on the same day that Solidarity won those historic elections and that dream was betrayed, what they voted for was betrayed, tanks rolled in Tiananmen Square, and that was the day of the massacre: June 4, 1989. It was another bloody end to a moment of effervescent possibility.

Now, the way those protests were always reported on in the West was that students in Beijing just wanted to live like in the United States. And they, you know, put a goddess to democracy that looked a lot like the Statue of Liberty. So it was reported on CNN as just kind of pro-American–style democracy protests.

But in recent years, an alternative analysis of those events has emerged. And what we’re starting to hear from what’s being called China's New Left, and people like Wang Hui, who’s a wonderful academic, is that this was a vast oversimplification of what was driving the pro-democracy movement in 1989 in China. What was driving it was that the government of Deng Xiaoping was radically restructuring the economy along with the lines that had been prescribed by Milton Friedman -- economic shock therapy -- and people were seeing their quality of life devalued. Workers were losing their rights. And they were taking to the streets and demanding democratic control over the economic transition.

So democracy wasn't an abstract idea. It wasn't just “We want to vote.” It was, “We want to control this transition. We want to have a say in it.” It was a direct challenge to the Fukuyama formulation, which, by the way, was made that same year: the idea that you would have these two streams and that they wouldn't intersect.

I just want to read one other thing, which is another one of these paths not taken, because we know how that one ended in Tiananmen Square: that dream was crushed. Another historic moment of possibility, when we look back on our recent history, was 1994, when the ANC government won landslide elections in South Africa. That was a victory for people power. That was one of the most hopeful days that I can remember.

I think we should remember what South Africans thought they were voting for in those historic elections. You know, it was just portrayed as something very simple: it was an end to apartheid. But what did an end to apartheid mean to South Africans? And we can get an answer from that actually from Nelson Mandela, who wrote a little note two weeks before he was released from prison. And he wrote this note because there was a growing concern that he had been in prison so long that he had forgotten the promise of liberation, which was not just to have elections, but to change the economy of the country and redistribute the wealth. And Mandela was under so much pressure that he had to release this very short statement just to clarify this point. And what he said was, "The nationalization of the mines, banks and monopoly industry is the policy of the ANC and a change or modification of our views in this regard is inconceivable in our situation. State control of certain sectors of the economy is unavoidable.” And this was a reiteration of South Africa’s Freedom Charter, which is the platform of the ANC, which calls for the national wealth of South Africa, the heritage of the country, to be restored for the people, the mineral wealth and so on.

Now, I say this because this was one of those worlds that wasn't chosen, one of those paths that wasn't chosen. And I spent the past four years pulling these stolen and betrayed alternatives out of the dustbin of our recent history, because I think it matters. I think it matters that we had ideas all along, that there were always alternatives to the free market. And we need to retell our own history and understand that history, and we have to have all the shocks and all the losses, the loss of lives, in that story, because history didn't end. There were alternatives. They were chosen, and then they were stolen. They were stolen by military coups. They were stolen by massacres. They stolen by trickery, by deception. They were stolen by terror.

We who say we believe in this other world need to know that we are not losers. We did not lose the battle of ideas. We were not outsmarted, and we were not out-argued. We lost because we were crushed. Sometimes we were crushed by army tanks, and sometimes we were crushed by think tanks. And by think tanks, I mean the people who are paid to think by the makers of tanks. Now, most effective we have seen is when the army tanks and the think tanks team up. The quest to impose a single world market has casualties now in the millions, from Chile then to Iraq today. These blueprints for another world were crushed and disappeared because they are popular and because, when tried, they work. They're popular because they have the power to give millions of people lives with dignity, with the basics guaranteed. They are dangerous because they put real limits on the rich, who respond accordingly. Understanding this history, understanding that we never lost the battle of ideas, that we only lost a series of dirty wars, is key to building the confidence that we lack, to igniting the passionate intensity that we need.

AMY GOODMAN: Naomi Klein, author of the forthcoming book, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.





Pages:12